• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Klikanggaran.com (21-02-2018) - Penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama tahun 2017 harus bekerja ekstra menghadapi musuh kita bersama. Mereka adalah Pelakor, bukan Pelakor (Perebut Laki Orang) yang sedang trend di kalangan ibu-ibu, melainkan Pelakor (Pelaku Korupsi) yang lagi trend dilakukan oknum kepala daerah.

Tindakan koruptif seperti sudah membudaya dan hal yang lumrah. Ini terlihat dari masifnya kasus perkara korupsi selama tahun 2017.

Total kasus korupsi yang ditangani mencapai 576 perkara, jumlah tersebut melonjak drastis dibandingkan perkara korupsi di tahun 2016 yang hanya mencapai 482 perkara. Dan ingat, angka ini hanyalah kasus-kasus yang baru terungkap oleh penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, serta Kepolisian. Tidak menutup kemungkinan di tahun 2018 ini angkanya masih meningkat, mengingat baru awal tahun sudah banyak kepala daerah yang kena OTT KPK.

Sangat memprihatinkan, buah dari otonomi daerah ternyata menghasilkan pil pahit bagi kita bersama. Dimana diskresi atau wewenang lebih yang selama ini didapatkan pemerintah daerah justru melahirkan raja-raja kecil. Mereka seolah tidak segan-segan melakukan tindak pidana korupsi.

Terbukti, dalam satu tahun (2017) ada 30 kepala daerah yang dicokok KPK. Satu Gubernur, 5 Walikota/Wakil Walikota, dan yang terbanyak kepala daerah di tingkat kabupaten, ada 24 Bupati/Wakil Bupati yang ketahuan korupsi.

Ada banyak hal yang perlu dibenahi bersama dan perlu melibatkan banyak pihak. Bukan hanya penegak hukum seperti KPK, mengingat masifnya kasus korupsi yang bahkan sampai dilakukan oleh sekelas kepala daerah.

Padahal dari regulasi sebenarnya sudah diatur secara tegas baik dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Bahkan, UU tersebut kemudian diperjelas dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2015  Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Namun, tetap saja tindakan korupsi masih merajalela di daerah. Salah satu faktor kenapa masih maraknya korupsi bisa jadi karena asas umum pengelolaan keuangan daerah yang mestinya taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, serta bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat masih berupa hiasan. Belum dipraktikkan seutuhnya oleh kepala daerah.

Minimal, dari catatan negatif selama 2017 menjadi catatan Jokowi, upaya pemberantasan korupsi perlu melibatkan banyak pihak, bukan hanya mengandalkan KPK. Kejaksaan dan Kepolisian perlu dipertajam lagi, serta jangan lupa peran Inspektorat daerah sebagai pengawas internal pemerintah di masing-masing daerah yang selama ini tumpul perlu juga dipertajam.

Demikian disampaikan oleh Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center dor Budget Analysis (CBA), pada Klikanggaran.com di Jakarta, Rabu (21/02/2018).

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...