• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Palembang, Klikanggaran.com (13-04-2018) - Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diwakilkan oleh Damha, SH MH, Iwan Catur Karyawan, SH, Endi Sulistio, SH MH, Heddy Hediyanto, S.SH M,Hum, Ginanjar Cahya Permana, SH, Farida Puspitasari SH M.Hum, yang merupakan perwakilan dari Termohon I, menyampaikan jawabannya atas permohonan pemeriksaan yang diajukan oleh para pemohon perihal permohonan pemeriksaan Praperadilan tidak sahnya penghentian penyidikan perkara korupsi pencairan Dana Hibah Sumatera Selatan tahun anggaran 2013 di Pengadilan Jakarta Selatan beberapa hari yang lalu.

Dalam Eksepsinya, Termohon I menilai bahwa objek permohonan Praperadilan dari Pemohon tidak termasuk Objek Praperadilan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 1 angka 10 dan pasal 77 KUHAP.

Bahwa dalam perkembangannya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas objek Praperadilan termasuk mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 KUHAP Jo pasal 77 KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah secara jelas mengatur objek Praperadilan sehingga tindakan penyidik yang tidak menetapkan tersangka bukanlah objek Praperadilan.

Berdasarka ketentuan tersebut Termohon I beralasan dalil dari pemohon yang mengatakan Termohon I telah melakukan penghentian penyidikan secara materiil dan diam-diam yang tidak sah menurut hukum terhadap perkara korupsi Dana Hibah Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 dengan cara tidak menetapkan tersangka pejabat yang lebih tinggi dan lebih bertanggung jawab yaitu Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan pimpinan serta anggota DPRD Sumatera Selatan, bukanlah objek Praperadilan sehingga sudah sepatutnya dalil dari pemohon tersebut tidak dapat diterima atau ditolak.

Termohon I juga menilai jika substansi permohonan Praperadilan yang diajukan pemohon sama dengan substansi permohonan Praperadilan yang diajukan oleh H. Boyamin dari Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dengan perkara Nomor 39/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 6 April 2017.

Dalam pokok permohonan atas dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon I telah melakukan penghentian penyidikan secara materiil dan diam-diam, yang tidak sah menurut hukum terhadap perkara korupsi Dana Hibah Sumsel 2013 dengan cara tidak menetapkan tersangka pejabat yang lebih tinggi dan lebih bertanggung jawab yaitu Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Pimpinan serta anggota DPRD Sumatera Selatan. Terhadap dalil-dalil tersebut Termohon I memberikan tanggapan.

Bahwa Termohon I menolak seluruh dalil permohonan dari pemohon Praperadilan kecuali apabila secara tegas diakui oleh Termohon I. Dalam penjabaran Termohon I berdasarakan pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya kemudian menurut pasal 1 angka 14 KUHAP berbunyi tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Sementara berdasarkan pasal 17 KUHAP berbunyi perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...