Tak Ada Bukti Lengkap Pertanggungjawaban Belanja Jasa Konsultan Rp 2,71 M di Lingkungan KESDM, Diduga Dikorupsi?

Jakarta, Klikangaran.com (25/8/2017) - Kejujuran adalah mutlak diperlukan pejabat di kementerian dalam mengelola keuangan negara yang dibelanjakan. Apa pun itu, yang berkaitan dengan uang negara, harus ada bukti pertanggungjawaban disampaikan setelah kegiatan berlangsung.

Tapi, rupanya kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara dengan bukti yang lengkap dan otentik ini, terbilang masih saja ngawur dan bisa saja mengarah pada indikasi dikorupsi.

Seperti halnya laporan yang diperoleh Klikanggaran.com, pada tahun 2015 di lingkungan Kementerian ESDM terdapat temuan yang membuat publik geleng-geleng kepala. Publik mempertanyakan kejujuran para pejabat terkait dalam mengelola keuangan negara dengan baik dan benar.

Dari laporan yang ada diketahui, terdapat belanja barang dan jasa konsultan pada satuan kerja Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) dan Lemigas, pertanggungjawabannya tidak didukung dengan bukti lengkap sebesar Rp2.711.643.967. Bahkan, ada ketidaksesuaian dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp991.574.971.

Hal ini menimbulkan tanda tanya publik, ke mana prinsip pengelolaan keuangan negara sesuai amanat Undang-Undang yang disahkan, jika toh pada faktanya seperti ini?

Maka, untuk membersihkan dan memperbaiki citra Kementerian ESDM ini, alangkah baiknya jika kasus tersebut segera diusut dan selidiki oleh aparat hukum dan kejaksaan. Guna mengetahui, apakah ini merupakan tindak korupsi oleh pejabat Kementerian ESDM? Jika ada, terselip pesan publik, singkirkan saja oknum-oknum nakal, karena sudah merugikan negara.

Dan, terakhir, kepada aparat hukum, untuk segera melusuri juga kegiatan belanja jasa kosultan tersebut, agar diketahui kebenarannya, dan bukan fiktif.

 

Korupsi

More Articles

Iklan Klikanggaran