• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Palembang, Klikanggaran.com (04-10-2018) - Badan Kepegawaian Negara Regional (BKN) Kantor Regional VII Palembang diketahui telah menyampaikan surat Nomor 144.c.KR.VII/BKN.E/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016 kepada Bupati Musi Rawas Utara, perihal adanya PNSD yang melakukan tindak pidana korupsi a.n. HT NIP.19590805198xxx.

Melalui surat tersebut, BKN telah mengingatkan Bupati Musi Rawas Utara untuk bertindak agar PNSD a.n HT diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNSD. Surat tersebut merupakan peringatan kedua setelah surat dari BKN Nomor 144.c/KR.VII/BKN.E/XII/2016 tanggal 2 Agustus 2016.

HT merupakan PNSD Kabupaten Musi Rawas Utara yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan terkait jabatan atau ada hubungannya dengan jabatan. Atas kasus tersebut, terdapat Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tertanggal 4 April 2016 yang menyatakan terdakwa bernama HT terbukti bersalah atas pasal 3 junto pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman pidana penjara 4 tahun.

Berdasarkan putusan pengadilan tersebut dan peraturan aparatur sipil negara, seharusnya Bupati Musi Rawas Utara memberhentikan tidak dengan hormat dengan mengajukan surat pemberhentian atas PNSD terpidana tersebut kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk dibuatkan penetapan pemberhentiannya dan memberhentikan gaji PNSD terpidana a.n. HT mulai bulan berikutnya, yaitu Mei 2016.

Namun, diduga ada indikasi pembiaran, gaji a.n. HT pada bulan Mei s.d. November 2016 diketahui masih dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah sebesar Rp5.872.200,00 per bulan atau terdapat potensi kebocoran anggaran sebesar Rp51.862.700,00 merupakan gaji HT secara keseluruhan.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...