• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (13-09-2018) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini telah memanggil Samin Tan, pemilik perusahaan batubara, PT Borneo Lumbung Energi. Samin Tan akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap proyek PLTU Riau-1.

Dalam keterangannya, Febri Diansyah, Juru Bicara KPK, menyatakan bahwa Samin Tan akan diperiksa untuk tersangka IM (Idrus Marham).

Sebelumnya diketahui, PT Borneo Lumbung Energi milik Samin Tan bergerak di bidang penambangan batubara di wilayah Kalimantan. Pada kasus ini, KPK baru menetapkan tiga orang tersangka, yakni Eni Maulani Saragih pemilik Blackgold Natural Insurance Limited, Johannes Budisutrino Kotjo, dan mantan Sekjen Golkar Idrus Marham.

Idrus diduga secara bersama-sama dengan Eni menerima hadiah atau janji dari Johannes terkait kasus ini. Idrus disebut berperan sebagai pihak yang membantu meloloskan Blackgold untuk menggarap proyek PLTU Riau-1. Sementara mantan Sekjen Golkar dijanjikan uang USD 1,5 juta oleh Johannes, jika Johannes berhasil menggarap proyek senilai USD 900 juta itu.

Eni sendiri sudah mengakui sebagian uang yang diterimanya sebesar Rp 2 miliar dari Kotjo digunakan untuk keperluan Munaslub Golkar. Namun, Eni tidak menyebut secara pasti jumlah uang suap yang masuk ke kegiatan partainya. Eni pun dikabarkan telah mengembalikan uang Rp 500 juta tersebut ke KPK. Sementara Partai Golkar mengembalikan Rp 700 juta ke KPK.

Sehubungan dengan pemeriksaan atas Samin Tan untuk keterangan saksi terhadap tersangka Idrus Markam hari ini (13/09/2018), Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, mengatakan, KPK harus mengurut benang merah, siapa sebenarnya pemilik Blackgold Natural Resources. Menurut Yusri, pelacakan itu bisa dengan proses bank checking, agar diperoleh informasi sumber dana dan ke mana saja dana blackgold berseliweran terkait kasus suap PLTU Riau 1.

Dari hal tersebut, diharapkan diperoleh seluruh dokumen blackgold, siapa saja nominees yang dipakai untuk dan atas nama blackgold, serta hubungan nominees dengan Samin Tan dan Johanes Kotjo.

Yusri juga mengingatkan, sebaiknya KPK mengembangkan juga kasus pembelian HSD untuk kebutuhan PT AKT dari PT Pertamina Patra Niaga senilai sekitar USD 42 juta. Kasus tahun 2009 yang macet pembayarannya sejak Juli 2012 itu penyelesaiannya berujung PKPU di Pengandilan Negeri Jakarta Pusat.

"Anehnya, mengapa bisa mencapai tunggakan sebesar itu? Padahal dalam kontrak seharusnya dibayar setiap bulan dengan LC atau SKBN," kata Yusri Usman pada Klikanggaran com di Jakarta, Kamis (13/09/2018).

"Diduga ada permainan antara oknum PT AKT dengan oknum Direksi PT Patra Niaga," lanjut Yusri.

Permasalahan tersebut menurut Yusri memancing pertanyaan. Aneh dan lucu, mengapa bisa, PT Patra Niaga memberikan diskon harga HSD sampai dengan 5,5% dari MOPS, dan jumlah tunggakan sampai mencapai puluhan juta dolar Amerika. Sementara semua pemilik SPBU dan Industri yang membeli BBM ke Pertamina normalnya bayar dulu di depan baru BBM diserahkan oleh Pertamina.

Selain itu, Yusri meminta agar KPK juga mendalami potensi kerugian negara sebesar Rp 850 miliar menurut pejabat Minerba akibat PT AKT yang diduga menambang secara ilegal sejak penghentian izin PKP2B oleh Menteri ESDM pada 27 Oktober 2017.

(Baca juga : Jejak Samin Tan Borneo, Lumbung Energi dalam Berbisnis Tambang)

(Baca juga : Tak Penuhi Panggilan KPK, Samin Tan Raja PKPU Melecehkan KPK?)

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...