• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (14-09-2018) - Kabar mengejutkan datang dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), sebuah berita yang bisa bikin masyarakat ngelus dada. Bagaimana tidak ngelus dada, ada ribuan koruptor, namun statusnya masih jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Fakta ini terkuak ke publik setelah pihak BPN melakukan pendataan rekapitulasi terhadap instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Total, ada 2.357 perampok duit Negara alias koruptor masih berstatus PNS. Ribuan "pejabat buruk" alias koruptor ini tersebar di seluruh pemerintah, baik kementerian, lembaga, sampai Pemerintah Daerah. Khusus pemerintah pusat, jumlah koruptor yang masih menyandang status PNS paling banyak ada di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Jumlahnya ada sebanyak 16 orang.

Adapun sisanya ada di Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Riset, Tekhnologi, dan Pendidikan tinggi (Kemirstekdikti), Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Keuangan, dan beberapa Kementerian lainnya. Berikut kami rincikan:

1. Kementerian Perhubungan: 16 orang.

2. Kementerian Agama: 14 orang.

3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 9 orang.

4. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: 9 orang.

5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang: 8 orang.

6. Kementerian Keuangan: 6 orang.

7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 5 orang.

8. Kementerian Komunikasi dan Informatika: 4 orang.

9. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 3 orang.

10. Kementerian Pertahanan: 3 orang.

11. Kementerian Pertanian: 3 orang.

12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 2 orang.

13. Kementerian Tenaga Kerja: 1 orang.

14. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: 1 orang.

15. Kementerian Kesehatan: 1 orang.

16. Kementerian Pemuda dan Olahraga: 1 orang.

17. Kementerian Perindustrian: 1 orang.

18. Mahkamah Agung RI: 5 orang.

19. Badan Narkotika Nasional: 1 orang.

20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: 1 orang.

21. Badan Pusat Statistik: 1 orang.

Menanggapi hal ini, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, saat dihubungi Klikanggaran.com melalui sambungan telepon, sangat menyesalkan kenyataan pahit ini.

“Hal ini patut disesalkan, dan jelas ada kelalaian dari pemerintah khususnya Menteri Dalam Negeri dan Mentan RB. Kelalaian ini pastinya merugikan Negara, karena koruptor tetap digaji sebagai PNS. Selain itu, marwah Negara juga jadi rusak," tegas Jajang.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...