Publik Menolak Lupa Daftar Panjang Kasus SKK Migas, Usut Tuntas Kasus Ini!

Jakarta, Klikanggaran.com (16/8/2017) - Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, menunggu keseriusan penegak hukum yang dapat diharapkan bekerja pada kasus Lapangan Gas Kepodang. Tentu saja hal tersebut demi menghindari kerugian negara lebih besar lagi.

Menurut pengamat migas ini, kasus tersebut bisa menambah daftar panjang kasus-kasus di BP Migas/SKK Migas sejak dulu, yang tidak pernah tuntas diusut oleh penegak hukum. Contohnya, kasus korupsi kondensat di TPPI yang disidik oleh Bareskrim Mabes Polri yang telah menetapkan 3 tersangka. Yaitu Raden Priyono pada tahun 2015 (sempat ditahan, sudah ditangguhkan penahanannya), Djoko Harsono, dan Onggo Hartono, yang tidak jelas ujung rimba dan di mana keberadaannya. Padahal, BPK sudah merilis ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mencapai Rp 35 triliun. Kemudian, dengan ditetapkannya Budi Tjahyono, mantan Dirut Jasindo, jadi tersangka dugaan permainan premi di asuransi proyek-proyek migas (Mei 2017).

"Belakangan merebak isu tak sedap atas adanya dugaan permainan di kasus proyek IT SKK Migas tentang Sistem Pengawasan Operasi Terpadu di bawah kendali BI," kata Yusri dalam tanggapannya atas kasus Lapangan Gas Kepodang pada Selasa (15/8/2017).

Yusri mengungkapkan, itulah sekelumit bagian kecil dari kasus-kasus di SKK Migas yang sudah terungkap sejak zaman Rudi Rubiandini dihukum. Kemudian, kasus suap tender kondensat dengan PT Kernell Oil yang tak tuntas juga, mengungkap semua pihak terlibat.

"Padahal praktek jual kondensat dan minyak mentah Duri dan Belanak bagian negara itu sudah berlangsung sejak lama. Ketika itu R. Priyono sebagai Kepala BPMigas. Sehingga beredar bisik-bisik sebagai rumor di kalangan masyarakat dunia migas, terkesan KPK sungkan mengungkap kasus di SKK Migas ini. Mungkin karena ada beberapa mantan pejabat KPK yang menjabat di SKK Migas. Seperti nama LH, BI, dan AS. Tapi, mudah-mudahan rumor itu tidak benar," lanjut Yusri.

Selain itu, tambah Yusri, ada suatu hal yang harus menjadi perhatian pemerintah saat ini dalam kasus krisis Gas Lapangan Kepodang pasca tahun 2018, seperti yang sudah dia sampaikan pada artikel-artikel sebelumnya.

"Semoga nasib PLTGU Tambak Lorok dan investasi pipa Kalimantan Jawa tidak bernasib sama seperti pemerintah tahun 1999. Ketika membangun pabrik Pupuk Iskandar Muda 2 di Loksumawe Aceh Utara, dengan pinjaman dari Jepang sekitar USD 200 juta, harus bernasib tragis terkapar di atas lumbung gas Arun. Karena tidak mendapat jaminan suplai untuk kebutuhannya, tragis. Merdeka, atau Mati!!" tutupnya.

 

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Korupsi

More Articles

Medsos Klikanggaran