• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (17-10-2018) - Dalam konsep dasar hukum pidana, kesalahan memiliki dua macam. Pertama kesalahan dengan bersikap sengaja melawan hukum, kedua kesalahan yang muncul karena lalai/abai terhadap apa yang menjadi kewajiban hukumnya.

Dalam konteks pidana korupsi, sikap abai/lalai terhadap aspek pelanggaran hukum yang berpotensi akan menimbulkan kerugian negara, atau terhadap apa yang berada di bawah tanggung jawab dan fungsi pengawasannya, maka delik kesalahan telah terpenuhi.

Demikian disampaikan oleh Adri Zulpianto, Koordinator ALASKA (Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran), yang terdiri dari Lembaga Kaki Publik (Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik) dan Lembaga CBA (Center for Budget Analysis), pada Klikanggaran.com, Selasa (16/10).

Adri juga menjabarkan, secara falsafah hukum, ada kategori abai/lalai atau hilangnya suatu tindakan yang diwajibkan oleh hukum. Ada sikap abai/lalai atau mengambil sikap diam meski dirinya mengetahui tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah kerugian negara.

Sehingga dalam tipikor, menurut Adri tidak ada yang benar-benar dikatakan lalai sebagaimana dalam delik umum. Oleh sebab itu, menurutnya Airlangga dapat dinyatakan telah melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

"Maka, kami dari ALASKA menilai, setelah Eni Maulani Saragih menyatakan dalam keterangannya di hadapan sidang atas kasus korupsinya, ada keterlibatan Airlangga dalam kasus yang menjeratnya terkait pengadaan PLTU Riau, maka KPK juga harus memanggil Airlangga untuk melakukan penyelidikan terhadap Airlangga yang saat ini menduduki jabatan sebagai Ketum Partai Golkar," tutur Adri.

Adri menegaskan, sebagai elite politisi, Airlangga telah berkomitmen bersama-sama pemerintah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tapi ketika rapat bagi-bagi jatah fee proyek PLTU yang melibatkan partainya dan dinyatakan Eni bertempat di rumahnya, Airlangga justru melakukan sikap diam.

"Tidak langsung melaporkan ke penegak hukum, baik KPK maupun polisi atas dugaan kasus korupsi yang diperankan oleh anggota partainya. Sehingga menimbulkan akibat yang merugikan negara," kata Adri.

"Kami menilai, KPK tidak perlu lagi menunggu dan mencari-cari bukti, karena apa yang dinyatakan oleh Eni Maulani Saragih di hadapan hukum, seharusnya dapat menjadi bukti yang dapat dipertnggungjawabkan oleh Eni. Karena penyampaian di hadapan sidang merupakan penyampaian yang telah disumpah oleh persidangan," tutup Adri.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...