• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (28-07-2018) - OTT yang menggaet pimpinan tinggi Kabupaten Lampung Selatan, pihak KPK mengamankan bukti berupa uang dengan jumlah yang membuat masyarakat Lampung Selatan geleng-geleng kepala. Total Rp 700 juta dalam bentuk pecahan 50 ribu dan 100 ribu ini membuktikan buruknya kredibilitas kepala daerah di tengah-tengah tuntutan kenaikan gaji kepala daerah.

Wahyudin, Koordinator Investigasi Kaki Publik, secara khusus mengamati sepak terjang Zainudin Hasan. Selain sebagai adik kandung Ketua MPR (Zulkifli Hasan), Zainudin pun dikenal sebagai Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Lampung.

Maju sebagai Bupati pada tahun 2015, Zainudin menjadi Bupati Lampung Selatan, berpasangan dengan Nanang Ermanto, sebagai besutan empat partai yaitu PAN, PKS, PDIP, dan NasDem. Namun, koalisi ini menurut Wahyudin tidak mampu menjamin bersihnya pemerintahan seperti yang dijanjikan pada saat kampanye.

Wahyudin pun menggarisbawahi, bahwa di tengah tuntutan kenaikan gaji kepala daerah, maka OTT kepala daerah yang kian marak membuktikan bahwa kenaikan gaji bukanlah solusi untuk mengikis korupsi yang dilakukan kepala daerah.

"Menurut kami, kecilnya pendapatan kepala daerah merupakan pembodohan dan pembohongan publik. Karena gaji kepala daerah bukan sebesar gaji pokok yang diketahui oleh masyarakat umum. Tapi, juga ada tunjangan yang didapat dari Pendapatan Asli Daerah," tutur Wahyudin, Sabtu (28/07/2018).

"Diketahui bahwa harta Zainudin sebesar Rp13.396.204.209 pada tahun 2015 saat mengajukan diri untuk maju sebagai Bupati. Padahal tahun 2013 harta Zainudin sebesar Rp2.331.631750," lanjutnya.

Dalam 2 tahun, tutur Wahyudin lagi, harta Zainudin bertambah sebesar 11 miliar. Jumlah tersebut menurutnya membuktikan bahwa seorang bupati bukanlah orang yang miskin, yang kekurangan pendapatan, dan membutuhkan uang dari hasil korupsi.

"Ini adalah masalah mentalitas kepemimpinan, bukan soal besaran gaji atau pendapatan seorang kepala daerah," cetusnya.

"Oleh karena itu, ke depannya kepala daerah terpilih harus mampu menunjukkan sikap yang tidak menyakiti masyarakat melalui tindakan amoral yaitu merampas uang rakyat," lanjutnya.

"Agar kedudukan yang diamanatkan oleh undang-undang dengan jalan pemilu yang demokratis ini menjadi bermartabat dan berintegritas," tutup Wahyudin.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...