• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Palembang, Klikanggaran.com (09-11-2018) - Terdakwa perkara korupsi dana hibah Sumsel yaitu Kepala Badan Kesbangpol dan Kepala BPKAD Sumsel dinyatakan bersalah lantaran melanggar Permendagri No. 32 tahun 2011 oleh Majelis Hakim PN Palembang. Kemudian divonis masing-masing 4,5 tahun dan 5 tahun penjara.

Majelis Hakim pada intinya berpendapat bahwa kedua terdakwa tersebut telah berkoordinasi mengenai Permendagri No. 32 tahun 2011 dengan pertanyaan Kaban Kesbangpol Sumsel kepada Kepala BPKAD, 'Bagaimana dengan LSM yang belum genap 3 tahun terdaftar, apakah bisa diberikan dana hibah? Kemudian dijawab Kepala BPKAD, bisa saja karena masa transisi dan menghindari gejolak dari organisasi kemasyarakatan'.

Sementara itu Gubernur Sumsel 2008-2013 dinyatakan oleh auditor negara “Nyoman Wara” disinyalir melanggar Permendagri No. 32 tahun 2011 dan PP No. 58 tahun 2005 serta tidak taat kepada Pemerintah Pusat dengan mengabaikan evaluasi APBD oleh Mendagri.

Menjadi tanda tanya besar Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) atas lambannya proses hukum pengungkapan dugaan korupsi dana hibah pada APBD Sumsel 2013.

“Sebelumnya proses hukum pelaku utama diduga menunggu selesainya Asian Games 2018 dan sekarang diduga menunggu Pilpres 2019. Entah sampai kapan proses dugaan korupsi dana hibah menjerat pelaku utama," kata Deputy MAKI wilayah Sumsel, Ir Feri Kurniawan, Jumat (09/11).

Hukuman kepada kedua pelaku dugaan korupsi dana hibah Sumsel sangatlah berat terutama Tobing Kepala BPKAD Sumsel yang dihukum 7,5 tahun dan subsider 8 bulan kurungan. Padahal hanya menjalankan perintah jabatan dan Kaban Kesbangpol Sumsel tidak terbukti merugikan negara.

“Kenapa pelanggaran undang-undang dapat dikenakan tindak pidana korupsi kepada kedua terdakwa yang telah dihukum? Sementara kepada Kepala Daerah seolah diperkenankan atau disinyalir ada perlakuan khusus, sehingga terproteksi dari perkara hukum,” ujar Feri kembali.

Mengingat kembali alasan MAKI menggugat KPK karena menurut Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, KPK tak kunjung melanjutkan penanganan kasus Bank Century. Padahal, hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Effendi Mukhtar, telah mengabulkan praperadilan yang diajukan MAKI sebelumnya.

Dalam putusan yang dibacakan pada Senin kala itu (9/4/2018), hakim Effendi Mukhtar memerintahkan termohon, KPK, untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan.

Sama halnya dengan kasus dugaan korupsi dana hibah Sumsel 2013, Kejagung sampai saat ini belum menetapkan tersangka baru dan tersangka utama dugaan korupsi dana hibah Sumsel 2013. Padahal Perjagung No. 39 sudah menjelaskan dan mengharuskan adanya tersangka lainnya dan tersangka utama.

"Dan, Koordinator MAKI Boyamin Saiman pernah mengatakan, kita akan daftarkan kembali gugatan peraperadilan ke-5 bila Kejagung belum juga menetapkan tersangka baru," tekan Ir Feri Kurniawan mewakili Masyarakat Anti Korupsi Indonesia.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...