KPK Panen OTT Kepala Daerah, Kementerian di Jakarta Juga, Donk

Jakarta, Klikanggaran.com (17/9/2017) - Dalam satu kesempatan, Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono, mengatakan bahwa transaksi uang haram meningkat menjelang pilkada ini. Unsur yang paling kerap terjerat adalah eksekutif dan legislatif di daerah, dengan nilai korupsi anggaran cukup signifikan. Giri juga menyebutkan bahwa data yang dimiliki KPK, 32 persen yang terjerat OTT adalah kepala daerah dan legislatif, sedangkan 25 persen lainnya dari swasta.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengaku sudah kehabisan akal dalam menangani masalah kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Menyusul kasus yang menimpa Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen, seorang Kepala Daerah di Jatim, Sabtu (16/9/2017), yang kabarnya adalah kader PDI Perjuangan juga ditangkap. Meski KPK belum buka suara terkait OTT ini, pihak PDI Perjuangan telah mendapatkan informasi mengenai hal tersebut.

Kemudian, empat orang lagi ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Banjarmasin, Kamis (14/9/2017) malam. Mereka berasal dari unsur DPRD Kota Banjarmasin, BUMD, dan pihak swasta. Satu orang diduga Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasin, Muslih. KPK menduga, telah terjadi transaksi terkait proses pembahasan peraturan daerah setempat. Tim juga mengamankan sejumlah uang.

"Instruksi sudah, pengawasan sudah, saber pungli sudah. Setiap pertemuan mulai dari Kemendagri, Bapak Presiden, sampai Bapak Kemenko Polhukam, selalu mengingatkan untuk hati-hati. Tapi, ya gimana?" kata Tjahjo pada media.

Jam terbang KPK yang semakin tinggi dalam operasi tangkap tangan (OTT) di daerah ini, mendapat perhatian khusus dari Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Semua tahu, banyak kepala daerah dan wakil rakyat atau DPRD di daerah yang ditangkap. Hal tersebut tentu saja membuat publik kian prihatin.

"Operasi tangkap tangan KPK di beberapa daerah seperti Bupati Batubara, memperlihatkan ke publik bahwa setelah otonomi daerah, kepala daerah kerja bukan melayani rakyat. Tapi, menjadi raja kecil dengan cara menerima suap, sebagai cara tradisi untuk menghormati sang raja kecil yang bernama kepala daerah," ujar Uchok, mengemukakan kekecewaannya pada Klikanggaran.com di Jakarta, Sabtu (16/9/2017).

Menurutnya, biarpun saat ini KPK masif melakukan OTT, tidak ada kata kapok bagi kepala daerah lain. Karena mereka merasa sebagai raja kecil, dan kepala daerah akan semakin banyak kena OTT.

"Saran saya, biarpun KPK masif melakukan OTT di daerah, tolonglah seimbang juga. Atau, jangan dilupakan kementerian di Jakarta. KPK juga harus tetap memantau pergerakan uang dan program Kementerian Ketenagakerjaan yang dipimpin Hanif Dhakiri," tutup Uchok Sky.

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Korupsi

More Articles

Medsos Klikanggaran