KPK Harus Sidik Proyek yang Dikerjakan PT Morganda

 

Jakarta, Klikanggaran.com (15/9/2017) - Anggaran sebesar Rp 400 juta dari bagian suap sebesar Rp 4,4 miliar yang diduga diterima oleh Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen, berasal dari proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi dengan nilai sebesar Rp 3,2 miliar.

Kemudian Tim klikanggaran.com mencoba bolak-balik dokumen anggaran atau APBD Pemda Batubara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mencari yang lebih valid dan akurat mengenai proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi tersebut. Tetapi, setelah balok-balik sana sini, benar-benar belum ditemukan.

Dalam dokumen hanya ditemukan dua proyek, yang sepertinya persis atau sangat berkaitan. Pertama, "lanjutan peningkatan jalan Labuhan Ruku menuju masjid lama Kecamatan Talawi" dengan HPS (Harga Prakiraan sendiri) sebesar Rp3.398.300.000. Kedua, "lanjutan peningkatan ruas jalan Simpang Empat Timbangan menuju Kedai Sianam Kecamatan Talawi" dengan HPS sebesar Rp3.798.500.000.

Dari dua proyek di atas, Klikanggaran.com mencurigai proyek "lanjutan peningkatan jalan Labuhan Ruku menuju mesjid lama Kecamatan Talawi" yang dimenangkan oleh PT. Morganda, beralamat di Jalan Bajak V Komplek Villa Mutiara C No.41 Kota Medan, dengan harga penawaran sebesar Rp3.332.362.000.

Harga sebesar Rp 3,3 miliar dari PT. Morganda ini sepertinya terlalu tinggi dan mahal, sehingga berpotensi merugikan negara. Lalu, kejanggalan lain yang patut dicurigai dari PT. Morganda adalah, sepertinya perusahaan ini adalah langganan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Batubara. Dimana pada tahun 2016 juga mendapat proyek "peningkatan ruas jalan Kanal Tambun Tulang menuju Simpang Posko Kecamatan Tiram dengan nilai sebesar Rp13.624.200.000.

Yang jelas, sepertinya KPK harus menyelidiki kasus tahun 2016 untuk proyek peningkatan ruas jalan Kanal Tambun Tulang menuju Simpang Posko Kecamatan Tiram ini. Karena sumber dananya berasal dari APBN dalam bentuk DAK atau dana alokasi khusus. Artinya, fokus penyidikan DAK ini adalah pada anggota DPR dan pihak Kementerian Keuangaan yang dipimpin oleh Menteri Sri Mulyani.

Pesan publik untuk kasus ini adalah, "Menteri Sri Mulyani, siapapun presidennya, apa itu Jokowi atau SBY, tetap mau jadi menteri. Benar-benar pengen enak saja jadi pejabat Negara, tapi DAK bocor didiamkan saja."

Betulkah begitu, Ibu Sri Mulyani???

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Korupsi

More Articles

Medsos Klikanggaran