• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (16-09-2018) - Kasus kebocoran anggaran alias korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 di Provinsi Riau harus menjadi pelajaran bagi pemerintah di tengah gencarnya proses pembangunan infrastruktur.

Kasus yang menyebabkan kerugian negara sedikitnya Rp 4,8 miliar tersebut, pada akhirnya harus memberhentikan sementara proses pembangunan proyek PLTU yang sedang berjalan. Oleh sebab itu, bila pemerintah tidak segera memperbaiki manajemen dan tata kelola yang baik serta pengawasan yang ketat, maka bukan hal yang tak mungkin jika hal demikian akan terjadi kembali pada pembangunan proyek-proyek yang ada.

Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), Hotbonar Sinaga, mengungkapkan, sebagian pendanaan pembangunan infrastruktur diserahkan langsung kepada investor swasta yang nantinya dapat menggunakan mekanisme direct lending. Oleh sebab itu, investor harus cermat dalam mengukur besaran tingkat pengembalian modal suatu proyek yang akan diselesaikan.

"Contohnya pembangunan kereta cepat Jakarta - Bandung. Sejak beberapa tahun lalu pemerintah telah menciptakan berbagai terobosan dalam skema pembiayaan. Sehingga tidak tergantung dari anggaran pemerintah," tutur Hotbonar.

Di samping itu, Tim Ekonomi Partai Gerindra, Haryadin Mahardika, mengatakan, pembangunan yang tengah kencang dilakukan pemerintah harus memenuhi prinsip berkeadilan dan berkelanjutan.

Dari sisi keadilan, lanjut Haryadin, infrastruktur menjadi komponen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, jangan sampai fokus berlebihan dalam pembangunan infrastruktur semata sehingga mengorbankan fokus pada sektor yang lain.

"Misalnya sekarang kita melihat investasi sektor riil menurun terus cukup jauh, meskipun pembangunan infrastruktur naik terus. Hal ini menunjukkan sebenarnya ada trade off. Kalau kita bangun satu yang lain pasti akan ketinggalan," ungkapnya.

Haryadin juga mewanti-wanti agar pemerintah lebih berhati-hati lagi dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur. Sebab, berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch (ICW), korupsi di infrastruktur sudah menjadi yang paling tinggi. Data dari ICW, pada tahun 2017 ada 241 kasus korupsi di pembangunan infrastruktur. Hal itu setara dengan 28 persen dari total presentase kasus korupsi di Indonesia.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...