• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Palembang, Klikanggaran.com (04-11-2018) - Baharuddin Lopa adalah salah satu sosok icon anti korupsi Indonesia. Pria yang juga pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia yang tutup usia pada 3 Juli 2001 itu pernah berpesan kepada para Jaksa Indonesia.

“Walaupun langit akan runtuh, hukum harus ditegakkan,” kata Lopa.

Pesan Lopa seakan menjadi ujian bagi Korps Adhyaksa khususnya soal penanganan dugaan mega skandal korupsi dana hibah APBD Sumsel 2013. Atau, malah sebaliknya, langit tak akan runtuh walaupun hukum terbelenggu? Allahualam, keadilan Tuhan yang masih kita percaya akan selalu ada.

Mega korupsi APBD Sumsel 2013 diduga disebabkan keinginan melanggengkan kekuasaan seperti yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Akil Mohktar. Dana Hibah pada APBD Sumsel 2013 digunakan secara masif dan terencana untuk memenangkan Pilgub Sumsel 2013.

Mendagri Gamawan Pauzi mengeluarkan Permendagri 32 tahun 2011 dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi penyaluran dana hibah melalui APBD. Poin penting Permendagri tersebut, 'Dana Hibah dianggarkan sebelum tahun anggaran berjalan'.

Demikian pula dengan PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 53 ayat (2) penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Selanjutnya pada pasal 82 ayat (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Kita simak proses penganggaran dana hibah pada APBD Sumsel 2013, dimana terjadi perubahan sebanyak 6 kali dalam rangka menyesuaikan program dan menambah belanja hibah.

Gubernur Sumatera Selatan menerbitkan SK Gubernur No. 306/KPTS/BPKAD/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang perubahan pertama APBD sumsel 2013 kemudian SK Gubernur No. 376/KPTS/BPKAD/2013 tanggal 26 April 2013 tentang perubahan kedua APBD Sumsel 2013. Selanjutnya SK Gubernur No.401/KPTS/BPKAD/2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang perubahan ketiga APBD Sumsel kemudian SK Gubernur No.444/KPTS/BPKAD/2013 17 Mei 2013 tentang perubahan keempat APBD Sumsel 2013.

Kemudian terjadi lagi perubahan kelima APBD Sumsel melalui SK Gubernur No.601/KPTS/BPKAD/2013 tanggal 24 Juni 2013 dan terakhir perubahan keenam APBD Sumsel 2013 melalui Peraturan Gubernur No.31 tanggal 12 Agustus 2013.

Enam kali perubahan APBD Sumsel 2013 pada tahun berjalan seakan bukti adanya pengeluaran keuangan daerah di luar APBD Sumsel yang disahkan tanggal 31 Desember 2012 yang berpotensi merugikan keuangan negara. Total perubahan anggaran pada 6 kali perubahan APBD Sumsel 2013 senilai nominal hampir Rp 930 milyar dengan melakukan efisiensi terhadap anggaran SKPD -SKPD di lingkup Pemrov Sumsel.

Kejaksaan Agung telah memeriksa 31 SKPD terkait efisiensi anggaran APBD Sumsel 2013 di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI. Namun, sampai sekarang belum ada titik terang tersangka utama dan tersangka lainnya.

“Sudah sedemikian banyaknya alat bukti tindak pidana korupsi, namun belum juga dapat menjerat pelaku lain tindak pidana korupsi dana hibah pada APBD Sumsel 2013,” ujar Ir. Feri Kurniawan, salah satu pegiat anti korupsi yang juga merupakan Deputi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

“Mungkin inilah yang disebut masyarakat adanya individu tertentu yang kebal hukum karena peran politisnya dan adanya dugaan oknum aparat hukum yang bermain mata dengan calon tersangka tindak pidana korupsi,” kata Feri lebih lanjut.

Menurutnya, kalau seperti ini pola penanganan Kejagung terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan orang berpengaruh secara politis, maka pemberantasan korupsi di Indonesia seakan berjalan di tempat. Pelanggaran peraturan perundangan yang berpotensi merugikan negara seakan tidak dapat dijerat hukum seperti halnya pelanggaran PP 58 dan Permendagri No.32 yang diduga dilakukan oleh mantan Gubernur Sumsel.

“Saya tidak berkecil hati dengan proses hukum yang telah menjerat saya 6,5 bulan penjara. Namun, justru saya bangga tetap memegang prinsip tidak kooperatif dengan koruptor dan seandainya saya mau bekerja sama dengan koruptor mungkin saya sudah kaya dan tidak terhukum," kata Feri, mengakhiri pembicaraan dengan Klikanggaran.com, Minggu (04-11/18).

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...