• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Palembang, Klikanggaran.com (13-04-2018) - Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) megajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan tidak sahnya penghentian penyidikan perkara korupsi pencairan Dana Hibah Sumatera Selatan Tahun 2013 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.pada 12 Maret 2018 yang lalu.

Adapun sebagai Termohon 1 yakni Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Cq. Direktur Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Agung di Jl. Sultan Hasanuddin No 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Termohon II yakni Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1 Jakarat Selatan 12920.

Adapun dasar dari permohonan Praperadilan dari para pemohon di antaranya; Bahwa Termohon I telah menyidik dan menuntut atas nama Ikhwanuddin dan Laonma Pasindak L Tobing dalam perkara korupsi dana Hibah Sumatera Selatan tahun anggaran 2013 (Putusan Pengadilan Tipikor Palembang). Namun, sampai saat ini Termohon I belum mengajukan atau menetapkan tersangka lain yang disebut perannya dalam dakwaan dan atau audit BPK. Yaitu pejabat lebih tinggi dan lebih bertanggung jawab, Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin.

Sehingga haruslah dinyatakan sebagai bentuk penghentian penyidikan perkara korupsi Dana Hibah Sumatera Selatan tahun anggaran 2013 (hasil perhitungan kerugian Negara oleh BPK akan menjadi bukti disertai laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial dan hibah TA 2011-2013 oleh BPK) . 

Bahwa berdasar hasil audit perhitungan kerugian negara Dana Hibah Sumsel yang dijadikan dasar menuntut Ikhwanuddin dan Laonma Pasindak L Tobing dengan jelas disebutkan pihak terkait (terlibat) pada nomor urut 1 adalah Gubernur Alex Noerdin dan nomor 2 Sekda Yusri. Baru kemudian nomor 3 dan 4 Laonma PL Tobing dan Ikhwanuddin. Dengan demikian seharusnya Gubernur Alex Noerdin dan Sekda Yusri dijadikan tersangka bersama-sama Laonma PL Tobing dan Ikhwanuddin oleh Termohon I Dengan belum ditetapkan tersangka baru atas Gubernur Alex Noerdin dan Sekda Yusri, maka Termohon I telah melakukan penghentian penyidikan secara materiel.

Bahwa berdasarkan informasi dari publik Termohon I telah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan berupa pengumpulan bukti-bukti secara tertutup terhadap kasus Hibah Sumatera Selatan 2013. Dan, berdasar audit BPK telah menetapkan 2 Tersangka dimana semestinya Termohon I mengetahui peran pejabat lebih tinggi yaitu Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dalam perkara aquo. Namun, sampai saat ini Termohon I belum menyentuh dan menetapkan Alex Noerdin sebagai tersangka dimana lebih parahnya Alex Noerdin telah mengakui mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp 15 milyar. Termohon I pura-pura tidak mengetahui bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidananya.

Bahwa Termohon I telah memberikan pernyataan akan adanya tersangka baru yang mengarah kepada Alex Noerdin, namun sampai dengan diajukannya Praperadilan ini belum ada realisasinya. 

Bahwa Termohon I berusaha menutup mata terhadap peran Gubernur Alex Noerdin yang secara jelas dan kasat mata berperan sangat besar dalam dugaan korupsi pencairan Dana Hibah Sumatera Selatan tahun 2013.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...