• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (8/12/2017) - Hampir setiap minggu kita disuguhkan kasus korupsi yang dilakukan para elite pemerintah. Dalam kurun waktu 2015-2016 saja, potensi kerugian negara yang harus ditanggung akibat korupsi mencapai Rp 34,162 triliun lebih, korupsi ini sudah seperti endemik. Demikian disampaikan Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Pada Klikanggaran.com Jajang secara khusus mengulas persoalan anggaran beserta pernak perniknya, termasuk penyelewengan dan korupsi di Indonesia, yang bukan berkurang, tapi seperti kian membabi buta, tak pandang bulu dan tempat.

Bujang berperawakan ceking itu mengatakan, sejak era reformasi, bangsa Indonesia masih berkutat dengan upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, hal tersebut terlihat dari total kasus korupsi yang ditangani KPK dalam kurun waktu 2004-2017 mencapai 918 perkara.

Di antaranya yang masuk proses penyidikan sebanyak 645 perkara, penuntutan 523 perkara, inkracht 436 perkara, dan yang dieksekusi sebanyak 463 perkara. Khusus untuk tahun 2017 tercatat sampai per 30 September 2017, KPK telah melakukan penanganan tindak pidana dengan rincian: penyelidikan sebanyak 70 perkara, penyidikan sebanyak 78 perkara, penuntutan sebanyak 58 perkara, inkracht sebanyak 48 perkara, dan yang berhasil dieksekusi 49 perkara.

“Ini khusus untuk KPK, belum dari Kejaksaan dan Kepolisian,” ujar pria muda bernampilan cuek ini.

Jajang sepakat, bahwa kasus paling fenomenal yang ditangani KPK tentunya soal mega korupsi e-KTP. Dari segi kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun serta adanya keterlibatan elite penting. Dari mulai eksekutif, legislative, serta swasta, menurut Jajang kompak melakukan korupsi berjamaah, menjadikan kasus ini sebagai kasus terbesar dan terberat yang pernah ditangani KPK.

“Apa yang dilakukan KPK terkait e-KTP harus terus didukung publik, termasuk mengungkap pihak mana saja yang diuntungkan dari mega korupsi e-KTP tersebut. Mungkin bangsa ini bisa belajar dari Inggris di abad ke 19, negara tersebut juga pernah dilanda endemik korupsi yang sangat parah,” tutur Jajang.

“Kunci keberhasilan Inggris ada pada “ketakutan dari seluruh rakyat, jika Inggris akan menjadi negara gagal”. Alhasil, rakyat dapat memaksa seluruh penyelenggara pemerintahan bertindak transparan. Kita harus takut Indonesia terancam jadi negara gagal karena masifnya korupsi, dan KPK harus semakin berani memberantas parasit koruptor yang menggerogotai negeri ini,” tutup Jajang.

 

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...