• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (28-09-2018) - Hari ini, Jumat (28/09/2018), Sofyan Basyir, Direktur Utama PLN, akan diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Idrus Marham. Berkaitan dengan pemanggilan itu, ada pertanyaan kunci yang disampaikan oleh salah seorang pengamat migas.

"Apakah KPK bisa menelisik lebih dalam keterkaitan Direksi PLN dalam kasus korupsi PLTU Riau 1? Itulah yang sangat ditunggu publik saat ini," tanya Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, Jumat (28/09/2018).

Pada Klikanggaran.com Yusri Usman menyampaikan ilustrasinya. Terlepas dari saling bantah di ruang publik, Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umun Partai Golkar dengan Eni Muladi Saragih mantan Wakil Ketua Komisi VII dari partai Golkar sebagai tersangka kasus OTT PLTU Riau 1, menurut Yusri adalah hal yang wajar.

Di satu sisi, Airlangga Hartarto awalnya membantah ada pertemuan di rumahnya medio Januari 2018. Namun, belakangan pada acara konferensi pers hari Rabu (26/9/18), di depan awak media mengakui adanya pertemuan tersebut. Dia menjelaskan, pertemuan itu sifatnya silaturahim saja, tanpa ada membicarakan soal pengawalan proyek-proyek pembangkit listrik di PLN. Lebih jauh dia mengatakan bahwa Partai Golkar itu tagline "bersih".

Sementara itu, Eni Saragih pada saat bersamaan menanggapi pernyataan AH, tetap bersikukuh bahwa semua keterangannya baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi untuk tersangka lainnya yaitu terhadap Johanes Soekoco (JS) dari Blackgold Natural Resources ltd dan Idrus Marham (IM) mantan Sekjen Partai Golkar, dari keterangan ES yang sudah dimasukkan ke dalam berita acara penyidikan di KPK, mengatakan bahwa pertemuan itu ada membahas "hal khusus".

Termasuk pengawalan proyek PLTU Riau 1 dan lainnya, membicarakan juga besar komisi yang akan diterima dari JS. Kemudian komisi haram akan distribusikan untuk kegiatan apa saja dan untuk siapa saja, bahkan untuk mengamankan rencana besar itu, maka dibuatlah strategi akan menempatkan ES sebagai Wakil Ketua di Komisi VII DPR agar punya kekuatan lebih dalam mendikte Direksi PLN.

Bahkan, sebagai bentuk komitmen, ES akan berbicara jujur atas semua keterangannya, dia pada Jumat ini akan mengembalikan semua uang suap yang dia terima dari JS.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris DPP Partai Golkar, Sarmuji, telah mengembalikan uang sebesar Rp 700 juta ke KPK. Konon uang itu merupakan bagian dari jumlah lainnya yang telah digunakan untuk membiayai acara musyawarah luar biasa (munaslub) Partai Golkar pada awal Desember 2018 dan telah mendapuk AH sebagai ketua umum.

"Biarlah proses waktu dari bukti yang terungkap di persidangan nanti akan membuktikan, siapa saja elite Partai Golkar yang terlibat aktif dan pasif dalam kasus ini," kata Yusri.

Akan tetapi, lanjut Yusri, setelah KPK hampir 3 bulan lamanya memeriksa banyak saksi dan tersangka, serta menyita alat bukti dari berbagai tempat, timbul pertanyaaan aneh.

"Mengapa sampai saat ini KPK belum berhasil menetapkan status tersangka terhadap Direksi PLN yang disebut sebagai pihak yang punya hajat dan berpotensi bisa menyalahgunakan kewenangannya dalam menjalankan proyek yang berpotensi merugikan negara itu?" tanya Yusri.

"Tentu akan menjadi lucu, bagaimana mungkin dikatakan kasus proyek PLTU Riau 1 secara hukum bisa dikontruksikan sebagai kasus korupsi kalau dari pihak Direksi PLN dianggap tidak terlibat?" lanjutnya.

Padahal menurut hemat Yusri, yang bisa menyalahgunakan wewenang dari mulai tahap perencanan proyek yang dikenal penetapan RUPTL, pemilihan skema apakah dilaksanakan dengan EPC atau IPP, dan membuat kebijakan dilaksanakan oleh anak perusahaan untuk menghidari proses tender, adalah oleh kebijakan resmi Direksi PLN.

Maka menurut Yusri tidak heran jika sekarang publik mencium aroma, KPK terkesan banyak menerima intervensi dari elite-elite kekuasaan untuk melindungi Direksi PLN. Karena kalau Direksi PLN ada yang dijadikan tersangka, maka bisa jadi kasus PLTU Riau 1 akan membuka kotak pandora baru, bahwa jangan-jangan, hampir semua proyek pembangkit listrik 35.000 MW diproses seperti PLTU Riau 1?

"Ibarat kata, mana mungkin orang "bertepuk sebelah tangan" dalam peristiwa pidana korupsi, kalau sebelah tangan itu namanya penodongan atau pencopetan?" tutup Yusri Usman.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...