• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (12-08-2018) - Dugaan korupsi Bendahara Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2016 senilai Rp324.000.000 atas pekerjaan guna peningkatan air bersih semakin terang benderang.

Pasalnya, pada Kamis kemarin (09/8) perkara tersebut sudah masuk dalam tahap penyidikan. Dan, beruntungnya dalam waktu dekat ini berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Malili.

Menurut kabar, dalam masalah ini atas terduga belum ada tindakan penahanan dari pihak Polres Luwu Timur. Mungkin karena terduga bersikap kooperatif. Tapi anehnya, terduga masih bisa tetap beraktivitas sebagai bendahara.

Satu yang pasti, dalam dugaan korupsi kali ini ada beberapa hal yang harus diketahui. Pertama adalah soal pembayaran pajak tahun anggaran 2017 senilai Rp10.000.000, yang diketahui sampai saat Jumat kemarin diduga belum diselesaikan.

Bahkan, temuan lainnya adalah terkait dana Silva atau dana lebih pada tahun anggaran 2017 sebanyak Rp53.000.000, ternyata diduga belum di-SPD-kan di Surat Penyediaan Dana. Lebih parah adalah dana yang dipinjamkan oleh Bendahara kepada temannya sebanyak Rp6.500.000.

Adapun temuan lainnya adalah uang senilai Rp17.500.000 yang dimasukkan ke Polres Luwu Timur yang belum jelas dana untuk apa? Selebihnya adalah mengenai pengeluaran yang belum direkap. Ini menurut Kades Atue (AH) yang baru menjabat pada tanggal 06 Desember 2017.

Masyarakat Desa Atue sangat berharap agar kasus dugaan korupsi ini kiranya cepat diproses. Sebab, perbuatan melawan hukum oleh Bendahara Desa ini tidak diinginkan sama sekali.
Itu pun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tidak Diinginkan Terjadi di Kemudian Hari Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 41 ayat (1) Masyarakat Dapat Berperan Serta Membantu Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...