• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (16-10-2018) - Dalam Kasus dugaan suap proyek Meikarta oleh oknum Pejabat Kabupaten Bekasi, menjadi catatan tersendiri, bagaimana buruknya pejabat kita. Sehingga mudah dimanfaatkan oleh swasta yang memiliki niat jahat.

Pertama, pemerintah belum hadir guna memenuhi kebutuhan rakyatnya agar memperoleh hunian layak. Dengan tawaran harga Rp 127 juta, siapa yang tidak tergiur? Karena harganya terbilang murah, bahkan jika dibandingkan dengan rusunami misalnya, yang sampai Rp 250 juta.

Terkait langkah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Klikanggaran.com mewawancarai Jajang Nurjaman pada Senin, 15 Oktober 2018 di kantornya. Menurut Jajang, pejabat Dinas PUPR yang dicokok KPK masih tergolong tangkapan kecil.

“Semoga, dilakukannya OTT oleh KPK di Kabupaten Bekasi tidak hanya menghasilkan tangkapan kecil. Tetapi, ada target yang lebih besar lagi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harapan ini sedikit muncul, karena dalam perkembangan terbaru, OTT KPK terkait suap kepada pejabat negara dalam hal perizinan mega proyek Meikarta,” tutur Jajang mengawali pembicaraan.

Menurut Jajang, ada yang mengganjal dalam mega proyek Meikarta ini. Tiba-tiba kita dikagetkan dengan fakta bahwa 500 hektar tanah di Kabupaten Bekasi sudah dikuasai oleh pengembang dan akan dibangun mega proyek Meikarta oleh Lippo Group.

"Lebih menggelikan lagi, pejabat kita mulai dari Pemkab sampai Pemprov ikut-ikutan terkejut. Entahlah ada apa dengan pemerintah pusat, mereka seperti diam membisu," kata Jajang.

"Pihak Lippo Group dengan pedenya akan membangun kota baru di Kabupaten Bekasi, padahal belum dapat izin dari yang punya wilayah mulai Bupati sampai Gubernur. Semoga dengan mampirnya KPK ke Kabupaten Bekasi bisa membuka tabir di balik mega proyek Meikarta yang seolah-olah tak tersentuh," sindir Jajang.

"Dari sini, siapa tahu akan ketemu benang merah lainnya oleh KPK, antara ambisi pengembang Lippo Group berupa mega proyek Meikarta, dengan ambisi pemerintah pusat yang ingin menjalankan mega proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, pembangunan bandara internasional Kertajati, pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek Elevated Higway, ditambah sederet fasilitas berkelas lainnya seperti pembangunan Patimban Deep Seaport," tutup Jajang, menutup pembicaraan.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...