• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (10-10-2018) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak dipimpin Agus Rahardjo nampak berambisi besar ingin menorehkan catatan mencengangkan. Terlihat, sejak tahun 2016 sampai November 2018 total ada 28 kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT). Bahkan, 17 di antaranya terjadi di tahun ini. Demikian disampaikan oleh Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) pada Klikanggaran.com, Rabu (10/10).

Catatan positif ini menurut Jajang mungkin sejenak bisa menghibur publik, guna melupakan prestasi buruk lembaga penegak hukum kita dalam pemberantasan korupsi termasuk KPK sendiri. Karena faktanya, sederet kasus mega korupsi masih mangkrak alias belum terselesaikan.

Sebut saja kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Century, kasus di Pelindo 2, kasus korupsi di PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), kasus perpanjangan kontrak pelabuhan Jakarta International Container Terminal (JICT), kasus korupsi Petral, dan sederet mega korupsi lainnya.

"Belum lagi, setelah kasus dugaan aliran dana dari pengusaha ke sejumlah pejabat termasuk Jendral (Pol) Tito Karnavian yang kembali mencuat. Kondisi ini menyudutkan KPK. Publik nampaknya butuh pembuktian dari Agus Rahardjo dan jajarannya, guna menepis anggapan bahwa keganasan KPK bukan hanya berlaku di daerah saja, namun tidak untuk kasus besar yang melibatkan orang penting," tutur Jajang.

Dengan memilih lebih fokus ke daerah dan mengabaikan kasus-kasus besar, tambah Jajang, ada kesan KPK seperti sedang lari dari medan pertempuran sesunguhnya. Padahal untuk daerah sendiri, hal yang amat sulit bisa ditangani sendiri oleh KPK. Dengan jumlah 542 daerah beserta ratusan ribu pejabatnya tidak mungkin bisa diawasi sendiri oleh KPK yang jumlah personelnya 1500 orang.

"Terbukti, meskipun KPK terlihat menyibukkan diri di daerah, tidak semua persoalan penyelewengan anggaran yang terjadi di daerah dapat ditangani KPK. Malahan korupsi di daerah semakin canggih, modus operandi di daerah untuk mengelabui aparat hukum seperti KPK. Misalnya, seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan, ada dugaan permainan proyek dalam pembangunan gedung SMF rawat inap kelas I di RSUD Ulin Kota Banjarmasin senilai Rp 107,8 m yang masuk di tahun anggaran 2018 dan 2019, ini luput dari radar KPK. Di tengah-tengah maraknya OTT yang dilakukan KPK di daerah, oknum pejabat di Kalimantan Selatan seperti bebas bermain dengan pihak swasta," jelasnya.

Dijelaskan Jajang, modus operandi adalah dokumen persyaratan lelang sampai sertifikat persyaratan lelang seperti yang dikeluarkan Green Building Council Indonesia bisa dengan mudahnya diduga dipalsukan oleh pemenang lelang. Yaitu PT Permata Anugerah Yalapersada, untuk menggarap proyek pembangunan gedung SMF rawat inap kelas I di RSUD Ulin tersebut.

Permainan proyek seperti ini menurut Jajang sebetulnya bisa digagalkan oleh KPK. Panitia lelang seharusnya sudah diperiksa KPK, dan kemungkinan PT Permata Anugerah Yalapersada sudah masuk daftar hitam.

"Tetapi, dari kasus di atas, aparat hukum seperti gagal. Maka untuk itu, kami dari CBA meminta kepada KPK untuk segera bergeser sedikit dari menggarap kasus-kasus daerah. Sudah waktunya menggarap kasus besar seperti temuan Indonesialeaks, yang didugaa ada aliran dana dari buku merah milik CV Laut Perkasa kepada petinggi Polri, Jendetal Tito Karnavian. Karena saat ini, integritas pimpinan KPK sedang diuji. Antara cepat selesaikan buku merah, atau mendapatkan kartu merah, ketika temuan Indonesialeaks hanya sebuah opini buat KPK," tutupnya.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...