• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Palembang, Klikanggaran.com (02-10-2018) - Penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah pada APBD Sumsel tahun 2013 dianggap masuk kategori terlama setelah kasus korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Lebih dari 1700 saksi yang dimintai keterangan dan ribuan dokumen yang disita serta ditaksir telah menghabiskan dana puluhan miliar untuk operasional penyidik.

Mahkamah Konstitusi menyatakan Pilgub Sumsel 2013 diwarnai kecurangan karena salah satu calon menggunakan dana hibah APBD Sumsel 2013 secara masif dan terencana untuk memenangkan Pilkada serta memutuskan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilgub Sumsel tahun 2013.

Tahun 2014 awal dimulai penyelidikan dugaan korupsi dana hibah Sumsel 2013 dan berlanjut hingga saat ini atau sudah hampir 5 tahun berjalan. Namun, meskipun telah memakan waktu yang cukup lama, sepertinya bak jalan di tempat alias mangkrak. Sementara tersangka korupsi dana hibah Sumsel 2013 telah selesai menjalani hukuman dan dinyatakan dalam putusan kasasi MA tidak mempunyai niat melakukan tindak pidana korupsi.

Kita menengok ke belakang sejenak, bagaimanakah dana hibah pada APBD Sumsel 2013 dapat bergulir hingga terdapat belanja hibah di luar APBD Sumsel 2013? seperti yang dinyatakan Feri Kurniawan, pegiat anti korupsi yang merasakan pahitnya penjara demi Pilgub Sumsel 2018 yang bersih.

“Seandainya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumsel 2013 yang dikomandoi Sekda Provinsi Sumsel kala itu Yusri, mentaati hasil evaluasi Mendagri, tentunya kerugian negara tidak terjadi," ujar Feri pada Klikanggaran.com, Jumat (02/11).

Feri menyatakan, dana hibah berdasarkan aturan Mendagri No.32 tahun 2012 harus diusulkan sebelum tahun anggaran. Namun, nyatanya pada APBD Sumsel 2013 telah terjadi penganggaran dana hibah pada tahun berjalan sebesar kurang lebih Rp 930 milyar. Hal ini dinyatakan oleh auditor negara, Nyoman Wara, pada tanggal 30 Desember 2016. Bahwa Gubernur Sumsel kala itu menyetujui alokasi belanja hibah dalam Perda APBD TA 2013 dan menerbitkan Pergub penjabaran APBD TA 2013 tanpa mengikuti hasil evaluasi Mendagri.

Kemudian Sekda Provinsi Sumsel yang menjabat kala itu dinyatakan pula oleh Nyoman Wara, selaku Ketua TAPD yang tidak memberikan pertimbangan atas anggaran hibah Pemrov Sumsel TA 2013.

"Perda APBD Sumsel 2013 dan Pergub Penjabaran APBD Sumsel 2013 yang merupakan hasil persetujuan antara DPRD Sumsel dan Gubernur Sumatera Selatan tidak mengikuti hasil evaluasi Mendagri dinyatakan Nyoman Wara, di dalam audit nomor 51/LHP/XVIII/XII/2016," jelas Feri.

Lalu, dinyatakan pula oleh Nyoman Wara, hasil evaluasi Mendagri No.903-928 ditindaklanjuti dalam rapat pembahasan APBD Sumsel 2013 antara Banggar DPRD Sumsel dengan TAPD Sumsel yang dikomandoi Sekda Sumsel saat itu pada tanggal 31 Desember 2012. Namun, karena alasan akan berkurangnya dana transfer dari Pemerintah pusat pada APBD Sumsel 2013, maka hasil evaluasi tersebut diabaikan.

"Gubernur Sumatera Selatan tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan yang menunjuk Kepala SKPD untuk melakukan evaluasi atas usulan dana hibah tahun anggaran 2013 atas alokasi dana hibah yang tercantum dalam APBD Sumsel 2013 yang dinyatakan pula oleh Nyoman Wara, di dalam audit 51 tahun 2016," kata Feri kembali.

Bergulirnya dana hibah pada APBD Sumsel sangat berkaitan dengan dana reses dapil para anggota DPRD Sumsel 2013. Pada rapat Tim Urusan Rumah Tangga (TURT) DPRD Sumsel tanggal 25 September 2012 yang dipimpin Achmad Jauhari, dan dihadiri pula anggota Panitia Urusan rumah Tangga (PURT) DPRD Sumsel, Pimpinan DPRD Sumsel, dan Sekertaris Dewan, di mana dalam rekomendasinya dana reses dinaikkan menjadi Rp 5 milyar dari yang semula Rp 2,5 milyar.

Guna penganggaran penambahan dana reses dapil DPRD Sumsel tersebut para anggota DPRD Sumsel menyampaikan daftar rincian penggunaan dana reses DPRD Sumsel untuk belanja hibah, untuk membiayai kegiatan maupun bantuan keuangan. Sehingga total anggaran dana reses dapil DPRD Sumsel 2013 mencapai nominal Rp379.000.000.000.

"Saya sangat kecewa dengan proses pengungkapan dana hibah Sumsel berlarut-larut hingga hampir 5 tahun proses penyelidikan dan penyidikannya," tekan Feri.

Di dalam Perjagung No.39 menyatakan dalam waktu 90 hari penyidikan sudah menetapkan tersangka atau SP3 dan atau ganti penyidik, namun nyatanya Sprindik No.45 tahun 2016 sudah lebih dari dari 2 (dua) tahun tanpa tahu siapa tersangkanya. Menurut Feri, daripada berlarut-larut proses penyidikan dugaan korupsi dana hibah Sumsel tahun 2013 ada baiknya dihentikan atau di SP3 saja, hingga tidak menjadi tanda tanya bagi masyarakat Sumsel.

"Saya dinyatakan bersalah karena sprindik yang usai dalam satu hari penyidikan dan langsung ditahan dan divonis bersalah dengan hukuman 6 bulan 15 hari," ujar Feri dengan nada sedih, menceritakan peristiwa hukum yang pernah ia alami.

Mungkin inilah yang diisukan, ada strata dalam penindakan hukum di Indonesia. Atau, negara lebih mengutamakan kesopanan dalam proses hukum di Indonesia. Dan, pernyataan Bapak Presiden bahwa hukum itu tumpul ke atas namun tajam ke bawah, kepada salah satu media, ada benarnya.

"Saya mengaku bersalah karena tidak sopan dalam mengutarakan kritik demi pengungkapan tindak pidana korupsi dan Pilkada yang bersih. Namun, apa hal itu lebih penting? Mengungkap ketidaksopanan daripada tindak pidana korupsi yang menghancurkan harkat hidup orang banyak?" tanya Feri.

"Tiada kata maaf dan dihujat habis-habisan di media masa dengan kata-kata Feri Kurniawan, pimpinan media online melakukan ujaran kebencian dan diancam hukuman 6 tahun penjara serta denda 1 milyar. Namun, saya ikhlas karena hukum sebenarnya ada setelah kita tiada," ujar Feri, mengakhiri penuturannya seraya mengingat taxline sejumlah berita yang terkesan menyudutkan dirinya kala itu saat ia menjalani suatu proses hukum.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...