• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (3/2/2017) - "Ya, pada prinsipnya kita menghormati proses penegakan hukum yang sedang dijalankan KPK," kata Arteria Dahlan pada Klikanggaran.com, mengawali pandangannya terkait ditetapkannya YW dan MZ sebagai tersangka oleh KPK, Jumat (3/2/2017).

Sebelumnya telah diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan YW dan MZ sebagai tersangka pada Jumat, 3 Januari 2017. Kedua anggota DPR aktif, juga politisi PKB dan PKS ini diduga telah menerima uang suap senilai hampir Rp 8 miliar, sebagai fee dari proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara.

(Baca juga: KPK Tersangkakan Politisi PKS dan PKB)

Arteria Dahlan, yang pada masa kerja 2014-2019 duduk di Komisi II membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur & reformasi birokrasi dan kepemiluan ini mengatakan, selain menghormati langkah yang dilakukan oleh KPK, termasuk juga menghormati jika ada upaya hukum paksa berupa penangkapan dan penahanan atas YW dan MZ, yang nota bene merupakan keluarga anggota DPR aktif dari politisi PKB dan PKS.

"Kita berikan ruang seluas-luasnya bagi KPK untuk melakukan penyidikan, dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, dan fokus pada penegakan hukumnya, dengan tidak melakukan pemberitaan lain yang semakin menambah duka keluarga," kata pengacara muda sekaligus pemilik Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers ini.

Arteria juga memohon agar KPK dapat menyegerakan penyelesaian kasus ini sesegera mungkin, secepatnya. Dengan alasan, kasihan DPR tersandera nama baik serta kepentingan strategisnya sebagai pemegang kedaulatan rakyat dalam hal pengawasan, budgeting, dan regulasi.

"Saya yakinkan di DPR masih banyak sekali orang-orang baik yang begitu serius dan konsisten menghabiskan waktunya untuk memikirkan nasib bangsa ini ke depan. Jadi, tugas KPK juga untuk menjaga citra DPR di mata publik. Kalau ada yang salah segera dimintakan pertanggungjawaban hukummya, jangan diperlama, kasihan institusi ini kalau setiap hari selalu dihembuskan isu korupsi," tandas Arteria.

 

 

 

 

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...