• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (14-09-2018) - Fakta yang baru-baru ini diungkap oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN), ada 2.357 perampok duit Negara, alias koruptor yang masih berstatus PNS. Dari ribuan koruptor ini sebagian besar berasal dari Pemerintah di tingkat Daerah, totalnya sebanyak 2.259 orang. Adapun provinsi yang paling banyak menyumbangkan koruptor sekaligus merangkap sebagai PNS adalah Sumatera Utara.

Terkait hal ini, Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA), Adri Zulfianto, ikut berkomentar dan mengatakan, “Meskipun pihak Mendagri dan Menpan RB sudah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk memecat koruptor yang masih terdaftar PNS, Negara tetap merugi.”

"Ada baiknya SKB bukan hanya melakukan pemecatan, tapi uang Negara yang sudah masuk ke kantong para koruptor bisa dikembalikan ke kas Negara," tegas Adri.

Angka 2.259 koruptor di daerah yang masih terdaftar sebagai PNS terbilang fantastis. Berikut Klikanggaran.com jabarkan detail koruptor yang masih terdaftar sebagai PNS dari mulai Provinsi Aceh sampai Papua :

1. Provinsi Aceh, total: 89 orang

- Pemerintahan Provinsi: 13 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 76 orang

2. Provinsi Sumatera Utara, total: 298 orang

- Pemerintahan Provinsi: 33 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 265 orang

3. Provinsi Sumatera Barat, total: 84 orang

- Pemerintahan Provinsi: 12 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 72 orang

4. Provinsi Riau, total: 190 orang

- Pemerintahan Provinsi: 10 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 180 orang

5. Provinsi Kepulauan Riau, total: 27 orang

- Pemerintahan Provinsi: 4 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 23 orang

6. Provinsi Sumatera Selatan, total 13 orang

- Pemerintahan Provinsi: 2 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 11 orang

7. Provinsi Jambi, total 44 orang

- Pemerintahan Provinsi: 15 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 29 orang

8. Provinsi Bengkulu, total 20 orang

- Pemerintahan Provinsi: 1 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 19 orang

9. Provinsi Bangka Belitung, total 6 orang

- Pemerintahan Provinsi: 6 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 0

10. Provinsi Lampung, total 97 orang

- Pemerintahan Provinsi: 26 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut: 71 orang

11. Provinsi Kalimantan Barat, total 47 orang

- Pemerintahan Provinsi: 4 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 43 orang

12. Provinsi Kalimantan Tengah, total 55 orang

- Pemerintahan Provinsi: 5 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 50 orang

13. Provinsi Kalimantan Selatan, total 44 orang

- Pemerintahan Provinsi: 10 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut: 34 orang

14. Provinsi Kalimantan Timur, total 60 orang

- Pemerintahan Provinsi: 12 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 48 orang

15. Provinsi Kalimantan Utara, total 10 orang

- Pemerintahan Provinsi: 0

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 10 orang

16. Provinsi Banten, total 70

- Pemerintahan Provinsi: 17 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 53 orang

17. Provinsi DKI Jakarta, total 52 orang

- Pemerintahan Provinsi: 52 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut: 0

18. Provinsi Jawa Barat, total 193 orang

- Pemerintahan Provinsi: 24 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 169 orang

19. Provinsi Jawa Tengah, total 23 orang

- Pemerintahan Provinsi: 1 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 22 orang

20. Provinsi DI Yogyakarta, total 3 orang

- Pemerintahan Provinsi: 0

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 3 orang

21. Provinsi Jawa Timur, total 80 orang

- Pemerintahan Provinsi: 3 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 77 orang

22. Provinsi Bali, total 37 orang

- Pemerintahan Provinsi: 5 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 32 orang

23. Provinsi NTB, total 72 orang

- Pemerintahan Provinsi: 7 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 65 orang

24. Provinsi NTT, total 183 orang

- Pemerintahan Provinsi: 5 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 178 orang

25. Provinsi Sulawesi Selatan, total: 30 orang

- Pemerintahan Provinsi: 1 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 29 orang

26. Provinsi Sulawesi Barat, total 3 orang

- Pemerintahan Provinsi: 0

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 3 orang

27. Provinsi Sulawesi Tenggara, total 4 orang

- Pemerintahan Provinsi: 0

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 4 orang

28. Provinsi Sulawesi Tengah, total: 56 orang

- Pemerintahan Provinsi: 12 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 44 orang

29. Provinsi Sulawesi Utara, total 58 orang

- Pemerintahan Provinsi: 8 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 50 orang

30. Provinsi Gorontalo, total 42 orang

- Pemerintahan Provinsi: 6 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 36 orang

31. Provinsi Maluku, total 9 orang

- Pemerintahan Provinsi: 0

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 9 orang

32. Provinsi Maluku Utara, total 65 orang

- Pemerintahan Provinsi: 20 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 45 orang

33. Provinsi Papua Barat, total 59 orang

- Pemerintahan Provinsi: 18 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 41 orang

34. Provinsi Papua, total 146 orang

- Pemerintahan Provinsi: 10 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 136 orang

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...