• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Muara Enim, Klikanggaran.com (12-01-2018) - Untuk diketahui, beberapa bulan lalu telah dilakukan pemaparan oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri pada Rakernas salah satu NGO di Bogor, Jawa Barat.

Dari hasil pemaparan data KPK yang diterima Klikanggaran.com tersebut menunjukkan, terdapat 78 orang kepala daerah yang sejak 2004 sampai sekarang tersangkut kasus korupsi. Dimana modus terbesarnya adalah penyuapan.

Selain itu, Survey Transparansi Internasional Indonesia Tahun 2017 menunjukkan, 17% pelaku usaha gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing memberikan suap.

Adapun sektor paling rawan korupsi adalah penyusunan anggaran, pajak, dan retribusi derah. Selain itu juga pengadaan barang dan jasa, hibah dan bansos, serta perjalanan dinas dan perizinan.

Dari segi perangkat daerah, probabilitas korupsi tertinggi ada di Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Perhubungan, dan Dinas Tata Ruang. Dampak nyata dari praktek korupsi tersebut adalah melambatnya pembangunan daerah di bidang perencanaan dan penganggaran. Ada beberapa yang menjadi sorotan, yakni :

1. RPJMD tidak dijabarkan dalam RKPD.

2. Sebanyak 25,03% inkonsistensi antara dokumen RKPD dengan PPAS.

3. Dokumen perencanaan belum bersih dari intervensi kepentingan individu atau pihak-pihak tertentu, sehingga mengarah pada hal-hal yang diinginkan, bukan hal yang dibutuhkan.

4. Tingkat ketaatan APBD tepat waktu baru 78,2%.

5. Struktur belanja tidak langsung yaitu 59,61% masih lebih besar dibandingkan belanja langsung sebesar 40,39%.

6. Derajat otonomi fiskal masih rendah.

Untuk hal-hal tersebut, Kemendagri memaparkan upaya yang telah mereka lakukan, yakni :

1. Sesuai surat Mendagri tanggal 10  Oktober 2016, agar Pemda menerapkan aplikasi e-planing dalam perencanaan pembangunan daerah.

2. Surat Mendagri tanggal 21 Juni 2017, menekankan agar DPRD benar-benar memahami esensi fungsi DPRD sesuai pasal 96 dan 149 UU 23 Tahun 2014. Pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan oleh DPRD tidak boleh menghasilkan praktek korupsi, seperti meminta perangkat daerah untuk memberikan setoran uang dalam proses pembahasan.

3. Bersama KPK, Kantor Staf Kepresidenan dan Bappenas sedang menyusun revisi peraturan presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Pembentukan Tim Nasional Anti Korupsi.

4. Koordinasi dan supervise pencegahan korupsi di 22 Provinsi dan 300 Kabupaten/Kota jaga itegritas dan komitmen clean govermen dan good governance.

5. Perkuat Inspektorat daerah sehingga dapat benar-benar efektif menjalankan fungsinya sebagai benteng terakhir akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...