• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (6/8/2017) - Untuk diketahui, pada tahun 2017 ini anggaran Dana Desa ada sebesar Rp 60 triliun. Ini berarti, dalam kurun waktu tiga tahun anggaran desa yang digelontorkan Pemerintah mencapai Rp 127 triliun.

Terkait hal tersebut, Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) mengatakan bahwa besarnya anggaran desa ini menjadi ironis karena terkesan tidak terurus (tidak ada kontrol) yang jelas. Hal tersebut disebabkan, Kementerian Desa misalnya, sebagai kementerian yang menaungi desa, tidak memiliki hak untuk mengawasi atau ikut merencanakan dana desa.

"Sedangkan Kementerian Dalam Negeri belum memiliki model pengawasan yang ideal, terbatas pada pembuatan form administrasi saja. Untuk transfer sendiri dilaksanakan Kementerian Keuangaan," ujar Jajang pada Klikanggaran.com pada Minggu, (6/8/2017).

Menkeu yang bertugas melakukan transfer dari pusat ke daerah, lanjut Jajang, seringkali permasalahan muncul saat dana desa telah ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Desa (RKUD). Dimana pada tahap selanjutnya dana desa tersebut akan disalurkan ke seluruh desa di Indonesia, sesuai dengan Perda masing-masing sebagai kebijakan kabupaten.

"Di sinilah sering ditemukan tindakan penyelewengan yang dilakukan oknum Bupati. Seperti manipulasi data terkait desa, misalnya desa fiktif," tuturnya.

Di sisi lain, Jajang mengatakan bahwa tidak jelasnya aturan terkait dana desa ini berdampak terhadap tumpang tindihnya wewenang. Keputusan pemerintah membelah wewenang antara Kementerian Desa dan Kemendagri. Dimana urusan pemerintah desa diatur Kemendagri, sedangkan urusan pemberdayaan diatur Kemendes. Yang terjadi saat ini bukannya sinergi, tapi malah kesemrawutan.

Menurut Jajang, idealnya urusan dana desa ini tidak boleh dipisah-pisah antara administrasi maupun operasional. Jika mengacu kepada Undang-Undang terkait pemerintahan, kelembagaan, pemberdayaan, merupakan satu kesatuan. Jadi, terkait dana desa ini perlu diperjelas lagi, siapa yang menjadi majikannya.

"Jika mengacu perintah Undang-Undang Desa, pemerintah seharusnya memberikan tanggung jawab terkait pengelolaan dana desa kepada Kemendes, agar kesemrawutan yang terjadi tidak semakin parah," tutupnya.

 

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...