• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Palembang, Klikanggaran.com (01-04-2018) - Jika sebelumnya Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan tidak sahnya penghentian penyidikan OTT di Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, kini MAKI kembali mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan tidak sahnya penghentian penyidikan perkara korupsi proyek di Dinas Pendidikan dan dinas-dinas lainya di Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Selasa(27/03/18).

Pada surat terigistrasi No 11/Pid.Pra/2018/PN.Plg pihak MAKI diwakilkan oleh :

1. H. Boyamin, Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, alamat Jalan Budi Swadaya 133 Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

2. Komaryono, S.H., pendiri Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, alamat Jalan Budi Swadaya 133 Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

3. Rizky Dwi Cahyo Putra, S.H., Kepala Biro Hukum Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, alamat Jalan Budi Swadaya 133 Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Selanjutnya disebut pemohon, dengan pihak Termohon I yakni Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan beralamat di Jalan Jendral Sudirman Km 4,5 Palembang.

Termohon II yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam alasan pokok perkara yang mendasari para pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Palembang di antaranya :

1. Bahwa Termohon I tidak melakukan proses penanganan sebagai tindak pidana melakukan korupsi atas terjadinya dugaan suap dan atau gratifikasi kepada oknum Krimsus Polda Sumsel Khususnya Ajun Komisaris Besar (IA) mantan Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Sumsel yang terungkap dalam persidangan, di persidangan terungkap bahwa terdapat komitmen tak tertulis antara Dinas Pendidikan Banyuasin dan Ditreskrimsus Polda Sumsel berlangsung pada 2013-2015. Uang pelicin sebesar 1,5 persen itu langsung dipotong dari rekanan proyek Dinas Pendidikan.

2. Bahwa Termohon I sebagai pimpinan tertinggi di Polda Sumsel harusnya melakukan tindakan terkait dengan dugaan keterlibatan bawahannya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, serta seluruh kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan, tindakan Termohon I yang membiarkan dan atau mendiamkan kasus ini berlarut-larut haruslah dinyatakan sebagai tindakan penghentian penyidikan secara materiil.

3. Bahwa terhadap kasus ini Termohon II (KPK) belum menetapkan tersangka terkait dari pihak Termohon I (Kepolisian) yang berulangkali disebutkan keterkaitannya dalam persidangan para tersangka lainnya, dimana kesaksian mereka berada di bawah sumpah dan menjadi Fakta Hukum pada proses pengadilan. Maka seharusnya Termohon II segera mengembangkan perkara tersebut, dan tindakan Termohon II yang tidak mentersangkakan terkait dari pihak kepolisian haruslah dinyatakan sebagai bentuk penghentian penyidikan secara materiil.

4. Bahwa tindakan Termohon II membiarkan Termohon I melakukan penghentian penyidikan secara materiil adalah jelas dan nyata bertentangan dengan asas-asas dalam pasal 5 UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi, "Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada :

a. Kepastian Hukum

b. Keterbukaan

c. Akuntabilitas

d. Kepentingan Umum dan

e. Proporsionalitas

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...