• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (25-06-2018) - Mantan Anggota Komisi Hukum DPR 2004 - 2009, Djoko Edhi Abdurrahman, menegaskan, bahwa tahapan pengusutan KPK kepada Tuan Guru Bajang atau TGB sebenarnya baru sampai tahap Pulbuket (pengumpulan bukti dan keterangan). Itu tahap awal pada proses lidik. Setelah bukti permulaan diperoleh, baru KPK meminta BPK untuk melakukan audit investigasi (audit khusus korupsi) sebagai bagian dari Lidik.

Jadi menurut dia, kalau BPK melakukan audit tanpa permintaan KPK, namanya audit umum. Dipastikan tak ada frasa "korupsi" dalam laporan audit.

"Audit umum model ini tak bisa mendukung sidik," kata Djoko Edhi.

Dari rapat dengan KPK, Djoko Edhi selaku lawyer berkesimpulan, terang benderang terjadi kerugian keuangan negara. Namun, kata Djoko Edhi, KPK malah lebih banyak tahu tentang korupsi divestasi tambang ini.

"Namanya saja divestasi. Istilah divestasi menunjukkan milik negara, diatur oleh UU No 34 tentang Divestasi. Karenanya, penyimpangan dalam pelaksanaan divestasi adalah korupsi," terangnya.

Dijelaskan Djoko Edhi berapa besar kerugian keuangan negara tersebut, pasnya (tak boleh salah angka dalam tuntutan menurut KUHAP), diperlukan penghitungan audit investigasi. Subtansi hukumnya, kasus rechtvinding, wajib diaudit untuk menentukan kerugian keuangan negara (ini bedanya dengan OTT).

"Dari rapat dengan KPK, TGB adalah mededader (aktor intelektual). Yang serem dalam kasus ini, dibarengi dengan horror terbunuhnya dokter Mawardi yang dalam kasus ini ialah saksi mahkota. Kasus penghilangan orang tersebut sudah ditangani polisi. Menguap juga," tuturnya lagi.

Selain itu, dengan dinaikkannya info oleh Djoko Edhi ke Facebook, seperti mulai ada ancaman bertubi-tubi dari NTB. Selain sosial media, juga telpon langsung. Termasuk ke Hatta Taliwang, yang bahkan keluarganya di Mataram diancam akan dibunuh.

"KPK sendiri bekerja sangat cepat. Hanya sebulan setelah laporan kami (aktivis anti korupsi), ditindaklanjuti dengan memeriksa 41 saksi, termasuk TGB. Artinya lidik sudah running. Perkembangan kasus divestasi ini melibatkan para konglomerat: Arifin Panigoro, Kiki Barki, Bakri, dan sejumlah korporasi internasional," jelasnya.

Baru kali ini, lanjut Djoko Edhi, kasus divestasi yang merugikan keuangan negara Rp 2,6 triliun ini ditangani aspek pidananya oleh KPK.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...