• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Palembang, Klikanggaran.com (30-03-2018) - Sikap Kejaksaan Agung yang menunda-nunda penetapan tersangka kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Hibah Pemprov Sumsel 2013 disesalkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

"Ini kan sudah hampir setahun diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), kok sampai detik ini tidak juga ditetapkan tersangka. Ada apa, sih?” tanya Bonyamin Saiman, Koordinator MAKI kepada wartawan beberapa waktu yang lalu.

Bonyamin berharap tim penyidik bekerja secara profesional sehingga ada kejelasan atas kasus tersebut, dan bukan membiarkan berlarut-larut. 

"Jika dalam waktu dekat tidak juga ditetapkan tersangka, kita akan menyurati KPK untuk supervisi perkara itu. Bila perlu ambil-alih," ujar Bonyamin

Dalam Sprindik dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor print-45/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 05 Mei 2017 ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan disebutkan, agar menyampaikan setidaknya 19 nama pejabat di lingkup Pemrov Sumatera Selatan.

Di antaranya terdapat nama-nama populer di publik Sumsel seperti nama Richard Chahyadi AP.Msi yang saat ini menjabat sebagai Pjs Walikota Prabumulih. Selain itu ada nama lainnya yakni Drs Apriyadi. Msi, Robby Kurniawan, Mukti Sulaiman, SH MH, serta Drs. H. Akhmad Najib.

Penyidikan baru perkara Bansos Sumsel senilai Rp 1,2 triliun adalah atas pengembangan dua tersangka sebelumnya. Yakni Kepala Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemprov Sumsel, Ikhwanuddin, dan Kabag Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Laonma Pasindak L Tobing.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka sesuai Sprindik Nomor: Print-95/F/Fd. 1/09/2015 tanggal 8 September 2016. Penerbitan Sprindik baru atas temuan fakta hukum baru di Pengadilan Tindak Pidana Korupsj (Tipikor) Palembang Sumsel, Ikhwanuddin dan LP Tobing mengaku hanya menjalankan perintah atasan dalam penyaluran Bansos yang dikorupsikan.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...