• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (9/8/2017) - Dalam kasus e-KTP saat ini KPK masih berhenti pada keterlibatan Paulus Tannos, pemilik perusahaan bernama PT Sandipala Arthaputra, selaku supplier e-KTP yang tergabung dalam konsorsium PNRI. Paulus Tannos pernah terlibat persengketaan dengan Oxel System Pte Ltd, perusahaan di bidang IT yang dimiliki oleh Putra Tomy Winata, yaitu Andi Winata. Meskipun Tomy Winata pernah membantah dan menyatakan bahwa Andi Winata hanya bekerja di Oxel System, pengadilan Singapore berekesimpulan lain, dan menyatakan bahwa Oxel System, Danatel, merupakan perusahaan di bawah kontrol keluarga Winata. Demikian disampaikan Presiden Geprindo, Bastian P Simanjuntak, pada Selasa (9/8/2017).

Menurut Presiden Geprindo, sebelumnya dalam kerja sama antara PT Sandipala Arthaputra dengan Oxel System terjadi perselisihan terkait dengan chip e-KTP yang tidak bisa digunakan. Akibat perselisihan ini, negara juga dirugikan karena Chip e-KTP yang disuplai oleh Oxel System tidak sesuai dengan pesanan pemerintah. Entah siapa yang bermain, apakah Paulus Tannos, atau Andi Winata? Kenyataanya, Chip tersebut tidak bisa digunakan untuk Aplikasi e-KTP.

Bastian P Simanjuntak menegaskan, atas dasar permasalahan tersebut, patut diduga ada upaya dari pihak PT Sandipala Arthaputra untuk mengambil keuntungan yang besar dengan cara menggunakan chip yang harganya lebih murah daripada yang seharusnya dipesan oleh pemerintah. Dengan kejadian ini, negara dirugikan dua kali, pertama dirugikan karena mark up nilai proyek, kedua karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan.

"Proyek pengadaan e-KTP bisa dikatakan gagal total karena puluhan juta e-KTP yang diterima oleh masyarakat tidak bisa dideteksi oleh mesin e-KTP. Jadi tidak ada bedanya e-KTP yang ada di dompet kita dengan e-KTP plastik. KPK juga harus berani menyelidiki kasus ini sampai ke akar-akarnya. Berantas tuntas mafia-mafia dan jaringannya, kalau KPK tidak berani silahkan mundur saja. Indonesia tidak butuh pemimpin-pemimpin pengecut yang tidak berani menyentuh kasus yang melibatkan mafia yang selama ini gemar melanggar hukum dan bergentayangan di belakang layar," tutupnya.

 

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...