• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (26-01-2018) - Bicara perihal korupsi, kasus korupsi yang ditangani di Indonesia sebenarnya tidaklah selalu sebanding dengan penurunan korupsi yang ada. Faktanya, selesai satu kasus ditangani, ternyata benih-benih praktik korupsi lainnya berdatangan menghampiri, seolah tak akan busa tuntas diselesaikan.

Padahal sesungguhnya, korupsi telah banyak merenggut harkat dan martabat bangsa. Dan, terkait hal ini, mereka para pejabat sadar betul, bahwa korupsi merupakan sebuah kesalahan besar dan  merupakan tindak kejahatan.

Namun ironinya, selalu saja dilakukan dan terulang-ulang. Misalnya saja, pada tahun 2016 di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) tercium adanya praktik korupsi atas belanja bahan.

Seperti pada laporan yang diperoleh Klikanggaran.com, terdapat bukti pertanggungjawaban belanja bahan pada Kemendagri tidak benar alias ada dugaan mark up sebesar Rp5.228.383.419.

Hasil penulusuran Klikanggaran.com atas permasalahan ini, setidaknya ada 8 satuan kerja (satker) di Kemendagri Ri yang bermasalah dan perlu dibina, bahkan diberi peringatan. Sepertinya hal ini lebih penting ketimbang harus mengurusi hal remeh temeh semacam rambut dikuncir.

Seharusnya urusan pengelolaan anggaran atas belanja bermasalah inilah yang menjadi perhatian Mendagri, Tjahjo Kumolo.

Pesan publik, masa iya, Mendagri pura-pura buta, tidak melihatnya, atau malah melindunginnya, bahwa ada bukti pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp 5,2 miliar.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...