• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (17-5-2018) – Di tengah upaya pemerintah menerapkan regulasi terhadap pengembangan listrik EBT yang kompetitif bagi investor, pemerintah juga harus mengedepankan harga tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat. Inilah tantangan yang sangat berat bagi pemerintah.

Untuk upaya terbaru yang dilakukan, pemerintah mendorong pemanfaatan sampah di kota-kota sebagai sumber energi listrik dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). 

"Untuk PLT Sampah Perpresnya sudah keluar, karena yang harus kita kejar pertama adalah Perpres-nya, dan ini sudah keluar," ungkap Wamen ESDM, Arcandra Tahar, di Gedung Aula Timur Institut Teknologi Bandung (ITB), Selasa (15/5).

Pada 12 April 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Karena pertimbangan dalam rangka mengurangi volume sampah secara signifikan, demi mewujudkan kebersihan dan keindahan kota, pemerintah memandang perlu mempercepat pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota tertentu. 

Arcandra mengatakan, untuk pengembangan PLT Sampah ini, tarifnya ditentukan berdasarkan formula, tidak lagi menggunakan feed-in-tarrif. Yakni ditetapkan tergantung berapa besar volume sampahnya, dan berapa besar kemampuan pemerintah daerah dari sisi tipping fee.

Ia berpesan kepada pihak yang ingin berinvestasi di PLT Sampah agar mengubah mindset, bahwa sampah bukanlah aset, pengembangan waste energy jangan dipijakkan pada persoalan mencari keuntungan dengan adanya sampah. Lebih dari itu adalah terkait persoalan lingkungan dan kesehatan, persoalan bagaimana agar membuat kota jadi bersih.

"Persoalan kita di waste energy adalah membersihkan sampah kota, bukan mencari keuntungan dari adanya sampah. Kalau berpijak bahwa sampah adalah aset, maka yang didahulukan pasti komersialnya. Padahal sampah itu bukan komersial dulu yang didahulukan, ini masalah kesehatan. Jika dalam pembersihannya ada nilai tambah, itu adalah listrik," terang Arcandra.

Oleh karena itu, dirinya berharap dalam Perpres tentang PLT Sampah, pemerintah daerah agar dapat menyediakan tipping fee dalam pengembangan waste energy. 

"Kalau pemerintah daerah punya uang untuk pengelolaan sampah, itu yang kemudian dimasukkan sebagai tipping fee untuk membangun PLT Sampah," tutupnya.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...