• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (15-10-2018) - Sistem ganjil genap untuk pembatasan lalu lintas oleh Gubernur Anies Bawesdan diperpanjang lagi. Hal ini bisa dilihat dari keluarnya Peraturan Gubernur No.106 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalulintas dengan Sistem Ganjil dan Genap.

Pembatasan lalu lintas yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 106 tahun 2018 adalah, diberlakukan hari Senin sampai Jumat mulai pukul 06.00 sampai 10.00 WIB dan mulai pukul 16.00 sampai 20 00 WIB. Sedangkan hari Sabtu, Ninggu, dan hari libur nasional tidak diberlakukan.

Setelah menyerap pendapat publik, bila membaca Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 ini, ternyata menurut publik sangat diskriminatif. Hal ini bisa dilihat dari pembatasan kendaraan yang hanya berlaku bagi masyarakat yang punya kendaraan.

Sedangkan bagi kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, kendaraan dinas operasional berplat dinas, TNI, dan Polri, boleh lewat semaunya saja.

"Apa Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2018 tidak berlaku bagi mereka?" tanya publik.

Hal senada dikatakan oleh Dosen Fisip Universitas Jakarta, Rahmatullah. Menurutnya, Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2018 sangat diskriminatif. Karena peraturan atau hukum itu, seharusnys diberlakukan kepada semua golongan, termasuk pejabat.

"Maka dalam menerapkan Peraturan Gubernur DKI ini, tidak bisa dibeda-bedakan menurut strata sosial. Karena kalau dibedakan, menimbulkan ketidakadilan terhadap masyatakat lain," pungkas Rahmatullah

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...