• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (18-05-2018) – Demi mewujudkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia dari ujung barat sampai ke ujung timur, baik wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, Pemerintah berfokus pada peningkatan akses energi yang merata ke seluruh wilayah.

Selain program BBM Satu Harga yang telah bergulir. Kini Pemerintah juga membuka program untuk pembuatan sub penyalur kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Di mana Pemda bisa mengajukan izin pembuatan sub penyalur kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). 

Kesempatan ini pun mendapat sambutan hangat dari para Pemda. Tercatat, minat Pemda untuk membangun sub penyalur ini tak kurang ada 247 Pemda yang telah mengajukan kepada BPH Migas.

"Sudah ada 247 Pemda yang mengajukan kepada BPH Migas untuk membangun Sub Penyalur," ujar Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa, dalam keterangan di laman resmi KemenESDM.

Dalam pembangunan, sub penyalur tidak terjadi kesalahan dan permasalahan di kemudian hari, BPH Migas, Pemerintah Daerah, dan juga Pertamina sudah membahasnya dan terus saling terkoordinasi.

"Yang menetapkan lokasinya di mana, kemudian konsumen penggunanya siapa, nanti juga berapa biaya angkutnya, itu semua akan dikoordinasikan lagi," ungkap Ifan, sapaan akrab Fanshurullah.

Ifan menambahkan, sejauh ini sudah ada 11 sub penyalur yang beroperasi, yaitu di Buru (Maluku), Sula dan Halut (Maluku Utara), 4 di Asmat (Papua), 2 di Selayar (Sulawesi Selatan), dan 2 di Kubu Raya (Kalimantan Barat).

Untuk diketahui, sesuai isi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gassub, bahwa penyalur sendiri merupakan perwakilan dari kelompok masyarakat pengguna. Jenis BBM Tertentu dan atau BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat penyalur BBM dan hanya khusus dijual kepada kelompok masyarakat tersebut.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...