• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (13-04-2018) - Kebijakan Pemerintah Jokowi untuk tidak merubah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa Solar dan Premium sampai akhir 2019, menuai banyak kritikan dari para pengamat, tak terkecuali Salamuddin Daeng, pengamat ekonomi politik.

Dalam keterangan melalui pesan elektronik yang didapatkan Klikanggaran.com Salamuddin Daeng menjelaskan, kenaikan harga BBM sekecil apa pun pasti akan mempengaruhi elektabilitas Joko Widodo. Namun, kalau BBM tidak mengalami perubahan, maka menurutnya sudah pasti Pertamina bangkrut dikarenakan BBM sudah tidak lagi disubsidi pemerintah melalui APBN.

Terkait langkah kebijakan pemerintah yang dapat berimbas pada bangkrutnya Pertamina ini, Daeng mengutip istilah yang sering dikemukakan Dr Rizal Ramli, “sistem pengelolaan BBM dan sistem ekonomi yang ultra konservatif”. Menurut Daeng, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah agar harga BBM stabil dan perusahaan BUMN Pertamina tidak bangkrut.

Pertama, pemerintah harus menjaga agar tidak terjadi inflasi karena inflasi mempengaruhi biaya produksi BBM. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dapat bekerja sama untuk memastikan inflasi nol. Sekarang ini, inflasi berada pada kisaran 4 (+/-1) persen.

Kedua, pemerintah harus melakukan berbagai langkah agar harga minyak mentah tidak berubah, dikarenakan harga minyak mentah merupakan komponen utama untuk memproduksi BBM. Harga minyak mentah harus dijaga pemerintah agar tidak melebihi USD 50/ barel. Dengan demikian, harga produk BBM stabil dan bisa lebih murah.

Ketiga, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) harus bekerja keras menjamin stabilitas nilai tukar. Mengingat minyak mentah dibeli dengan mata uang dolar Amerika. Kenaikan nilai tukar dolar terhadap mata uang rupiah akan langsung mempengaruhi biaya pembelian minyak mentah dan biaya impor BBM.

Keempat, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, harus menjamin tidak ada kenaikan pajak, karena pajak merupakan pungutan langsung dalam rantai suplai pengadaan BBM. Berbagai jenis pajak dalam rantai suplai pengadaan BBM merupakan penghambat bagi harga BBM murah bagi masyarakat.

Kelima, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri harus menjamin bahwa tidak ada kenaikan pungutan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam proses distribusi BBM kepada rakyat. Bila perlu, pungutan Pemerintah Daerah ditiadakan. Selama ini pungutan pemerintah daerah masih cukup tinggi, dapat mencapai 10%.

Keenam, pemerintah bersama Bank Indonesia harus bekerja keras agar bunga bank rendah. Bunga Bank Indonesia yang tinggi menjadi penyebab mahalnya ongkos produksi BBM dalam negeri, dikarenakan perusahaan yang bergerak dalam rantai suplai BBM harus menutup beban bunga yang besar. Sebagaimana kita ketahui, instruksi Bank Indonesia kepada bank untuk menurunkan suku bunga tidak ditaati perbankan.

Ketujuh, pemerintah harus memperjuangkan sumber utang murah bagi BUMN Pertamina, dikarenakan beban bunga utang Pertamina terutama dari Global Bond cukup mahal, berkisar antara 6-7%. Saat ini Pertamina menanggung utang sekitar Rp 137 triliun dari pasar keuangan. Pemerintah harus membantu Pertamina agar bisa mendapat utang dengan bunga sangat rendah. Sehingga bisa membayar beban utang yang ditanggung perusahaan ini, dan sekaligus membantu pemerintah dalam mendistribusikan BBM satu harga.

Demikian tujuh saran yang disampaikan Salamuddin Daeng. Sebelumnya, terkait kebijakan pemerintah menahan harga BBM juga mendapat kritikan pedas dari Senior Economist World Bank Derek Chen. Senada dengan Salamuddin Daeng, menurut Derek kebijakan pemerintah menahan harga BBM bisa membebani Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertamina.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...