• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (29-07-2018) - Rencana kebijakan penghapusan DMO (Domestic Market Obligation) batubara oleh Pemerintah, yang digagas Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, dinilai beberapa pihak sebagai kebijakan yang patut dipertanyakan, untuk kepentingan siapa?

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, berpendapat, sebaiknya kebijakan tersebut dibatalkan. Mengingat Menko Kemaritiman sendiri juga berlatar belakang mempunyai bisnis batubara sebelum menjabat di pemerintahan Jokowi -JK. Yaitu group Tobabara Sejahtera.

Sehingga, alasan rencana kebijakan itu untuk menutupi perkiraan defisit transaksi berjalan (CAD/Current Acount Defisit) sebesar USD 25 miliar sampai akhir tahun 2018, seperti yang dikatakan Gubernur Bank Indoneisa, menurut Yusri terkesan terlalu mengada-ada dan berpotensi terjadi konflik kepentingan

"Apalagi sekarang sudah masuk tahun politik, maka tak salah jika publik akan mencurigai, kebijakan itu diduga akan merupakan bagian dari pundi-pundi untuk dana politik," kata Yusri.

Pasalnya, korban utama dari kebijakan itu adalah PLN, yang selama ini menggunakan batubara sekitar 110 juta mtn (metric ton), yang merupakan bagian 25% dari DMO dengan harga dipatok USD 70 per mtn.

Menurut Yusri, PLN akan berpotensi kollaps apabila dipaksa membeli dengan HBA (Harga Batubara Acuan) saat ini yang berkisar USD 105 per mtn untuk kalori 6100. Sementara Pemerintah sudah menyatakan bahwa PLN sampai dengan tahun 2019 tidak boleh menaikkan tarif dasar listriknya.

Adapun perkiraan tambahan beban keuangan PLN sampai akhir tahun 2018 dengan kebijakan itu berkisar USD 2.1 miliar (60 juta mtn x USD 35) atau sekitar Rp 29.4 triliun dengan asumsi nilai tukar Rp14.000.

Sementara dana batubara yang dipungut oleh BLU BPBN (Badan Layanan Umum Badan Pengelola Batubara Nasional) yang akan dibentuk hanya sekitar USD 900 juta (asumsi sisa produksi sekitar 300 juta mtn dari target total volume RKAB/Rencana Kerja Anggaran Biaya, total produksi sejumlah 485 juta mtn per tahun dengan dikalikan USD 3 permtn).

Artinya, Negara masih wajib mensubdi PLN sebesar USD 1.2 miliar atau Rp 12 triliun (USD 2.1 miliar dikurangi USD 900 juta).

"Artinya, dengan kebijakan penghapusan CAP DMO ini, Negara berpotensi rugi sekitar Rp 16,8  triliun dan pengusaha batubara dapat tambahan keuntungan  USD 1.8 miliar atau Rp 25.2 triliun. Nah, kalau pengusaha ini buang sekitar Rp 5,2  triliun saja sebagai dana taktis, masih tetap mengantongi Rp 20 triliun di sakunya," urai Yusri.

"Anehnya lagi rapat digelar hari Jumat, 27 Juli 2018 dipimpin Presiden Jokowi dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Wamen ESDM Achandra Tahar, Menteri LHK Siti Nurbaya, dan pengusaha Adaro Boy Tohir. Tapi lucunya, malah tidak dihadiri oleh Meneg BUMN dan Direksi PLN sebagai yang akan menjadi korban utama dari rencana kebijakan penghapusan DMO ini," lanjut Yusri.

Hal lain yang disampaikan oleh pengamat migas ini adalah, kebijakan penghapusan DMO dan peningkatan produksi nasional batubara menjadi 485 juta mtn per tahun tersebut telah bertentangan dengan kebijakan DEN (Dewan Energi Nasional) yang diketuai langsung oleh Presiden Jokowi, dengan Ketua harian Ignatius Jonan sebagai Menteri ESDM. Karena di dalam RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) sudah diputuskan dan ditandatangani sendiri oleh Presiden Jokowi, bahwa produksi nasional batubara pada tahun 2018 hanya sekitar 400 juta mtn.

"Artinya, telah terjadi pelanggaran kelebihan volume produksi sekitar 85 juta mtn, belum lagi dihitung potensi kerusakan lingkungan hidup, kerusakan lahan, dan efek peningkatan karbon udara," tutur Yusri.

Yusri berpendapat, seharusnya kebijakan yang sudah ada selama ini bisa lebih disempurnakan saja. Menurutnya itu jauh lebih baik, yaitu menetapkan kewajiban pungut sebesar USd 5 sd USD 10 per mtn bagi perusahaan yang tidak mampu memenuhi DMO. Sementara rentang nilai pungut yang tentu berdasarkan HBA saat itu, kalau HBA di bawah USD 60 per mtn tidak dipungut, dan kalau HBA berkisar USD 80 sd USD 100 dipungut USD 3 sd 5 per mtn, dan HBA di atas USD 100 per mtn dipungut USD 5 sd USD 10 per mtn.

Adapun payung hukum yang melandasi kebijakan Pemerintah ini adalah Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Mineral dan Batubara  dengan kewenangan penuh pemerintah melakukan kebijakan pengendalian produksi batubara nasional.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...