• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (27-09-2018) - Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan tambahan kuota produksi batubara. Dari 100 juta ton kuota yang ditawarkan, hanya ada tambahan sebesar 21,9 juta ton yang disetujui.

Menurut Agung Pribadi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, ada 32 perusahaan yang telah mendapatkan izin penambahan produksi dari Menteri ESDM, yang dinyatakan dalam persetujuan RKAB 2018 perusahaan.

Terkait perusahaan mana saja yang yang telah diizinkan menambah produksi, Agung enggan membukanya.

"Terdapat 32 perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi penanaman modal asing (PMA) yang telah mendapatkan izin penambahan produksi dari Menteri ESDM," kata Agung di kantor Kementerian ESDM, seperti dikutip dari kompas.com, Rabu (26/9/2018).

Agung menjelaskan, melalui Direktorat Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM telah menyelesaikan evaluasi atas seluruh permohonan peningkatan produksi yang diajukan oleh perusahaan pemegang PKP2B dan IUP operasi produksi PMA. Sehingga tidak ada lagi permohonan yang sedang diproses.

Agung juga mengungkapkan, sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1924 K/30/MEM/2018, tambahan produksi yang telah disetujui ini tidak dikenakan kewajiban domestic market obligation (DMO) sebesar 25 persen dari total produksi. Artinya, perusahaan dapat menjual seluruh volume tambahan produksi untuk diekspor.

Sarat dari penambahan kuota produksi ini adalah kewajiban DMO yang harus terlebih dulu dipenuhi oleh perusahaan yang bersangkutan. Terkait hal ini, pada 20 Agustus 2018 lalu Agung mengemukakan ada 40 perusahaan yang mengajukan tambahan. Dari sejumlah perusahaan itu, 18 perusahaan telah memenuhi kewajiban DMO 25 persen dan 12 perusahaan telah memenuhi DMO pada kisaran 12,5-25 persn. Sementara 10 perusahaan lainnya masih di bawah 12,5 persen sehingga otomatis tereliminasi. Untuk 32 perusahaan yang telah positif disetujui, Agung memastikan, semuanya telah memenuhi kewajiban DMO.

Dengan adanya tambahan kuota produksi ini, jumlah produksi batubara pada tahun 2018 mengalami perubahan. Dari yang tadinya dipatok sebesar 485 juta ton, kini menjadi 506,9 juta ton. Penambahan kuota yang dibuka hingga 100 juta ton ini berasal dari arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas pada 14 Agustus 2018 lalu. Tujuannya ialah untuk menambah devisa.

Menanggapi hal tersebut, Yusri Usman, Direktur Eksekutif Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), mengatakan pada Klikanggaran.com, ada keanehan-keanehan terkait kebijakan penambahan kuota batubara ini. Dan, menurutnya hal ini perlu diketahui oleh publik.

Saat ditanya apakah keanehannya, hal pertama yang disampaikan oleh Yusri Usman adalah pertanyaan. Mengapa pihak KESDM menutup nama 32 perusahaan pemegang PKP2 B dan IUP yang dapat alokasi tambahan produksi?

"Apakah ini bagian operasi intelijen? Sehingga harus dirahasiakan? Atau, jangan-jangan banyak perusahaan yang diberikan kuota ekspor, akan tetapi tidak memenuhi syarat?" tanya Yusri pada Klikanggaran.com di Jakarta, Kamis (27/09/2018).

Keanehan kedua menurut Yusri adalah terhadap tambahan produksi tersebut sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 1924/K/30/MEN/2018 tanggal 26 September 2018. Pertanyaan berikutnya yang menurut Yusri perlu disampaikan adalah, mengapa tidak dikenai kewajiban DMO (Domestic Market Obligation) sebanyak 25%?

"Artinya telah melanggar UU Minerba," cetus Yusri.

Padahal, lanjutnya, menurut RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) sudah ditetapkan bahwa produksi batubara nasional untuk tahun 2018 adalah sebesar 400 juta metric ton. Ketua DEN (Dewan Energi Nasional), Joko Widodo, dan Ketua Harian Ignatius Jonan, mengatakan, ada penambahan produksi batubara nasional sebanyak lebih kurang 100 juta metric ton dari yang sudah ditetapkan dalam RUEN dan semuanya diekspor dengan harga yang baik saat ini sesuai spesifikasi tehnisnya.

"Pertanyaannya adalah, untuk kepentingan siapa kebijakan ini?" tanya Yusri lagi.

Kemudian mengingat prosentase PLTU yang menggunakan energi primer batubara lebih dari 50% daripada energi lainnya, Yusri menanyakan, apakah kebijkan jor-joran ekspor batubara tidak akan mengancam ketahanan energi nasional untuk jangka panjang?

"Oleh karena hal-hal tersebut di atas, diduga Presiden Jokowi dan Jonan sebagai Ketua DEN telah tidak konsekwen melaksanakan kebijakannya sesuai UU Minerba, dan atas kesepakatan yang telah ditetapkan dalam RUEN," tutup Yusri.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...