• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (18-10-2018) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI merilis data penerimaan pajak negara hingga akhir September 2018 yang berada pada angka Rp 1.024,5 triliun. Angka itu kemudian menorehkan kenaikan hingga 16,5% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

Meskipun begitu, jangan senang dulu. Sebab torehan tersebut baru mencapai 63,3% dari yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Sementara, tenggang waktu target tersebut hanya tinggal 3 bulan lagi.

Dalam konferensi pers APBN KiTA hari Rabu (17/10/2018), torehan itu terdiri dari pendapatan pajak senilai Rp 900,9 triliun atau mencapai 63,3% dan penerimaan bea cukai Rp 123,6 triliun atau 63,7%.

Seperti diketahui, penerimaan pajak menjadi penyokong terbesar bagi pendapatan negara yang memiliki porsi hingga 80%. Sehingga, bila penyokong pendapatan ini masih jauh dari target sampai saat ini, bisa dipastikan Pemerintah akan kembali mengalami defisit di tahun anggaran 2018 ini.

Dari sini publik menilai bahwa Kemenkeu belum mampu melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan dan belum mampu memaksimalkan potensi pendapatanan negara yang telah ditetapkan.

Di lain sisi, kegiatan pemerintah yang jor-joran dalam membangun infrastruktur otomatis akan memberikan beban yang besar bagi pengeluaran negara. Di sini, lagi-lagi pemerintah ditantang untuk dapat mengurangi pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.

Akan tetapi, yang terjadi justru pemerintah malakukan pinjaman kepada berbagai pihak seperti investor dan menerbitkan surat berharga negara (SBN) yang menimbulkan utang luar negeri (ULN).

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...