• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (14-05-2018) - Merespon sejumlah rangkaian aksi terorisme di Kota Surabaya, Jawa Timur, yang terjadi secara beruntun sejak Minggu dan Senin pagi, Pemerintah dan DPR menggelar pertemuan pada hari ini, Senin (14/05/18).

Menkopolhukam Wiranto didampingi perwakilan DPR dan Partai Politik mengatakan, pemerintah dan DPR sepakat untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi permasalahan aksi terorisme yang marak terjadi.

"Hari ini pemerintah dan DPR sepakat untuk menentukan sikap dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi permasalahan teroris ini. Salah satunya Pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan Revisi Undang-Undang Terorisme," ujar Menkopolhukam.

Aksi terorisme merupakan tindakan yang sangat membahayakan, di mana pelaku tidak segan-segan membunuh dan menyerang secara total. Untuk itulah kita Bangsa Indonesia harus juga secara total dalam mengatasinya. Salah satunya dengan mempercepat dan menyelesaikan Revisi Undang-Undang Terorisme.

"Kita sepakat untuk tidak memakai Perppu. Tapi, dengan menyelesaikan Undang-Undang terorisme," kata Wiranto.

Revisi Undang-Undang Terorisme sendiri menurutnya merupakan suatu payung hukum bagi aparat untuk memberantas aksi terorisme.

"Percayalah Undang-Undang Terorisme tidak akan merugikan rakyat. Akan tetapi, justru untuk melindungi rakyat. Tidak memberikan senjata kepada aparat, melainkan memberikan wewenang yang lebih kepada aparat untuk memberantas aksi terorisme. Salah satunya adalah pelibatan unsur TNI dalam penanganan aksi terorisme," tegas Wiranto.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...