• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (09-08-2018) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengungkapkan tujuan dari diberlakukannya Participating Interest (PI) 10%.

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk pemerataan perekonomian di daerah, agar pendapatan sektor minyak dan gas (migas) tidak hanya terpusat di ibukota.

"PI 10% merupakan keberpihakan pemerintah yang bertujuan agar pembangunan di daerah bisa merata. Pemerintah Daerah (Pemda) harus menikmati PI 10% sehingga perekonomian daerah menjadi menggeliat," tutur Jonan pada Sarasehan dan Diskusi Nasional bertajuk "Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Sektor Hulu Migas", di Jakarta, Rabu (8/8).

Di dalam Undang-Undang, lanjut Jonan, sudah mengamanatkan alokasi PI 10% itu untuk daerah. Tidak seperti sebelumnya, peraturan yang mengatur tentang tata cara penawaran dan pengalihan PI 10% untuk daerah, tidak sampai pada porsi 10%. Sehingga Pemda hanya mendapatkan sedikitnya saja.

Lapangan Banyuurip, Cepu, misalnya, meskipun Pemda telah PI 10%, namun hanya menikmati hasil sedikit sekali. Hal ini lantaran pembiayaannya dilakukan oleh pihak swasta.

"Saya tidak mengkoreksi, tapi saya bicara fakta, itu PI nya 10%, tapi mungkin Pemda menikmatinya hanya kecil sekali, karena pembiayaannya oleh pihak swasta," tutur Jonan.

Oleh sebab itu, KemenESDM mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Dengan kebijakan ini, Pemda tidak perlu khawatir mencari modal awal PI, karena pembayaran PI dapat dicicil setelah mendapat bagi hasil produksi dari PI 10% tersebut. Atau, dengan kata lain, kontraktorlah yang akan menanggung modal awal PI 10%.

Jonan optimis, dengan aturan ini Pemda bisa mengatasi kesulitan untuk membayar PI 10% meskipun dengan anggaran yang sangat terbatas. Selain itu, Pemda juga tidak perlu ikut membayar signature bonus yang diajukan oleh kontraktor ke pemerintah.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...