• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (04-10-2018) - Pemerintah nampaknya tengah pusing, sehingga harus mengevaluasi kembali aturan pajak bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang akan menjual hasil minyak bagian ekspor mereka ke dalam negeri.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam hal ini Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi (Migas), Djoko Siswanto, mengakui, pihaknya saat ini tengah berdiskusi dan mengevaluasi terkait aturan pajak di sektor hulu migas.

Dirinya menyebut bahwa aturan pajak saat ini membuat sulit KKKS untuk menjual hasil bagian ekspor mereka ke dalam negeri. Karena adanya aturan yang mengatakan, apa pun transaksinya harus dikenakan pajak. Sementara, dirinya dan hasil diskusi yang disampaikannya justru ingin menghilangkan pajak bagi para KKKS yang akan mengekspor minyak ke luar negeri.

Sungguh publik pun menjadi tercengang terkait apa yang disampaikan atas hasil diskusi tersebut. Sebab, lagi-lagi keringanan pajak dan perlakuan spesial harus dirasakan kembali oleh pengusaha hulu minyak, jika kebijakan ini benar-benar akan direalisasikan.

"Iya, bila pengusaha minyak dalam hal ini KKKS merupakan perusahaan yang dimiliki oleh anak bangsa, jelas itu sangatlah membantu dan membesarkan perusahaan anak bangsa. Lah, kalau bukan??? Justru ini hanya menguntungkan orang luar negeri saja," kata publik.

Di samping itu Pemerintah beralasan, menghapuskan pajak ini dikarenakan ingin mengurangi impor dengan lebih menekankan untuk ekspor pada hasil minyak tersebut. Lebih parahnya lagi, kesimpulan tersebut hanya didasarkan pada logika, dicontohkan dengan melansir pada CNBC Indonesia.

"Minyak bagian kontraktor dijual ke Singapura, Indonesia dapat pajak tidak? Kan tidak, yang dapat uang pajak ya, Singapura. Kalau jual ke sini sebenarnya Indonesia tidak dapat pajak tidak masalah juga, kan sama-sama tidak dapat pajak. Tapi, ada benefit bagi negara, ga? Ada, yaitu kurangi impor, ongkos transportasi paling tidak jadi hemat. Kalau berpikirnya begitu, ya harusnya jangan dikenakan pajak," terang Djoko.

Hal ini juga sesungguhnya menyiratkan bahwa kinerja Kemen ESDM saat ini masih suram, cenderung reaktif, dan tidak matang, serta tidak berdasarkan pada kajian yang mendalam. Karena kondisi minyak saat ini pada neraca perdagangan lebih banyak impor ketimbang ekspor. Maka terlihat sekali upaya yang ingin dilakukan ESDM untuk mengurangi impor begitu tidak matang.

Bolehlah kita mengapresiasi niat baik tersebut, tapi kalau hanya berdasarkan diskusi, cuap-cuap, dan bermain logika, tentunya mahasiswa juga sudah bisa menyelesaikan hanya dengan memainkan logika semacam itu.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...