• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (08-05-2018) - Indonesia sebagai negara penghasil minyak terus berupaya mendongkrak pertumbuhan investiasi di bidang minyak dan gas bumi (Migas). Misalnya untuk menarik minat investor, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka kemungkinan mengakomodasi kontraktor migas yang ingin mendapatkan insentif fiskal.

Seperti yang ditegaskan Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, meskipun belum ada pembahasan mengenai insentif tersebut, Kementerian ESDM siap memberikan insentif fiskal termasuk pengurangan pajak (tax allowannce). Hal ini bisa dilakukan tentunya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam kesempatan lain, senada dengan Wamen ESDM, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM, Ediar Usman, mengungkapkan, jika muncul usulan dari kontraktor migas mengenai insentif, pihaknya akan membahas terlebih dahulu di internal Kemen ESDM.

“Kalau ada ketentuannya, ya pasti (dikasih),” jelas Usman kepada awak media di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (7/5).

Terkait insentif fiskal hulu migas tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2017 untuk skema kontrak yang menggunakan cost recovery. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2017 untuk skema kontrak gross split. Hal ini seperti yang dijelaskan Direktur Sektor Energi dan Ketenagalistrikan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Triharyo Soesilo.

Berdasarkan PP Nomor 27 tahun 2017, menurut Triharyo pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku migas saat masa eksploitasi dengan catatan, jika keekonomian proyek belum ekonomis. Triharyo menambahkan, dalam PP Nomor 53 tahun 2017 di pasal 25 disebutkan ketentuan fasilitas insentif diatur dengan Peraturan Menteri.

"Namun demikian, sampai sekarang Menteri Keuangan belum membuat aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Hal ini penting demi memberikan kepastian bagi industri hulu migas, apalagi yang menyangkut Proyek Strategis Nasional (PSN)," jelas Triharyo.

Terkait insentif fiskal sendiri, menurut Triharyo, yang dapat diajukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupa tax allowance dengan besaran 20 sampai 80 persen dari pajak penghasilan. Hingga saat ini KPPIP masih menunggu persetujuan Kemenkeu terkait surat yang diajukan Kementerian ESDM terkait permohonan penyusunan aturan turunan dari PP Nomor 27 tahun 2017 dan PP Nomor 53 tahun 2017.

Triharyo yakin jika kebijakan ini disetujui Menkeu, bisa mendorong pertumbuhan investasi hulu migas di Indonesia.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...