• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (06-01-2018) - Masih hangat diperbincangkan terkait OTT KPK terhadap Abdul Latif, Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Klikanggaran.com, pengelolaan keuangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah memang banyak bermasalah, dan berpotensi merugikan keuangan daerah.

Contohnya dalam kebijakan pemberian insentif terkait pemungutan pajak daerah yang diberikan kepada pihak yang sama sekali tidak berhak menerimanya.

Berikut detailnya :

Di tahun anggaran 2016 Bupati Hulu Sungai Tengah menetapkan keputusan No.900/151/973/Tahun 2016 terkait penerima pembayaran insentif pajak daerah serta besarannya. Dalam keputusan tersebut, insentif akan dibagikan kepada 1) Bupati, 2) Wakil Bupati, 3) Sekretaris Daerah, dan 4) SKPD pelaksana dengan besaran yang bervariasi.

Padahal sebelumnya sudah terdapat dalam Peraturan Bupati No.9 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dari Lampiran Peraturan tersebut diketahui bahwa pejabat eselon II.a (Sekretaris Daerah) mendapat tunjangan tambahan penghasilan setiap bulan.

Berarti, khusus untuk Sekretaris Daerah, mendapatkan insentif atas pemungutan pajak dan retribusi daerah. Walaupun telah mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan untuk tahun anggaran 2015 serta 2016.

Kebijakan yang ditetapkan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini bertentangan dengan peraturan pemerintah tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...