• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (13/10/2017) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) memberlakukan aturan baru yang dinilai sebagian masyarakat sangat otoriter. Yaitu terkait kartu SIM seluler prabayar yang sekarang harus diregistrasi.

Aturan ini tidak hanya berlaku bagi pelanggan yang membeli kartu perdana baru, tetapi juga pelanggan lama. Kalau para operator seluler tidak mematuhi aturan baru mengenai registrasi kartu perdana prabayar ini, maka Kemkominfo akan menindak tegas, atau memberikan sanksi kepada para operator seluler tersebut.

Salah satu sanksi yang akan diberikan adalah, bisa berupa pengurangan jumlah kuota pengajuan nomor baru oleh para operator seluler. Sementara sanksi yang lain adalah, bila Kemkominfo menerima laporan, lalu dicek ke operator seluler ternyata data pengguna terlapor berbeda (nama, alamat, dan sebagainya), maka operator akan mendapatkan sanksi.

Dan, pada tahun 2017 ini Dikrektorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika menyediakan anggaran untuk monitoring kepatuhan pelaksanaan penataan registrasi kartu prabayar ini sebesar Rp1.403.246.000. Angka anggaran ini pun dinilai publik sangat mahal. Fokus kerja hanya monitoring, tapi bisa menghabiskan anggaran di atas satu miliar.

Berarti, per bulan bisa habis hingga sebesar Rp116.937.167, hanya untuk "menakut-nakuti" para operator seluler. Untuk kebijakan Kemkominfo ini, publik hanya bisa geleng-geleng kepala.

“Kerjanya hanya pemborosan anggaran dari pajak rakyat,” kata salah seorang wakil publik.

 

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...