• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (30-07-2018) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menggodok peraturan terkait pembangkit listrik tenaga surya di atap rumah (PLTS rooftop). Aturan ini nantinya sebagai payung hukum dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM.

Kepala Sub Direktorat Investasi dan Kerja Sama Aneka Energi Baru Terbarukan, Abdi Dharma Saragih, mengungkapkan, dalam Permen ini nantinya diatur secara detail terkait penggunaan PLTS Rooftop.

"Ada poin-poin seperti transaksi listrik yang bisa diserap, siapa yang akan menjadi penggunanya, pelanggan, dan durasinya," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM memang mengincar pelanggan PLN kelompok R1-R4, kalangan bisnis, dan industri, untuk dapat menggunakannya. Namun ke depan, tidak menutup kemungkinan digunakan oleh kalangan rumah tangga dan publik luas.

Untuk pemasangan, rooftop tidak menggunakan baterai dan menempel dengan jaringan PLN memakai meteran ekspor dan impor. Kendati demikian, pihak ESDM masih menunggu persetujuan dari perusahaan listrik milik negara itu untuk diterima atau tidaknya.

Abdi menuturkan, Pemerintah, pengembang, dan PLN, sudah bersepakat agar kapasitas PLTS yang dipasang pelanggan tidak melebihi penggunaan listrik yang ada di rumah. Dengan demikian, PLTS yang akan dibangun hanya berukuran 1 meter x 1,8 meter dengan kapasitas 260 megawatt.

Biaya pemasangan PLTS rooftop pun beragam, mulai dari Rp 15 juta untuk 1 hingga 100 kila watt (kWT). Pengembangan PLTS rooftop ini diharapkan menjadi alternatif pemenuhan energi bagi masyarakat.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...