• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

 

Jakarta, Klikanggaran.com (15-04-2018) - 10 tahun sudah UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bergulir, namun regulasi tentang transparansi tersebut tidak mengakar hingga ke tingkat kelurahan.

Keterbukaan Informasi yg mewajibkan badan publik untuk membuka informasi kepada masyarakat dengan prinsip mudah di jangkau, murah, dan dapat d pertanggungjawabkan justru tidak di indahkan oleh badan publik.

Menurut Direktur Kajian dan Analisis Keterbukaan Informsi Publik, Adri Zulpianto, jika mau melihat lebih dalam, Badan Publik yang diartikan dalam regulasi tersebut adalah seluruh Badan Pemerintah yang mendapatkan anggaran sepenuhnya dari negara atau anggaran dari swasta. Artinya, kewajiban ini harus dilaksanakan oleh seluruh Badan Pemerintah, termasuk Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta, termasuk juga didalamnya Kecamatan maupun Kelurahan, apalagi Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten yang mendapatkan anggaran pemerintah melalui dana desa.

Keterbukaan informasi yang dijalankan pemerintah haruslah sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam UU KIP, agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan daerah, hanya saja Keterbukaan Informasi ini masih mahal dan bersifat birokratis, sehingga informasi masih sulit untuk di jangkau oleh masyarakat.

“Tingkat partisipasi masyarakat harus terus ditingkatkan, agar pembangunan berjalan secara berkesinambungan dan terus menerus, karena pemerintah mendapatkan anggaran yang mestinya digunakan untuk meningkatkan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyaraka,” terang Adri.

Dengan terbukan informasi, maka masyarakat ikut dalam mengawal dan mengawasi setiap program yang dilaksanakan oleh Badan Pemerintah.

“Adanya keterbukaan informasi di tingkat daerah sangat berfungsi untuk mendorong kemajuan daerah, dan pemerataan pembangunan secara nasional,” pungkasnya.

Namun, pemerintah daerah hingga saat ini masih banyak yang menutup-nutupi informasi yang seharusnya dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat, tanpa harus melalui proses birokrasi yang berbelit. Seperti misalnya informasi anggaran.

Padahal menurutnya, informasi anggaran daerah merupakan informasi yang sejauh ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. UU KIP mewajibkan pemerintah untuk membuka informasi tersebut kepada masyarakat, karena informasi anggaran adalah informasi yang wajib ada.

Ia menambahkan, tata kelola informasi di Badan Publik masih tidak sesuai dengan UU KIP, ini dikarenakan para pejabat tinggi di pemerintah masih menganggap keterbukaan informasi merupakan musuh besar bagi penyelenggaraan anggaran.

“Seperti di Kota Bekasi maupun di Kabupaten Bekasi misalnya, Keterbukaan Informasi di dua wilayah tersebut masih tidak berjalan. Tidak berjalannya sistem transparansi ini mengindikasikan adanya sindikasi korupsi di badan pemerintahan. Jika tidak, seharusnya informasi anggaran sudah semestinya tidak melalui proses yang berkelit,” papar Adri.

Permohonan informasi anggaran di Pemerintahan Duo Bekasi ini seringkali ditolak dengan alasan bahwa informasi tersebut merupakan informasi Hak Kekayaan Intelektual dan termasuk ke dalam rahasia negara.

“Kami menilai penolakan tersebut tidak masuk akal dengan alasan yang bisa saja masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, karena penolakan tersebut jelas tidak sesuai Undang-Undang yang berlaku,” katanya.

Maka dari itu, Kementerian komunikasi dan Informasi harus menggalakkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang sudah 10 tahun berjalan, sehingga Undang-Undang tersebut mengakar hingga ke tingkat pemerintahan daerah.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...