• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (03-08-2018) - Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengeluarkan 3 aturan baru dalam bentuk Perdirjampel BPJS Kesehatan no 2, 3, dan 5 tahun 2018.

Peraturan itu berlaku sejak 21 Juli 2018, dengan alasan adanya defisit anggaran keuangan BPJS Kesehatan di tahun 2018 mencapai Rp 16,5 triliun. Di mana dengan aturan tersebut, maka mutu dan pelayanan BPJS Kesehatan akan dikurangi.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Prof. Dr. I. Oetama Marsis, Sp.OG, menganggap 3 peraturan baru BPJS Kesehatan itu merugikan masyarakat.

"Sebagai organisasi profesi kami menyadari adanya defisit pembiayaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Tapi, hendaknya hal tersebut tidak mengorbankan keselamatan pasien, mutu layanan kesehatan, dan kepentingan masyarakat," ungkapnya dalam konfrensi pers PB IDI.

Menurut Oetama, Perdirjampel BPJS Kesehatan no 3 yang berisi tentang bayi baru lahir dengan kondisi sehat post-operasi caesar maupun per vaginam dengan atau tanpa penyulit dibayar dalam 1 paket persalinan, bertentangan dengan semangat IDI untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian bayi.

Semua kelahiran harus mendapatkan penanganan yang optimal, karena bayi baru lahir berisiko tinggi mengalami sakit, cacat, bahkan kematian.

Sementara, Perdirjampel BPJS Kesehatan no 2 yang membatasi jumlah kuota operasi katarak juga dianggap IDI merugikan masyarakat. Karena hal itu akan mengakibatkan angka kebutaan semakin meningkat.

Kebutaan katarak di Indonesia sendiri salah satu yang tertinggi di dunia, dari kebutaan akan menurunkan produktivitas dan meningkatkan risiko cedera dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Kemudian, pasien yang hanya mendapat pelayanan rehabilitasi medis maksimal 2 kali/minggu sesuai Perdijampel nomor 5, akan dirugikan karena hal tersebut tidak sesuai dengan standar pelayanan rehabilitasi medis. Akibatnya, hasil terapi tidak tercapai secara optimal dan kondisi disabilitas sulit teratasi.

Selain merugikan masyarakat, PB IDI juga mengatakan kebijakan itu akan merugikan dokter, di antaranya:

1. Dokter berpotensi melanggar Sumpah dan Kodeki yaitu melakukan praktek kedokteran tidak sesuai standar profesi.

2. Kewenangan dokter dalam melakukan tindakan medis diintervensi dan direduksi oleh BPJS Kesehatan.

3. Meningkatkan konflik antara dokter dengan pasien serta dokter dengan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes).

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...