• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (18/9/2017) – Seperti telah diketahui, pada 31 Oktober nanti PT Jasa Marga (Persero) Tbk akan mengubah sistem transaksi tunai menjadi nontunai di gardu tol secara 100%. Mulai Oktober 2017, seluruh gerbang tol tak lagi melayani transaksi tunai.

Perubahan sistem pembayaran ini akan dilakukan bertahap. Secara umum, Jasa Marga membagi dua periode perubahan transaksi yang dimulai sejak bulan September hingga akhir Oktober 2017. Diharapkan penerapan transaksi 100% nontunai secara bertahap dapat membantu sosialisasi sejak dini kepada pengguna jalan. Sedangkan penerapan 100% nontunai di luar Jawa, akan mulai diimplementasikan di Pulau Bali pada 1 Oktober mendatang.

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia ini tentu saja menuai pro kontra. Masyarakat kembali dibuat tidak tenang dengan kebijakan yang menimbulkan mimpi buruk dan keresahan bagi sebagian besar masyarakat.

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dengan tegas menolak kebijakan tersebut. Karena dampak dari GNNT ini akan menimbulkan jutaan pengangguran baru akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri. Ribuan gardu tol yang selama ini dioperasikan oleh manusia akan berganti dengan mesin, sehingga puluhan ribu p ekerja diperkirakan ter-PHK dan akan kehilangan pekerjaannya.

Sementara itu, dari sisi anggaran kebijakan ini dinilai telah melanggar Undang-Undang. Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan, kalau Jasa Marga tetap memaksakan kepada pengguna jalan tol cara pembayaran dengan mempergunakan Kartu e-tol dan bukan uang tunai Rupiah, maka harus digugat rame-rame ke pengadilan.

“Tidak usah meminta dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menghentikan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia. Karena Presiden Jokowi sedang sibuk blusukan alias kampanye bagi-bagi sepeda dong,” tegas Uchok saat diminta tanggapannya terkait penolakan para buruh atas penerapan GNNT, di Jakarta, Senin (18/9/2017).

Menurut Uchok, alasan melakukan gugatan ini karena pembayaran dengan memakai non tunai telah menyalahi Pasal 23 UU tentang Mata Uang, yang menyatakan, “Setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah NKRI”.

Selain itu, pembayaran tol dengan non tunai atau pakai kartu e-tol di gerbang tol menurutnya hanya merugikan pengguna jalan tol.

“Saat ini saja, mau beli kartu e-tol sebesar Rp50.000, tapi isi kartu e-tol tersebut hanya Rp30.000. Duit pengguna jalan tol sebesar Rp20.000 dimakan "hantu tol"?” tanya Uchok dengan kesal.

Ilustrasinya, pada bulan Juni volume transaksi di pintu tol Jagorawi sebanyak 16.122.858 mobil, maka uang sebesar Rp20.000 dari pengguna jalan tol, dan yang dimakan oleh para hantu tol, diperkirakan sebesar Rp 322.4 miliar.

“Memang, alasan mereka memaksa pengguna jalan tol untuk mempergunakan kartu e-tol agar di pintu pembayaran jalan tol tidak macet, dan cepat. Tapi, yang namanya jalan tol saat ini di mana-mana kondisi jalannya macet. Saat ini, ibarat sudah masuk tol, sama saja mobil diparkir di jalan tol. Jadi yang namanya Jasa Marga itu dalam mengelola jalan tol sangat buruk, mereka hanya mau ambil duit penggunaan jalan tol. Direktur dan komisaris Jasa Marga tinggal tidur saja, atau ongkang-ongkang kaki, penerimaan dari jalan tol yang masuk perusahaan tetap tinggi,” tandas Uchok Sky Khadafi.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...