• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (21-07-2018) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) menerbitkan peraturan baru tentang mekanisme penentuan pemenang Wilayah Kerja Panas bumi (WKP). Upaya ini dilakukan untuk mendorong pengembangan energi panas bumi agar lebih masif.

Direktur Panas Bumi, Ida Nuryatin Finahari mengatakan aturan tersebut berupa Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2018 terkait dengan penawaran WKP, pemberian Izin Panas Bumi (IPB), dan penugasan pengusahaan panas bumi kepada Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Berbeda dengan mekanisme pelelangan berdasarkan  Peraturan Pemerintah No 75 Tahun 2014, Peraturan Menteri ESDM 37 Tahun 2018 ini menentukan pilihan pemenang lelang WKP dengan melihat harga penawaran," kata Ida, di Kantor Direktorat Jenderal EBTKE, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Dia menuturkan, penentuan usulan calon pemenang pelelangan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2018 ditentukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap proposal pengembangan proyek dan komitmen eksplorasi.

"Sehingga para calon pengembang panas bumi dapat membuat proposal pengembangan proyek yang detil, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Ida.

Peraturan Menteri ini, tambah Ida, diharapkan dapat meningkatkan kepastian  dalam pengembangan panas bumi di Indonesia. Selain itu, dapat membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pengembangan panas bumi.

Peraturan ini juga mengatur terkait penugasan pengusahaan panas bumi kepada BLU atau BUMN, yang merupakan salah satu kebijakan terobosan dalam penyelenggaraan panas bumi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2014.

Pengaturan mengenai penugasan pengusahaan panas bumi pada Permen ESDM 37 Tahun 2018, juga bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap kriteria WKP yang dapat ditugaskan, serta tata cara penugasan kepada BLU atau BUMN.

"Sehingga hal ini diharapkan dapat menjaga iklim investasi pihak swasta dalam pengembangan panas bumi di Indonesia dan menjaga kemampuan BLU atau BUMN dalam mengembangkan energi panas bumi di Indonesia," tutupnya.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...