• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (25-02-2018) - "Bisa dibilang proyek kereta api Bandara Soekarno Hatta (Soetta) merupakan ambisi besar dari sosok Ignasius Jonan. Ignasius sebelum didapuk Jokowi menjadi Menteri Perhubungan, kemudian Menteri ESDM, lebih dulu menjabat sebagai Dirut PT Kereta Api Indonesia (PT KAI)," kata Jajang Nurjaman, Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), saat ditemui Klikanggaran.com di Jakarta, Minggu (25/02/2018).

Di masa Ignasius menjadi Dirut PT KAI sejak 2009 sampai dengan 2014, CBA memiliki catatan, banyak program yang ia rencanakan dan kerjakan, salah satunya Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soetta. Proyek jalur kereta api Soetta sudah direncanakan sejak tahun 2012, kemudian baru dilelang di tahun 2013. Harapannya, menjelang akhir jabatan Ignasius sebagai Dirut PT KAI di tahun 2014, mega proyek ini sudah terealisasi. Namun, apa lacur, ternyata baru bisa jadi sampai Ignasius menjadi Menteri, bahkan dua kali di Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM.

Masih dari catatan CBA, Proyek Kereta Api Bandara Soetta ini mangkrak karena terkendala segudang masalah. Seperti yang sering dikeluhkan dan diceritakan Ignasius Jonan kepada media.

"Tentunya, tidak semua diceritakan oleh Ignasius, apalagi terkait berapa besar uang Negara yang hilang dalam proses pembuatan proyek Kereta Api Soetta dari awal hingga rampung," ujar Jajang.

Salah satunya, saat Ignasius masih menjadi Dirut PT KAI. Tahap pertama untuk menjalankan sebuah proyek besar tentunya perlu ada studi kelayakan. Proses ini guna melengkapi persyaratan penetapan trase jalur kereta api Bandara Soekarno-Hatta yang nantinya akan melalui wilayah Pemerintahan Kota (Pemkot) Tangerang.

Dalam rangka melengkapi persyaratan penetapan trase jalur kereta api Bandara Soekarno-Hatta yang melewati Pemerintahan Kota Tangerang, PT KAI menunjuk Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPI-ITB).

Selanjutnya LAPI-ITB membuat studi kelayakan finansial dan teknis pembangunan jalur kereta api Bandara Soekarno-Hatta, untuk trase yang melalui pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Studi kelayakan untuk trase yang melalui Pemerintahan Kota Tangerang tersebut disampaikan kepada Walikota Tangerang pada tanggal 21 Juni 2012.

Namun sayang, perijinan trase yang diajukan PT KAI berdasarkan Studi Kelayakan LAPI ITB ternyata ditolak mentah-mentah oleh Pemkot Tangerang.

"Penolakan ini bukan tanpa dasar, karena sebagai pihak yang memiliki wilayah Pemkot Tangerang, tentunya berharap dengan adanya kereta api Soetta yang melalui Kota Tangerang, bisa membawa maslahat, bukan mudharat," lanjut Jajang.

Jajang menceritakan, Walikota Tangerang saat itu menyarankan rencana trase jalur kereta api agar berdampingan dengan rencana trase jalan tol JORR 2 ruas Kunciran – Batuceper – Bandara Soekarno-Hatta. Sehingga pemanfaatan ruang di sekitarnya dan proses pengadaan tanah dapat lebih optimal.

Walhasil, dari penolakan tersebut, mau tidak mau PT KAI harus membuat kajian terhadap trase yang baru, yaitu trase yang sejajar dengan tol JORR 2. Padahal kajian awal yang sudah dilakukan LAPI ITB telah menghabiskan anggaran sebesar Rp2.882.177.614. Uang miliaran yang diambil dari kas PT KAI untuk biaya kajian trase akhirnya terbuang percuma, karena toh memang tidak akan dipakai.

Hal ini tentunya tidak akan pernah terjadi, jika saja saja PT KAI yang saat itu dinahkodai Ignasius Jonan tidak gegabah dan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah setempat, dalam hal ini Pemkot Tangerang.

"Mungkin sudah menjadi tabiat Ignasius yang kelewat pede dalam membuat program. Namun, jika kebiasaan tersebut masih dipegangnya hingga saat ini, bisa  berakibat fatal. Apalagi posisi beliau kini bukan lagi Dirut, melainkan Menteri yang memegang kuasa uang Negara triliunan rupiah," tutup Jajang Nurjaman.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...