• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (13-02-2018) - Pada Senin (12/2) kemaren, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati revisi Undang-Undang MD3 yang disahkan dalam Paripurna. Namun, ternyata hal itu hanya menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Lantaran isi dari Undang-Undang tersebut dinilai sebagai hak imunitas bagi DPR sebagai antikritik.

Dimana terdapat pasal 122 huruf (k) UU MD3 yang menyatakan, "Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum, yang meredahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Pasal tersebut dinilai sebagai aturan yang diterapkan ketika anggota dewan mendapat perlakuan buruk dari publik. Di pasal 122 sendiri, perlakuan buruk definisinya adalah merendahkan. Tapi, tidak dijelaskan sejauh apa definisi merendahkan itu. Pasal multitafsir inilah yang dikhawatirkan menjadi pasal karet.

Terkait hal tersebut, Direktur Kaki Publik, Adri Zulpianto, menyampaikan bahwa di saat masyarakat tengah berjibaku dan disibukkan dengan persiapan pemilu anggota DPR, justru DPR sendiri sedang sibuk mengurusi bagaimana dirinya terlindungi oleh Undang-Undang, membuat sistem kekebalan anti masyarakat dan anti kritik.

"Sistem kekebalan itu akan diimunisasi (diperkuat) oleh RKUHP yang kemudian akan menjadi KUHP bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujar Adri Zulpianto pada Klikanggaran.com, Selasa (13/02/2018).

Dijelaskan Adri, Gedung DPR diibaratkan mobil mewah dengan material baja anti peluru yang dirakit oleh masyarakat. Kemudian, peluru yang ditembakkan dari masyarakat terbuat dari angin belaka. Tapi, tembakan itu berbalas bombardir terhadap mereka yang menembaknya.

"Apakah ini Nawacita yang digadang-gadang? Bagaimana penguasa elite politik dengan sunyi dan senyap memainkan perannya untuk menjadi bagian yang anti kritik dan anti masyarakat? Jangan sampai nanti kemudian muncul Revolusi Putih yang pernah melahirkan Golongan Putih dalam Pemilu," sesal Adri.

Pertanyaannya menurut Adri, apakah masih kurang rasa hormat masyarakat kita kepada anggota DPR?

"Kita telah menaruh hormat kepada anggota DPR, ketika masyarakat menitipkan aspirasi mereka dengan memilih mereka. Padahal masyarakat sendiri tidak sedikitpun mengenal mereka. Sila ke-4 dalam Pancasila kita tidak dapat dimanifestasikan sekerdil itu," tutupnya.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...