• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

setnov

  • Aktivis 98: Setya Novanto Lebih Sakti dari Pangeran Alwaleed dan Paul Manafort

    Jakarta, Klikanggaran.com (11/11/2017) - Lambannya penuntasan kasus korupsi KTP Elektronik (e-KTP) yang merugikan negara trilyunan rupiah mendapat kecaman dari banyak kalangan. Salah satunya dari pentolan aktivis 1998, Haris Rusly, yang mengkritik lemahnya penegakan hukum dan komitmen pemberantasan korupsi, khususnya kepada Setya Novanto.

    Walau Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) telah menetapkan kembali Setnov sebagai tersangka e-KTP, prosesnya tetap dinilai lemah dan lamban.

    Atas kasus e-KTP ini, Haris Rusly membandingkan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di beberapa negara.

    Di Kerajaan Saudi Arabia misalnya, Pangeran Alwaleed bin Talal yang memiliki posisi politik kuat, lama menguasai kartel minyak dan keuangan global, serta salah satu orang terkaya di dunia yang memiliki aset kekayaan ribuan trilyun, ditangkap oleh Komite Anti Korupsi setempat yang dipimpin oleh putra mahkota Muhammed bin Salman.

    Di belahan dunia lainnya, bekas manajer kampanye Donald Trump yakni Paul Manafort, ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang oleh FBI dan tengah menunggu masuk penjara, walau sangat berjasa mengantarkan Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45.

    "Tindakan kepada Alwaleed dan Manaford itu sangat berbanding terbalik di Indonesia, bagaikan bumi dan langit dengan perlakuan dan tindakan kepada Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP. Hingga kini Novanto masih bisa eksis dan petantang-petenteng di panggung politik nasional dan berbagai media massa, seakan tak bersalah," ujar eksponen aktivis '98, Haris Rusly, melalui pesan elektronik ke media massa, Sabtu (11/11/2017).

    Haris menilai, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Arab Saudi dan AS berjalan efektif dan tuntas, dimana Pangeran Waleed dan Manafort dianggap sebagai “kanker” yang membahayakan negaranya masing-masing. Selain itu, kedua pemain global tersebut dianggap sebagai “kanker” bagi rezim baru global yang harus diamputasi.

    Haris mengingatkan, dollar tak laku, jaringan yang luas tak berfungsi, back up kekuasaan terkunci. Sekalipun ada drama sakit disertai infus yang salah colokan, tak akan menolong. Alawaleed dan Manafort adalah korban “patahan sejarah", akibat gesekan antar lempeng kapital, tumbangnya oligarki tua global digulung oleh oligarki baru yang menghendaki perubahan bentuk baru dan cara baru dalam penghisapan.

    "Di Indonesia, Setya Novanto bukan siapa-siapa. Novanto bukan sang pangeran seperti Alwaleed. Novanto bukan Paul Manafort salah satu aktor di luar negara yang sangat kuat pengaruhnya dan luas jaringan internationalnya. Tetapi, kok Novanto sakti mandraguna tak ditangkap hingga kini?" kecamnya.

    Dalam catatan pentolan gerakan reformasi di Yogyakarta tersebut, Novanto bukan pejuang revolusi kemerdekaan 1945 yang memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan asing. Novanto tak tercatat terlibat mendirikan Sekber Golongan Karya yang kemudian menjadi Partai Golkar di era reformasi. Novanto juga bukan prajurit TNI yang pernah mempertaruhkan jiwa dan raganya dalam berbagai operasi militer membela kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Novanto tak pernah berjasa dalam berbagai episode sejarah gerakan mahasiswa yang sangat beresiko.

    Dan, Novanto tak tercatat sebagai aktivis gerakan mahasiswa 1966 yang menggusur Soekarno dan PKI. Novanto tak pernah tercatat dalam gerakan mahasiswa Malari 1974 yang dipimpin oleh Hariman Siregar melawan modal asing. Hariman pernah mendekam di penjara karena keberanian dan pengorbanannya. Novanto juga tak terlibat dalam gerakan mahasiswa 1998 menumbangkan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun.

    Dalam hal kemampuan, Haris menekankan, Novanto juga bukan intelektual ulama seperti Prof. Din Syamsudin yang mempunyai kapasitas dan integritas hingga dipercaya memimpin Pengurus Pusat Muhammadiyah dua periode. Juga bukan budayawan sekaliber Emha Ainun Nadjib yang mempunyai pengaruh luas dan terus berkarya menyemai kesadaran berbangsa di kalangan akar rumput, dari zaman Orba hingga zaman reformasi. Cak Nun terus berjuang dengan caranya, tak pernah berhenti.

    Secara sosial, lanjut Haris, Novanto juga bukan rohaniawan seperti Romo Sandyawan yang senantiasa bekerja secara “diam” di pelosok-pelosok kumuh bersama orang-orang yang tidak diuntungkan oleh sistem, dirugikan oleh penguasa dan pemodal serakah yang tak berperikemanusian.

    Sednag dalam dunia bisnis, sepak terjang Novanto dinilai Haris tidak sehebat pemilik grup Indofood yang bisnisnya menggurita memperkerjakan ratusan ribu pekerja yang menggantungkan nasibnya di jejaring bisnisnya.

    "Lalu, jasa Novanto itu apa? Hingga dia menjadi orang yang begitu penting? Kenapa Setya Novanto sangat penting di mata beberapa orang pejabat di Istana Negara, sangat penting bagi pimpinan dan anggota DPR RI? Tak kurang, Jenderal Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi tangan kanan Presiden Jokowi menyempatkan diri menjenguk Setya Novanto dalam drama sakit di sebuah rumah sakit swasta. Kehadirannya seakan sebagai kode back up politik dan hukum dari istana kepada Novanto!" kritiknya tegas.

    Walaupun Setya Novanto pernah mendiskreditkan dan menjual nama Presiden Jokowi dalam episode rekaman "Papa Minta Saham", dia heran, mengapa Presiden tak merasa tersinggung atas penghinaan itu? Bahkan Novanto berhasil mengambilalih kursi Ketua DPR RI kembali sesudahnya, dan memimpin salah satu partai terbesar sepanjang sejarah RI, yakni Partai Golkar.

    “Kami menduga, kekebalan dan kesaktian Setya Novanto karena konon kabarnya beliau orang yang baik hati dan sangat dermawan. Pak Nov, sapaan akrabnya, diduga sangat hobi nyawer kepada para politisi, pejabat negara, penegak hukum, dan parasit politik lainnya. Ada juga bisik-bisik beredar, Pak Nov sakti karena diduga selalu dilindungi oleh Istana Negara. Konon, dia memegang kunci-kunci rahasia yang jika terbongkar, dapat membahayakan kelangsungan kekuasaan sang raja," sindir Haris.

    Sebagai penutup, eksponen aktivis mahasiswa 98 yang aktif di Petisi 28 itu mendukung jika ada koreksi dan kritik terhadap jalannya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh KPK. Karena hal tersebut merupakan hak konstitusional warga negara dan fungsi dari DPR RI.

    "KPK bukan tuhan pemilik kebenaran dan kebijaksanaan. Aneh jika ada yang menentang kritik dan pengawasan kepada KPK. Namun, jangan sampai tujuan mengoreksi KPK ditunggangi dan dibelokkan untuk menyelamatkan atau membebaskan Setya Novanto dari berbagai tuntutan hukum," pungkas Haris Rusly.

     

  • Ayo Tebak! Apakah Hakim Cepi Iskandar Bisa Lolos dari Jeratan Komisi Yudisial?

     

    Jakarta, Klikanggaran.com (2/10/2017) - Cepi Iskandar merupakan hakim tunggal praperadilan yang diajukan Setya Novanto. Sebelumnya, Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo), Bastian P Simanjuntak, pada Klikanggaran.com mengatakan bahwa Hakim Cepi Iskandar lebih cocok disebut pengacara Setya Novanto daripada dikatakan sebagai seorang hakim.

    Menurut Ketua Komisi Yudisial, Aidul Fitriciada Azhari, Hakim Cepi Iskandar sudah 4 kali dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) karena diduga melakukan pelanggaran kode etik kehakiman. Tetapi, hasil dari semua laporan dinyatakan, Hakim Cepi tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

    Kemudian untuk praperadilan yang diajukan Setya Novanto, laporan terhadap Hakim Cepi juga sudah masuk ke KY. Masih kata Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari, laporan tersebut sedang ditindaklanjuti dengan pengumpulan fakta dan bukti-bukti untuk dilakukan penyelidikan.

    Dengan akan ditanganinya kasus Hakim Cepi oleh KY, akan bisa lolos lagikah Hakim tersebut dari proses penyelidikkan KY? Karena dalam 4 laporan saja, Hakim Cepi bisa lolos dari "jeratan" sanksi KY, dan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

    Dari pengalaman Hakim Cepi Iskandar yang sudah 4 kali dilaporkan ke KY dan selalu menang, apakah kemungkinan hari ini peluang untuk menang bagi Hakim Cepi bisa juga terbukti? Hal ini mungkin bisa dilihat dari anggaran penyidikan KY yang sangat minim.

    Artinya, kalau KY mengumpulkan data dan bukti Hakim Cepi berdasarkan anggaran KY yang mereka miliki, maka peluangnya besar bagi Hakim Cepi untuk lolos dari penyelidikkan KY. Tetapi, Kalau KY dalam mengumpulkan bukti dan data dibantu banyak aktivis korupsi atau publik, maka peluang Hakim Cepi akan kecil untuk lolos dari dugaan melakukan pelanggaran kode etik.

    Anggaran KY untuk menyelidiki Hakim Cepi memang sangat kecil dan minim. Sehingga peluang Hakim Cepi untuk lolos dari jeratan dugaan melakukan pelanggaran kode etik sangat besar. Minimnya anggaran KY ini bisa dilihat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Keuangaan tahun 2017. Komisi Yudisial harus mengeluarkan anggaran untuk laporan investigasi pendalaman untuk satu kasus sebesar Rp2.341.000 per tahun, dan laporan pengamatan dan penggambaran prilaku hakim berkelanjutan untuk satu kasus sebesar Rp112.000.000 per tahun.

    Jadi, total anggaran untuk menyelidiki seorang hakim, anggarannya sangat minim dan kecil, yaitu hanya sekitar Rp154.361.000. Lebih besar dan mahal anggaran KY untuk membiayai sewa kendaraan bagi anggota Komisi Yudisial, yaitu sebesar Rp1.059.600.000 untuk 5 orang. Berarti jatah sewa mobil untuk satu orang Komisi Yudisial adalah sebesar Rp211.920.000 per tahun.

  • Gara-Gara Dukung Presiden Jokowi, Setnov Jadi Tersangka KPK?

    Jakarta, Klikanggaran.com (08/12/2017) - Telah beredar surat di medsos yang diduga dari Ketua DPR, kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat tersebut ada tanda tangan Setya Novanto, tersangka kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP.

    Adapun isi surat menyatakan bahwa Setnov adalah korban dari kriminalisasi atas rekayasa kelompok tertentu, sehingga menjadi tersangka KPK. Maka untuk itu, Setnov mohon doa dan perlindungan hukum dari Bapak Presiden selaku Panglima Tertinggi dalam penegakan hukum di negara yang kita cintai ini.

    Setnov menyatakan, bahwa dikriminalisasi bermuara pada keputusan dukung-mendukung Presiden Republik Indonesia untuk Pemilu 2019. Oleh sebab itu, dapat diyakini bahwa ujung dari peristiwa kriminalisasi ini adalah untuk menggagalkan kepemimpinan Bapak Presiden sekarang maupun di masa yang akan datang.

    Selain itu, krininalisaai terhadap Setnov juga disebabkan komitmen kepemimpinan Setnov sebagai ketua DPR. Dimana DPR RI telah berusaha memberikan dukungan pada berbagai program pemerintah, meskipun tidak mudah menyatukan Pimpinan dan Anggota Parlemen. Namun demikian, Setnov menyatakan telah berusaha sekuat tenaga sebagaimana komitmen untuk mendukung program Bapak Presiden, demi kelancaran proses kepemimpinan saat ini dan di masa yang akan datang.

    Jika betul surat ini datangnya dari Setnov, berarti Setnov sedang membujuk Presiden Jokowi agar mendapat perlindungan dari Presiden Jokowi. Apakah Bapak Presiden mengabulkan permintaan Setnov tersebut?

    Kita tunggu saja adegan sinetron berikutnya, apakah akan tambah seru, sedih, atau senang?

     

  • Golkar dalam Pusaran Politik 2019, Catatan Buat Tulisan Denny JA

    Jakarta, Klikanggaran.com  (24/11/2017) - Denny JA (DJA) sudah membuat tulisan tentang Golkar dalam 3 tulisan, yakni "Menunggu Branding Golkar Paska Setya Novanto : PLT atau Munaslub", "Idrus Marham dan Prospek Partai Golkar", dan "Menjelang Munaslub Golkar Coopetion: Idrus Marham versus Airlangga Hartarto".

    Dalam tulisannya tersebut DJA menyampaikan bahwa Golkar antara lain sebagai berikut:

    1) Golkar akan bangkit dengan "rebranding", dengan mengangkat success story kepala-kepala daerah dari Golkar dalam pembangunan daerahnya. Strategi ini terkait untuk mengisi kelemahan pemerintahan Jokowi, di mana tingkat ketidakpuasan publik semakin luas, khususnya soal ketimpangan sosial.

    2) Tokoh sentral Golkar saat ini adalah Idrus Marham. Idrus akan berhasil membesarkan Golkar kembali dengan kemampuannya sebagai "coalition builder". Idrus hanya butuh konsultan "Branding".

    3.) Jika terpaksa ada munaslub, kompetitor Idrus hanya Airlangga Hartarto. Sebaiknya mereka tidak berkompetisi, melainkan "Coopetion", sebuah strategi sinergi. Munaslub ini bisa saja tidak terjadi jika Novanto bebas dalam pra peradilan atau faksi-faksi yang berhadapan melihat biaya Munaslub terlalu mahal.

    Tulisan DJA ini penting untuk diberi catatan. Pertama urusan Golkar ini menyangkut pertarungan besar nasib bangsa ini ke depan. Kedua, DJA mungkin membiaskan analisa agar "hidden agenda" pertarungan besar ini tidak dibaca secara jeli dari pihak-pihak yang berkepentingan.

    Analisa DJA berfokus pada Golkar dan aktor yang akan menyelamatkan Golkar sebagai sebuah partai. Analisa ini meniadakan (menyembunyikan) 1) mengapa Novanto, yang diprediksi terlindungi oleh Jokowi dan atau Luhut Binsar Panjaitan selama ini gagal melawan KPK? 2) untuk apa Golkar ini digoyang sedemikian dahsyat menjelang pilpres 2019?

    Jika analisa yang tersembunyi ini dimasukkan sebagai variabel, maka analisa baru mungkin menihilkan semua analisa yang dilakukan DJA dalam tulisannya. Mengapa?

    Pertama, fokus analisa "kekalahan" Novanto melawan KPK. Kita melihat bahwa kedekatan Jokowi, Presiden RI, dengan Novanto adalah sangat nyata. Tangan kanan Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim, bahkan sudah terkesan menggaransi Novanto aman dari KPK. Hal ini disampaikan LBP di hadapan rapimnas Golkar bulan Mei lalu.

    Bahkan pimpinan Komisi 3 DPR, Bambang Soesetyo, secara gamblang mendukung Densus Tipikor Polri, yang dalam persepsi publik sebagai penggembosan terhadap eksistensi KPK. Dan, juga DPR secara menyolok melemahkan KPK dengan pansus KPK selama ini.

    Secara kasat mata, kekuatan-kekuatan politik yang ada, baik di DPR, eksekutif, maupun partai, diasumsikan telah mencapai sebuah kesepakatan bahwa Novanto aman, KPK dikerdilkan, dan beberapa UU (seperti UU Ormas dan UU Pemilu) disepakati.

    Lalu, kenapa semua berbalik? Kenapa KPK yang diisukan sudah dikooptasi rezim Jokowi tiba-tiba mampu menyerang balik Novanto? Mengapa KPK membuat ketar-ketir anggota DPR yang ikut perampok uang e-KTP?

    Tentu saja jawabannya adalah adanya dukungan dari kekuatan yang lebih besar dari kekuatan persekutuan DPR-Novanto-Rezim Jokowi. Jika kekuatan itu tidak lebih besar, maka pasti Novanto tetap aman dalam kedudukannya selama ini.

    Pertanyaannya adalah, apakah kekuatan itu bersumber dari kekuatan lokal ataukah kekuatan asing?

    Merujuk pada jejak digital pandangan Bambang Soesatyo dan professor Romli Atmasasmita, kekuatan ini cenderung kekuatan asing. Dalam kritiknya pada LSM mitranya KPK, yakni Indonesian Corruption Watch (ICW), Romli memastikan bantuan barat dalam jumlah uang yang cukup besar untuk ICW dalam jangka yang panjang.

    Dengan demikian kita melihat bahwa persoalan Novanto dan Golkar ini bukan persoalan sederhana, ini adalah pertarungan di luar batas eksistensi internal Golkar. Apalagi sekedar Idrus versus Airlangga Hartarto, sebagaimana tulisan DJA.

    Hal kedua yakni, untuk apa Golkar digoyang? Pertama, Golkar adalah partai dengan 14,6 % suara pada pemilu 2014. Kedua, Golkar adalah partai yang paling mungkin diperebutkan oleh pihak-pihak yang akan ikut bertarung dalam pilpres 2019 nanti. Ketiga, adanya kebangkitan Orde Baru saat ini.

    Setelah disahkannya UU Pemilu 2019, dimana pilpres harus diajukan oleh partai atau gabungan partai dengan Presidential Threshold (PT) 20 %, merujuk pemilu 2014, PDIP dan Gerindra telah melakukan konsolidasi yang gesit. PDIP dengan suara di atas 20 %, tidak memberi isyarat mendukung kembali Jokowi di 2019, sampai saat ini. Sementara Gerindra memastikan tetap mendukung Prabowo dengan segala kekurangan yang ada, misalnya Prabowo semakin tua dan diisukan kesulitan dana logistik.

    Partai demokrat, kelihatannya juga tertutup terhadap munculnya tokoh nasional baru di luar keluarga SBY. Padahal keluarga SBY, baik AHY maupun bu Ani yang mulai digadang-gadang sebagai capres ke depan popularitasnya tidak mumpuni.

    Alhasil, figur-figur baru di luar partai di atas hanya bisa melihat Golkar sebagai alternatif. Siapakah pihak-pihak yang mungkin ikut bertarung pada 2019 nanti, yang memerlukan Golkar?

    Dari figur yang popularitasnya mampu untuk menjadi calon presiden menyaingi popularitas Jokowi dan Prabowo hanyalah Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo.

    Selanjutnya, yang penting dicatat adanya kebangkitan "orde baru" saat ini. Kebangkitan ini bersumber dari keyakinan bahwa semasa rezim Jokowi berkuasa, serangan terhadap Islam dan rezim Suharto sangat kuat. Dan, itu dimaknai pula sebagai munculnya kembali kekuatan komunis PKI. Sehingga, sebagai anti tesa, kekuatan "orde baru" harus bangkit kembali, dengan simbolik persatuan Islam dan militer.

    Jadi, jawaban untuk apa Golkar digoyang, secara singkat adalah untuk memberi peluang pada Capres baru di luar Jokowi dan mengembalikan Golkar kepada kekuatan "orde baru."

    Dengan demikian, maka analisa DJA yang menempatkan Golkar dan pertarungan yang sedang terjadi pada fokus eksistensi internal, mengalami bias. Sebaliknya, guncangan besar bagi Golkar saat ini adalah pusaran politik 2019.

    Golkar akan menjadi kekuatan baru bagi calon presiden penantang Jokowi nantinya. Untuk keperluan itu, analisis tokoh terbatas pada Idrus dan Airlangga merupakan "misleading". Serta analisa mahalnya biaya munaslub menjadi tidak relevan. Apalagi kekuatan asing yang mungkin terlibat dimasukkan sebagai variabel penting dalam analisa.

    Demikian, disampaikan oleh Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle, pada Klikanggaran.com di Jakarta, Jumat (24/11/2017).

     

  • ICW Desak KPK Segera Tetapkan Setnov Sebagai Tersangka

    Jakarta, Klikanggaran.com (30/9/2017) - Peneliti Hukum ICW, Lalola Easter, menanggapi putusan praperadilan Setya Novanto, yang dianggapnya sarat kejanggalan.

    Menurut Lalola Easter, sesuai perkiraan, praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto dikabulkan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar. Perkiraan ini bukan tanpa dasar, karena sepanjang proses sidang praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto, ICW mencatat ada 6 (enam) kejanggalan proses yang dilakukan oleh hakim. Kejanggalan-kejanggalan tersebut adalah :

    1. Hakim menolak memutar rekaman bukti keterlibatan SN dalam korupsi KTP-El; 

    2. Hakim menunda mendengar keterangan ahli dari KPK;

    3. Hakim menolak eksepsi KPK;

    4. Hakim mengabaikan permohonan Intervensi dengan alasan gugatan tersebut belum terdaftar di dalam sistem informasi pencatatan perkara;

    5. Hakim bertanya kepada Ahli KPK tentang sifat adhoc lembaga KPK yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara praperadilan; dan

    6. Laporan kinerja KPK yang berasal dari Pansus dijadikan bukti Praperadilan

    Menurut Lalola Easter, keenam kejanggalan tersebut adalah penanda awal akan adanya kemungkinan permohonan praperadilan SN akan dikabulkan oleh Hakim Cepi Iskandar, sebelum akhirnya putusan itu dibacakan di hadapan sidang pada Jumat, 29 September 2017. Salah satu dalil Hakim Cepi Iskandar yang paling kontroversial dalam putusan praperadilan ini adalah, bahwa alat bukti untuk tersangka sebelumnya tidak bisa dipakai lagi untuk menetapkan tersangka lain.

    "Dengan dalil tersebut, artinya Hakim Cepi Iskandar mendelegitimasi Putusan Majelis Hakim yang memutus perkara KTP-El dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, yang notabenenya sudah berkekuatan hukum tetap. Padahal, putusan dikeluarkan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim, dan skema tersebut merupakan hal yang biasa dalam proses beracara di persidangan," tutur Lalola Easter dalam bentuk press rilis, Jumat (29/9/2017).

    Selain kejanggalan-kejanggalan di atas, Lalola mengatakan, dikabulkannya permohonan praperadilan ini juga tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas, termasuk dengan proses yang berjalan pada Pansus Angket KPK di DPR RI. Putusan praperadilan ini dikhawatirkan akan menjadi dasar bagi Pansus Angket untuk mengeluarkan rekomendasi yang bukan saja kontra-produktif dengan upaya pemberantasan korupsi, tapi juga melemahkan KPK. Terlepas dari legalitas perpanjangan masa kerja Pansus Angket KPK, bukan tidak mungkin rekomendasi yang akan dikeluarkan nanti dilakukan juga berdasarkan hasil putusan praperadilan ini.

    "Mengutip pernyataan Ahmad Doli Kurnia Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), ada dugaan bahwa putusan SN sudah dikondisikan sejak sebelum putusan dibacakan hari ini. Hal ini dapat dilihat dari pembahasan RUU Jabatan Hakim yang sedang dibahas di Komisi III DPR RI, dengan Mahkamah Agung sebagai salah satu pihak yang paling berkepentingan dengan hal tersebut, juga dari dugaan pertemuan SN dengan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali," jelasnya.

    Lalola Easter juga menjelaskan, besar dugaan bahwa putusan praperadilan ini tidak dikeluarkan berdasarkan pertimbangan yang tepat dan sarat akan dugaan adanya intervensi pihak lain yang membuat hakim tidak imparsial dan tidak independen dalam memutus. Untuk itu, ICW mendesak agar:

    1. Komisi Yudisial menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah masuk terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar dalam proses sidang praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto

    2. Mahkamah Agung mengambil langkah konkrit dengan melakukan eksaminasi putusan praperadilan yang dikeluarkan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar, dan mengambil langkah tegas manakala ditemukan dugaan penyelewengan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan

    3. KPK harus kembali menetapkan SN sebagai tersangka dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru. Selain itu, manakala SN sudah kembali ditetapkan sebagai tersangka, KPK harus bergerak lebih cepat dengan melakukan penahanan dan pelimpahan perkara ke persidangan, manakala sudah ada bukti-bukti yang cukup.

  • KPK pun Tersungkur oleh Setnov, Duh

    Jakarta, Klikanggaran.com (29/9/2017) - Bagaikan belut putih yang susah ditangkap, Ketua DPR RI, Setya Novanto, memiliki ajian khusus untuk terhindar dari jeratan tersangka KPK, setelah Hakim Cepi Iskandar menyatakan tak sah penetapan tersangka Setya Novanto oleh KPK.

    Pada pengadilan kali ini, Hakim Cepi Iskandar menerima sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Dimana Setnov menggugat penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK. Putusan tersebut dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Jumat (29/9/2017) pukul 17.30 WIB.

    "Menyatakan penetapan pemohon Setya Novanto sebagai tersangka dinyatakan tidak sah," ujar Hakim Cepi.

    KPK yang kini sedang tersungkur ini harus memikirkan cara untuk bisa meyakinkan publik atas penetapan tersangka Setnov di praperadilan nanti. Selain itu, ada yang menarik untuk disimak menurut Klikanggaran.com. Dimana negeri ini sangat ironis sekali. Sungguh tak ada lagi harapan hukum bisa tegak berdiri di rezim seperti ini.

    Batalnya status tersangka Setnov secara tiba-tiba menjadi pertanyaan warganet yang sedang ramai diperbincangkan. Misalnya saja, pemilik akun Twitter PATRIOT BANGSA, mengatakan dalam postingannya perihal kemungkinan bebasnya Setnov.

    "Dari dua hari lalu saya sudah ingatkan potensi bebasnya Setya Novanto. Dapat bisikan dari pinggir jalan, operator para papa bekerja keras," ujarnya tadi di Twitter, Jumat (29/9/2017).

    Kemudian komentar lainnya datang dari akun Ary Prasetyo. Ia mengungkapkan kekesalannya juga dengan memposting status di Twitter.

    "Belut senayan memang licin banget. Semoga hukum Tuhan gak pake lama tuk dya," uangkapnya.

    Padahal, Novanto sewaktu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR.

    Selain itu, Novanto juga diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara senilai Rp 2,3 triliun.

     

  • Membatalkan Status Setnov Jadi Tersangka, Bukti Busuknya Hukum di Negeri Ini

    Jakarta, Klikanggaran.com (29/9/2017) - Aktivis Rumah Amanah Bela Rakyat, Ferdinand Hutahaean, sangat menyayangkan atas pembatalan status tersangka Ketua DPR RI, Setya Novanto, yang terlibat atas kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.

    "Apa yang sudah diputuskan oleh Hakim Pengadilan yang memproses sidang praperadilan Setya Novanto dan memutuskan membatalkan status tersangka terhadap Setya Novanto adalah bentuk pembusukan hukum dan bukti hukum yang membusuk di era sekarang," sesalnya, seperti disampaikan pada Klikanggaran.com pada Jumat (29/9/2017) di Jakarta.

    Menurutnya, ini adalah fakta nyata dan tak terbantahkan, bahwa hukum tidak bisa lagi diharapkan tegak berdiri di era pemerintahan Jokowi ini.

    "Ada ratusan barang bukti dan alat bukti serta keterangan saksi yang mengarah pada keterlibatan Setya Novanto, tapi diabaikan begitu saja oleh Hakim Cepi Iskandar," ujar Ferdinand.

    Selain itu, Ferdinand juga mengatakan bahwa pembatalan status tersangka Setya Novanto oleh Hakim Cepi Iskandar tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (29/9/2017), tidak mungkin terjadi tanpa adanya intervensi kekuasaan.

    "Hal itu sangat patut diduga ada intervensi," tutup Ferdinand.

  • Putusan Praperadilan Setnov, Horor Terseram di Bulan September?

    Klikanggaran.com (30/9/2017) - September 2017, film-film horor tayang di bioskop-bioskop di Ibukota. Selain film asing, film Indonesia pun ikut meramaikan keseraman September tahun ini. Ada tiga film horor Indonesia yang tayang, yaitu Petak Umpat Minako, Gerbang Neraka, dan Pengabdi Setan. Dari tiga film tersebut, film Pengabdi Setan disebut-sebut sebagai salah satu film horor yang paling berkualitas, sebab menyajikan kehororan secara natural alias tidak dibuat-buat. Dengan bahasa paling sederhana, film Pengabdi Setan itu “takutnya tuh pol abis”.

    Joko Anwar, sang sutradara Pengabdi Setan, tidak main-main menggarap film ini. Film yang konon inspirasinya sudah ada sejak 10 tahun lalu digarap secara ambisius dan serius sekali. Joko Anwar sadar bahwa film ini adalah film remark, mau tidak mau dia harus menampilkan kesan pada penonton yang sangat berbeda dengan film aslinya. Hasilnya? Ya, itu tadi pujian-pujian dari kritikus dan penonton terus mengalir kepada film ini.

    “Ketakutan” atau rasa ketakutan itu sudah dimunculkan oleh Joko Anwar sejak awal film ini. Hebatnya, Joko Anwar menumpuk satu konflik dengan konflik-konflik lain sehingga kelanjutan scene berikutnya tidak bisa ditebak oleh penonton. 

    Tapi, sebetulnya ada “film horor” baru yang akan kita saksikan, yaitu film yang berjudul “Bebasnya Para Koruptor”. Jika Pengabdi Setan berada dalam dunia fiksi, maka “film terbaru” ini justru berada dalam dunia nyata kita, dunia di mana kita berada kita di dalamnya dan kita tidak bisa keluar darinya. Yup, ini berbeda dengan film horor di bioskop di mana  jika kita ketakutan, kita tinggal keluar saja dari bioskop, maka selesai sudah ketakutan itu. Namun, “film horor” ini berbeda sebab ketakutan yang bakal kita rasakan bakal menghantui kita semua sepanjang massa.  

    Kita dihantui oleh bakal bebasnya tersangka korupsi dari jerat hukum.  

    Kita mesti menyadari bahwa koruptor bukanlah maling ayam. Koruptor itu pandai menyembunyikan barang bukti, mengerti sistem pengadilan yang akan mengadilinya, dan tentu saja punya “komplotan” yang siap membelanya. Maling ayam tidak begitu, bukan? Mana ada maling ayam bisa menyembunyikan barang bukti? Lah, setiap maling ayam yang tertangkap pasti ayamnya ada padanya. Dan, mana ada maling ayam mengerti tentang sistem pengadilan sehingga bisa mengulur-ngulur waktu agar tidak cepat-cepat masuk rumah tahanan. Dan, yang paling menyedihkan maling ayam tidak punya komplotan, tidak punya orang yang akan berusaha membuatnya tidak ditangkap. Oh ya, maling ayam tidak pandai berakting! Tdak pandai berpura-pura sakit, tidak pandai menunjukkan wajah tidak bersalah. Lagi pula, siapa yang akanmemberikan keterangan sakit kepada maling ayam?

    Nun di dunia maya yang hiruk pikuknya tidak terhenti sedetik pun, masyarakat mengekspresikan rasa takutnya ketika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengalahkan KPK dalam sidang pra-peradilan penetapan status tersangka pada Setya Novanto. 

    Mereka seolah berteriak,”Inilah horor terseram di bulan September!”

    @Mangkamil, founder klikanggaran.com

     

  • Setnov, sang Juragan Tanah

    Jakarta, Klikanggaran.com (21/11/2017) – Pasca bergulirnya kasus Setnov, beberapa pengamat mengatakan, Setnov memang layak disebut sebagai tokoh politikus papan atas. Setidaknya hal tersebut dapat dilihat dari harta kekayaan yang dimilikinya. Jika ditotal, harta kekayaan milik Setnov diketahui mencapai ratusan miliar.

    Berdasarkan laporan harta kekayaan terakhir di tahun 2015, total harta kekayaan Setnov khusus berupa tanah dan bangunan mencapai Rp 81,7 miliar. Yang menarik, berdasarkan data yang diterima Klikanggaran.com diketahui, ternyata Setnov juga getol menghibahkan tanah dan bangunan yang dimilikinya.

    Berikut rinciannya :

    1. Tanah dan bangunan berlokasi di Jakarta Selatan didapatkan dari hibah, perolehan tahun 1991 seluas 418 m2 senilai Rp4.764.810.000.

    2. Tanah dan bangunan berlokasi di Jakarta Selatan berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 1999 seluas 1.563 senilai Rp13.285.115.000.

    3. Tanah dan bangunan berlokasi di Jakarta Selatan berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 1999 dengan luas 483 m2 senilai Rp8.968.945.000.

    4. Tanah dan bangunan berlokasi di Jakarta Barat berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2002 seluas 413 m2 dengan nilai Rp2.120.370.000.

    Total luas tanah dan bangunan yang dihibahkan Setnov mencapai angka 2.481 m2 atau setara Rp31.620.915.000 yang tersebar di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

    Pertanyaannya adalah, ke mana dan kepada siapa saja ya, tanah dan bangunan Setnov tersebut dihibahkan?