• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Setnov vs KPK

  • Aktivis 98: Setya Novanto Lebih Sakti dari Pangeran Alwaleed dan Paul Manafort

    Jakarta, Klikanggaran.com (11/11/2017) - Lambannya penuntasan kasus korupsi KTP Elektronik (e-KTP) yang merugikan negara trilyunan rupiah mendapat kecaman dari banyak kalangan. Salah satunya dari pentolan aktivis 1998, Haris Rusly, yang mengkritik lemahnya penegakan hukum dan komitmen pemberantasan korupsi, khususnya kepada Setya Novanto.

    Walau Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) telah menetapkan kembali Setnov sebagai tersangka e-KTP, prosesnya tetap dinilai lemah dan lamban.

    Atas kasus e-KTP ini, Haris Rusly membandingkan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di beberapa negara.

    Di Kerajaan Saudi Arabia misalnya, Pangeran Alwaleed bin Talal yang memiliki posisi politik kuat, lama menguasai kartel minyak dan keuangan global, serta salah satu orang terkaya di dunia yang memiliki aset kekayaan ribuan trilyun, ditangkap oleh Komite Anti Korupsi setempat yang dipimpin oleh putra mahkota Muhammed bin Salman.

    Di belahan dunia lainnya, bekas manajer kampanye Donald Trump yakni Paul Manafort, ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang oleh FBI dan tengah menunggu masuk penjara, walau sangat berjasa mengantarkan Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45.

    "Tindakan kepada Alwaleed dan Manaford itu sangat berbanding terbalik di Indonesia, bagaikan bumi dan langit dengan perlakuan dan tindakan kepada Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP. Hingga kini Novanto masih bisa eksis dan petantang-petenteng di panggung politik nasional dan berbagai media massa, seakan tak bersalah," ujar eksponen aktivis '98, Haris Rusly, melalui pesan elektronik ke media massa, Sabtu (11/11/2017).

    Haris menilai, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Arab Saudi dan AS berjalan efektif dan tuntas, dimana Pangeran Waleed dan Manafort dianggap sebagai “kanker” yang membahayakan negaranya masing-masing. Selain itu, kedua pemain global tersebut dianggap sebagai “kanker” bagi rezim baru global yang harus diamputasi.

    Haris mengingatkan, dollar tak laku, jaringan yang luas tak berfungsi, back up kekuasaan terkunci. Sekalipun ada drama sakit disertai infus yang salah colokan, tak akan menolong. Alawaleed dan Manafort adalah korban “patahan sejarah", akibat gesekan antar lempeng kapital, tumbangnya oligarki tua global digulung oleh oligarki baru yang menghendaki perubahan bentuk baru dan cara baru dalam penghisapan.

    "Di Indonesia, Setya Novanto bukan siapa-siapa. Novanto bukan sang pangeran seperti Alwaleed. Novanto bukan Paul Manafort salah satu aktor di luar negara yang sangat kuat pengaruhnya dan luas jaringan internationalnya. Tetapi, kok Novanto sakti mandraguna tak ditangkap hingga kini?" kecamnya.

    Dalam catatan pentolan gerakan reformasi di Yogyakarta tersebut, Novanto bukan pejuang revolusi kemerdekaan 1945 yang memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan asing. Novanto tak tercatat terlibat mendirikan Sekber Golongan Karya yang kemudian menjadi Partai Golkar di era reformasi. Novanto juga bukan prajurit TNI yang pernah mempertaruhkan jiwa dan raganya dalam berbagai operasi militer membela kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Novanto tak pernah berjasa dalam berbagai episode sejarah gerakan mahasiswa yang sangat beresiko.

    Dan, Novanto tak tercatat sebagai aktivis gerakan mahasiswa 1966 yang menggusur Soekarno dan PKI. Novanto tak pernah tercatat dalam gerakan mahasiswa Malari 1974 yang dipimpin oleh Hariman Siregar melawan modal asing. Hariman pernah mendekam di penjara karena keberanian dan pengorbanannya. Novanto juga tak terlibat dalam gerakan mahasiswa 1998 menumbangkan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun.

    Dalam hal kemampuan, Haris menekankan, Novanto juga bukan intelektual ulama seperti Prof. Din Syamsudin yang mempunyai kapasitas dan integritas hingga dipercaya memimpin Pengurus Pusat Muhammadiyah dua periode. Juga bukan budayawan sekaliber Emha Ainun Nadjib yang mempunyai pengaruh luas dan terus berkarya menyemai kesadaran berbangsa di kalangan akar rumput, dari zaman Orba hingga zaman reformasi. Cak Nun terus berjuang dengan caranya, tak pernah berhenti.

    Secara sosial, lanjut Haris, Novanto juga bukan rohaniawan seperti Romo Sandyawan yang senantiasa bekerja secara “diam” di pelosok-pelosok kumuh bersama orang-orang yang tidak diuntungkan oleh sistem, dirugikan oleh penguasa dan pemodal serakah yang tak berperikemanusian.

    Sednag dalam dunia bisnis, sepak terjang Novanto dinilai Haris tidak sehebat pemilik grup Indofood yang bisnisnya menggurita memperkerjakan ratusan ribu pekerja yang menggantungkan nasibnya di jejaring bisnisnya.

    "Lalu, jasa Novanto itu apa? Hingga dia menjadi orang yang begitu penting? Kenapa Setya Novanto sangat penting di mata beberapa orang pejabat di Istana Negara, sangat penting bagi pimpinan dan anggota DPR RI? Tak kurang, Jenderal Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi tangan kanan Presiden Jokowi menyempatkan diri menjenguk Setya Novanto dalam drama sakit di sebuah rumah sakit swasta. Kehadirannya seakan sebagai kode back up politik dan hukum dari istana kepada Novanto!" kritiknya tegas.

    Walaupun Setya Novanto pernah mendiskreditkan dan menjual nama Presiden Jokowi dalam episode rekaman "Papa Minta Saham", dia heran, mengapa Presiden tak merasa tersinggung atas penghinaan itu? Bahkan Novanto berhasil mengambilalih kursi Ketua DPR RI kembali sesudahnya, dan memimpin salah satu partai terbesar sepanjang sejarah RI, yakni Partai Golkar.

    “Kami menduga, kekebalan dan kesaktian Setya Novanto karena konon kabarnya beliau orang yang baik hati dan sangat dermawan. Pak Nov, sapaan akrabnya, diduga sangat hobi nyawer kepada para politisi, pejabat negara, penegak hukum, dan parasit politik lainnya. Ada juga bisik-bisik beredar, Pak Nov sakti karena diduga selalu dilindungi oleh Istana Negara. Konon, dia memegang kunci-kunci rahasia yang jika terbongkar, dapat membahayakan kelangsungan kekuasaan sang raja," sindir Haris.

    Sebagai penutup, eksponen aktivis mahasiswa 98 yang aktif di Petisi 28 itu mendukung jika ada koreksi dan kritik terhadap jalannya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh KPK. Karena hal tersebut merupakan hak konstitusional warga negara dan fungsi dari DPR RI.

    "KPK bukan tuhan pemilik kebenaran dan kebijaksanaan. Aneh jika ada yang menentang kritik dan pengawasan kepada KPK. Namun, jangan sampai tujuan mengoreksi KPK ditunggangi dan dibelokkan untuk menyelamatkan atau membebaskan Setya Novanto dari berbagai tuntutan hukum," pungkas Haris Rusly.

     

  • Bongkar Dalang dan Aktor yang Merintangi Penyidikan Setya Novanto

    Klikanggaran.com (18/11/2017) - Serial “telenovanto” yang bikin geger akal sehat itu telah digelar di depan bola mata kita. Apakah kita akan berdiam diri dan mati beku menggenggam kebencian terhadap merosotnya keadaan negara tanpa tindakan nyata? Apakah seluruh mahasiswa dan pemuda telah menjual jiwanya kepada rezim yang hina ini?

    Seorang budak belian, walaupun fisik dan pikirannya diperbudak, namun tak menjual jiwanya kepada majikan. Di dalam lubuk hatinya yang terdalam, mereka menolak diperbudak. Seorang pelacur yang menjual tubuhnya, tak sedikit di antara mereka yang menolak menjual hati dan jiwanya.

    Berbeda dengan kita, yang terlihat merdeka secara fisik dan pikiran, tapi justru menjual jiwa kita untuk diperbudak oleh segelintir “parasit politik”, oligarki "rent sekeers", pemburu rente, yang kaya raya di atas penderitaan rakyat.

    Kita sangat prihatin dengan keadaan generasi muda penerus bangsa saat ini. Sebagian di antaranya tak peduli lagi terhadap keadaan sosial dan politik yang memprihatinkan, sibuk dengan dirinya sendiri. Ada banyak di antara mereka yang dirusak moralnya, lalu disandera oleh elite penguasa.

    Sebagian yang lainnya telah secara sadar menjual hati, pikiran, dan jiwa mereka untuk diperbudak oleh kerajaan kuasa gelap atau kekuatan kepentingan tertentu. Mereka hanya dikenalkan bahwa politik itu adalah pro atau kontra kekuasaan, menjadi relawan capres.

    Mereka itu katanya adalah generasi melenial, sebuah generasi “jadi-jadian”, generasi "dadakan", persis kayak tahu goreng dadakan, yang terbentuk tanpa landasan dan pedoman nilai-nilai dasar perjuangan.

    Istana Negara Bertanggung Jawab

    Kembali kepada episode “telenovanto”, panggung sandiwara yang telah menghina akal sehat kita. Sangat tepat jika kita mendesak Istana Negara dan KPK untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan sejumlah pihak, baik dalam mem-back up secara politik, maupun merintangi penyidikan melalui dugaan skenario sakit dan sandiwara kecelakaan.

    Pihak Istana Negara harus menyampaikan klarifikasi secara terbuka terkait dugaan keterlibatan Jenderal Luhut Pandjaitan dalam mem-back up Setya Novanto agar lepas dari jeratan hukum.

    Walapun dalam pernyataannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan tak mengintervensi penegakan hokum, namun dalam prakteknya Presiden Joko Widodo terkesan membiarkan Jenderal Luhut Panjaitan, “tangan kanan” dan “orang kepercayaannya”, melakukan akrobat politik, diduga untuk back up Setya Novanto.

    Terkesan seperti pembagian peran dalam sebuah panggung sandiwara. Presiden Joko Widodo ditempatkan berperan sebagai “good boy”, mendukung pemberantasan korupsi. Sementara di sisi lain, Jenderal Luhut diberi peran antagonis sebagai “bad boy”.

    Sebagai contoh, kehadiran Jenderal Luhut Panjaitan menjenguk Setya Novanto saat tayangan “telenovanto” episode dua, “papa sakit jantung”. Kita menangkap kesan sebagai “kode” back up politik dari Istana Negara terhadap Setya Novanto.

    Tercatat hingga dua kali Jenderal Luhut datang ke rumah sakit yang berbeda untuk jenguk Setya Novanto. Pertama, Jenderal Luhut datang ke Rumah Sakit Siloam Jakarta, tempat Setya Novanto dirawat.

    “Saya lihat sakit, dan perlu penanganan dari dokter, itu saja yang saya lihat. Nggak ada (pembicaraan), saya kasihan saja lihatnya lemas, gitu saja. Saya nggak banyak ngobrol, dia banyak diam," kata Pak Luhut (www.detik.com 13/9/2017).

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tersebut juga datang untuk kedua kalinya menjenguk Setya Novanto di RS Premier, Sabtu 30 September 2017. Peristiwa tersebut terjadi setelah Setya Novanto diputus bebas oleh hakim pra peradilan yang mengadili Setya Novanto.

    Kehadiran Jenderal Luhut tak bisa dilihat dalam kapasitas sebagai sesama politisi Partai Golkar yang berempati terhadap musibah yang dialami Novanto. Jika kita membuka kembali ingatan kita terkait serial "telenovanto" episode satu, "papa minta saham", maka sangat jelas terungkap persekongkolan antara Setya Novanto, Jenderal Luhut Panjaitan, dan M. Reza Chalid.

    Karena itu, sangat beralasan jika publik menaruh curiga adanya back up politik dari pihak penguasa dalam skenario "telenovanto" episode ketiga, "papa tabrak tiang listrik". Apakah Pak Luhut akan kembali menjenguk Pak Novanto?

    Selain itu, sulit dipungkiri kecurigaan publik terkait operasi kontra intelijen yang dilancarkan oleh Istana Negara untuk mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan “orang bermasalah” sebagai pejabat partai politik dan pejabat negara.

    Setya Novanto yang mempunyai sejumlah masalah hukum, diduga dipakai untuk dua kepentingan oleh Istana Negara. Pertama, sebagai alat untuk menyandera parlemen dan Partai Golkar, agar tak leluasa dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Dengan dipimpin oleh orang yang bermasalah, maka yang bersangkutan dapat dengan mudah ditundukkan dan dikendalikan.

    Kedua, ada dugaan Setya Novanto dipakai sebagai mesin “rent seeker”, mesin pengeruk rente, untuk pembiayaan operasi politik, baik untuk mempertahankan kekuasaan maupun memperpanjang periode kekuasaan yang membutuhkan ongkos sangat besar.

    Politik menghalalkan segala cara. Untuk mencapai tujuan, segala cara dipraktekkan, tak peduli baik atau buruk dampaknya kepada masyarakat. Tak peduli, walaupun langkah politik tersebut telah mengkhianati projek revolusi mental yang turut mengantarkan Joko Widodo terpilih jadi Presiden.

    Masa bodoh terhadap akibat dari tindakan politik tersebut, yang pasti makin memperparah kanker kerusakan moral yang sebelumnya telah menjangkit seluruh partai politik, politisi, pejabat hingga mayoritas rakyat. Bukankah pemimpin negara yang tak bermoral, otomatis akan merusak dengan sendirinya moralitas masyarakat yang masih terjaga?

    KPK dan PPATK Perlu Klarifikasi

    Oleh karena itu, menurut pandangan kami: Pertama, sangat penting bagi KPK untuk mengklarifikasi sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam merintangi penyidikan, di antaranya adalah dugaan keterlibatan Jenderal Luhut Panjaitan dalam mem-back up Setya Novanto agar bebas dari jeratan hukum.

    Kedua, KPK juga perlu mengklarifikasi, baik kepada dokter maupun pimpinan rumah sakit yang diduga terlibat dalam dugaan sejumlah "sandiwara sakit" yang dilakukan oleh Setya Novanto yang telah menghina akal sehat seluruh rakyat Indonesia, serta melecehkan profesi kedokteran yang semestinya jujur dan bertanggung jawab.

    Ketiga, kami juga mendesak PPATK untuk mengungkap dugaan aliran uang suap dari Setya Novanto kepada sejumlah politisi lintas partai, pejabat negara, dan penegak hukum, yang telah meng-"upgrade" kekebalan dan kesaktian Setya Novanto.

    Demikian disampaikan oleh Haris Rusly, Eksponen Aktivis Gerakan Mahasiswa 1998, Yogyakarta, pada Klikanggaran.com di Jakarta, Jumat (17/11/2017).

     

  • Kasus Setya Novanto dan Politik Malingering

    Klikanggaran.com (18/11/2017) – “Kok, ya pas, to yo... Sebuah kebetulan yang betul. Istilahnya malingering, konteksnya KPK tengah mengejar terduga maling. Ada yang bilang, malingering sebagai "sakitnya" para maling.” Demikian disampaikan oleh Brigjen TNI (Purn) Drs. Aziz Ahmadi, M.Sc., di tengah bergulirnya kabar terbaru terkait kasus Setya Novanto, pada Klikanggaran.com di Jakarta, Jumat (17/11/2017).

    Aziz Ahmadi menjelaskan, dalam konteks Indonesia, malingering sudah menjadi langganan. Bahkan ada musimnya, yang boleh disebut musim politik malingering. Maksudnya, telah lama berlangsung dan dilakukan, atau telah lama terjadi rekayasa, bahkan politisasi terhadap malingering, oleh para maling. Utamanya maling politik, yakni yang bersentuhan dengan kalangan elite politik dan politisi. 

    Demikian penuturan Aziz Ahmadi selengkapnya :

    Duh... malingering, dikau dieksploitasi sedemikian rupa. Dideres atau disadap dan dikuras tuah atau wibawanya, untuk menghindar dari sesuatu. Apakah sesuatu itu? Tentu, sesuatu - yang dengan segala daya, upaya, dan doa - hendak dihindarinya.

    Dalam konteks now bin gres, malingering telah diperagakan secara amat fasih, tapi sayang tidak sempurna. Aktornya tiada lain Setya Novanto (SN/Setnov), Ketua Umum Partai Golkar (PG), partai politik besar, kuat, dan berpengaruh. Partai Politik adidaya tunggal, sepanjang sejarah Orde Baru (Orba), selama lebih 30 tahun. Juga sebagai Ketua DPR RI, sebuah lembaga tinggi negara, pilar sekaligus cermin demokrasi, dengan level yang amat terhormat dan mestinya juga amat berwibawa dan disegani.

    Apakah Malingering?

    Malingering berasal dari kata malingrer. Istilah ini (malingrer), tampaknya muncul dari idiom Perancis akhir abad 18. "Malingrer" berarti pura-pura menderita atau pura-pura sakit.

    Malingering, tidak dipertimbangkan sebagai penyakit mental. Pada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), malingering, diberi kode V sebagai kondisi yang mungkin menjadi fokus perhatian klinis.

    DSM-V mendiskripsikan malingering sebagai perekayasaan masalah fisik atau psikologikal, dengan sengaja yang palsu atau sangat dilebih-lebihkan dari yang sebenarnya.

    Malingering atau pura-pura sakit/menderita itu, juga didefinisikan sebagai perekayasaan berencana atas gejala-gejala gangguan fisik dan psikologis, yang didorong oleh insentif eksternal.

    Rekayasa berencana itu dapat dilakukan dengan cara : (1) Memfabrikasi suatu penyakit yang sesungguhnya penyakit itu tidak ada ; (2) Membesar-besarkan kadar keparahan penyakit, lebih dari keadaan yang sebenarnya. Adapun insentif eksternal yang didambakan bisa berupa : kompensasi finansial, uluran simpati, bebas dari tuntutan kriminal, terhindar dari pekerjaan, kelonggaran hukum, dan lain-lain.

    Di samping keluhan fisik, mereka (para malingrer ini), biasanya mengelak dengan tidak kooperatif selama pemeriksaan dan pengobatan, serta menghindari prosedur medis. Ingat, kepura-puraan dimaksud memiliki tujuan akhir menghindar dari beban pekerjaan, tuntutan/prosedur hukum, dan lain-lain.

    Malingering, juga diartikan sebagai membuat kepura-puraan gejala fisik secara sengaja dan dilebih-lebihkan karena dorongan eksternal yang terjadi. Dikatakan juga, mereka yang mengalami/melakukan malingering, akan menghentikan kepura-puraannya, segera setelah tujuannya tercapai, atau ketika mereka telah mendapatkan apa yang diinginkannya.

    Antara AT dengan SN

    Tidak ada sesuatu pun di dunia ini apalagi kejahatan, yang sempurna. Bagi yang mengaku, saya Pancasilais, tentu sependapat jika kesempurnaan milik Tuhan semata. Tentu termasuk malinger kali ini.

    Absurd bingiiiit. Masak sih, tiang nabrak listrik. Malinger kali ini - yang diperagakan Novanto - memang berlebihan/kelewatan. Akibatnya, insentif eksternal yang diharapkan dari lakon malingernya - berupa simpati atau pengertian, dan bebas dari tuntutan hukum, gagal total. Justru sebaliknya, menuai panen raya berupa antipati, sinisme, dan kebencian. Di balik semua itu, publik justru memanen atau memperoleh keyakinan sendiri, Novanto memang sedang berupaya lari dan menghindar dari apa yang tengah disangkakan kepada dirinya.

    Karena ulah Novanto itu, hari-hari ini beringin diterpa angin puting beliung yang mematikan. PG menghadapi ujian maha berat dan terpaan musibah nan dahsyat, untuk kali kedua.

    Masih segar dalam ingatan di masa awal reformasi, akhir tahun '90-an hingga awal tahun 2000-an. Golkar (bersama TNI) dihujat habis-habisan dan menghadapi tuntutan harus dibubarkan, karena peranannya sebagai tiang utama (bukan tiang listrik), penyangga Orde Baru.

    Bersyukur, saat itu Golkar - yang segera mendeklarasikan diri sebagai Partai Golksr (PG) - dikomandani oleh seorang Akbar Tanjung (AT). Figur yang diakui ketokohannya dan kuat leadershipnya. Seorang politikus sejati yang kenyang dengan pengalaman organisasi dan asam-garamnya perjuangan. Tokoh yang memiliki kapasitas yang dibutuhkan serta gezah dan wibawa sedemikian rupa, yang dibutuhkan saat PG porak-poranda.

    Di bawah guyuran caci-maki itu, PG bukan hanya tetap bisa eksis, melainkan justru tampil mengesankan, penuh percaya diri dengan identitas budaya politik dan warna sendiri. AT adalah orang yang tepat, hadir pada saat yang tepat. AT (bersama yang lain), boleh dibilang sebagai pahlawan Golkar yang berhasil melakukan konsolidasi partai, seraya terus melangkah ke hadapan dengan solid dan mantap. Hasilnya, PG keluar sebagai pemenang Pemilu 2004, walau gagal mengantarkan calonnya menjadi Presiden.

    Identitas, budaya, dan warna politik PG itu makin pudar, seiring makin surutnya peran politik AT. Musibah yang menerpa saat ini, kemudian stand up comedy yang sama sekali tidak lucu dari SN dalam menghadapinya, adalah puncak dari kegagalan PG dalam menjaga identitas, budaya, dan warna politiknya.

    Sesungguhnya, SN dinilai tidak tepat, tidak cakap, dan tidak cukup kapasitas sebagai nakoda partai sebesar PG ini. Namun, dia mesti dipantas-pantaskan, agar PG bisa masuk perangkap dan mudah dikendalikan. Dengan demikian, PG tidak menari dengan gubahannya sendiri, melainkan sekedar pemain latar yang mengikuti kendang parpol lain. Akhirnya, kenyataan itu tiba juga. Teryata, Novanto memang hanya cakap ber-malingering.

    Mengukur Masa Depan PG

    Suka atau tidak, kini nasi bukan hanya kebacut menjadi bubur. Tapi, sudah menjadi intip/kerak, menuju gosong.

    Tingkah polah Novanto nyata-nyata telah mencoreng sekaligus membikin PG terjerembab kembali. Tersungkur, lalu duduk termenung di dasar jurang, sambil memandangi luka yang begitu dalam.

    Tentunya, kini segalanya terpulang kembali kepada stake holder dan pengurus PG sendiri. Melanjutkan lari dari kenyataan, atau bangun tersentak melakukan konsolidasi, guna meraih kembali identitas atau jati diri, sesuai budaya dan warna PG, sebagai partai perjuangan, pengabdi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

    Halo, PG...?

    Apa kabar, Tuan?

    Anda berpengalaman jatuh dan bangun, bersama sejarah bangsa.

    Anda dipercaya memiliki endurence politic yang hebat dan tinggi, dalam mengikuti dan dikerjain dinamika politik yang terjadi.

    Anda juga memiliki mekanisme internal penyelesaian masalah/konflik yang sudah teruji dan mumpuni. 

    Buktikan itu, sekarang...

    Pastikan jalan pilihanmu, juga sekarang. Inilah momentum, untuk tidak lagi mengulangi kekeliruan sejarahmu.

    Pastikan, proses Pilkada serentak dan Pemilu 2019, sebagai tantangan sekaligus tolok ukurnya. Mampukah Anda siuman dan bangkit kembali? Atau, sebaliknya, tetap terpuruk dan tak tahu kapan bisa bangkit lagi...

     

  • Ketum Golkar Menjadi Buron KPK, Bagaimana Elektabilitas Golkar Selanjutnya?

    Jakarta, Klikanggaran.com (16/11 /2017) – Diketahui, Setya Novanto (Setnov), Ketua Umum Partai Golkar, saat ini dikabarkan sedang menjadi buronan, atau sedang dicari oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Anggapan dan dugaan ini bergulir setelah tadi malam KPK gagal menjemput paksa Setnov di rumah mewahnya di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    Belum ditemukannya Setnov oleh Tim KPK ini, diramalkan dampaknya akan berpengaruh juga pada elektabilitas Partai Golkar pada pemilu 2019 nanti. Dan, publik memperkirakan akan banyak yang menjadi "ogah" memilih Golkar, karena Ketua Umum Golkar yang dinilai tidak taat kepada hukum. Atau, Setnov sedang ingin memperlihatkan bahwa dia punya kekebalan hukum?

    Tidak sedikit juga publik yang menilai, elektabilitas Partai Golkar di bawah kepempinan Setnov memang sudah merosot, alias mengalami penurunan. Hal ini juga yang mungkin sangat ditakutkan oleh Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung, yang menyebutkan bahwa status hukum Setnov dapat menggerus elektabilitas Golkar. Karena saat ini opini publik terhadap Golkar terlihat terus mengalami penurunan.

    Untuk itu, setelah Setnov dikabarkan menjadi buronan KPK, banyak yang menyarankan, sebaiknya para pengurus Partai Golkar segera menyelamat Golkar dari image buruk akibat status tersangka Setnov. Karena kalau pengurus partai Golkar tidak menjalankan hal itu, maka dikhawatirkan rakyat akan meninggalkan partai Golkar.

    Ada yang berasumsi, Setnov tidak akan bisa lagi mengurusi partai Golkar, karena jangankan mengurusi partai Golkar, untuk mengurusin diri sendiri saja Setnov sudah tidak mampu lagi. Saat ini dia seperti harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari kejaran Tim KPK. Akibatnya saat ini, Setnov sudah seperti menjadi musuh bersama publik, karena tindakannya yang seolah ingin melawan KPk.

    Dan, jika Setnov sudah menjadi musuh bersama publik, lalu pertanyaannya adalah, apakah partai Golkar juga ingin menjadi musuh bersama publik? Tentu jawabannya ada di pengurus partai Golkar. Bagaimana mereka bisa memisahkan image partai Golkar dengan status tersangka Setnov.

     

  • KKB 66 : KPK Itu Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat

    Jakarta, Klikanggaran.com (18/11/2017) - Pidato Bung Karno untuk pertama kalinya di Stadion Gelora Bung Karno pada 17 Agustus 1963, tidak seperti sebelum-belumnya yang selalu di depan Istana Merdeka. Amanat Penderitaan Rakyat disingkat Ampera dikumandangkan, yang menurut Bung Karno merupakan tujuan perjuangan, sumber kekuatan, dan sumber keridlaan untuk berkorban.

    Kesadaran sosial dari rakyat Indonesia, lanjut Bung Karno, itulah pokok dan hakekat daripada Ampera. Ampera bagian daripada social consciousness of mankind, adalah bagian daripada amanat seluruh kemanusiaan. Ampera bukanlah sekadar satu pengertian atau tuntutan nasional belaka. Ampera bukan sekedar satu “hal Indonesia”. Ampera menjalin kepada Amanat Penderitaan Umat Manusia.

    Terkait hal tersebut, Ketua Umum Komunitas Keluarga Besar Angkatan 1966 (KKB ’66), Binsar Effendi Hutabarat, dari markasnya di Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Jakarta Timur, menyampaikan kepada Klikanggaran.com pada Sabtu (18/11/2017), bahwa institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu adalah pengemban Ampera.

    Itulah sebabnya, lanjut Binsar Effendi, perbuatan tindak pidana korupsi kemudian digolongkan sebagai perbuatan common enemy (musuh bersama) bagi bangsa Indonesia.

    “Sehingga pemberantasan korupsi harus dilaksanakan tanpa kompromi. Bagaimanapun korupsi yang telah merugikan keuangan negara itu dengan jelas telah membuat penderitaan rakyat dalam kemiskinan dan ketidakadilan,” tuturnya.

    Menurut Binsar, Institusi KPK sebagai pengemban Ampera yang oleh Fahri Hamzah diminta untuk dibubarkan, artinya Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR menginginkan penderitaan rakyat terus berlanjut.

    “Tentu kami, di KKB ’66, siap berhadapan dengan Fahri Hamzah apabila sang wakil rakyat ini terus menyuarakan pembubaran KPK. Termasuk Fadli Zon yang juga Wakil Ketua DPR, jika ikut nyinyir, kami juga siap menghadapinya. Sebab mengemban Ampera adalah bagian dari perjuangan kami yang harus dituntaskan,” kata Binsar Effendi yang juga Ketua Dewan Penasehat Markas Besar Laskar Merah Putih (Mabes LMP).

    Terkait dengan KPK yang secara resmi membantarkan penahanan terhadap Ketua DPR, Setya Novanto, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektrik (e-KTP) pada Jumat (17/11), dengan menahannya di RSCM dalam proses menjalani penyembuhan kesehatan, KKB ’66 mendukung pemeriksaan dilakukan lebih lanjut di rumah sakit tersebut.

    “Kami apresiasi penetapan KPK atas status pembantaran penahanan Setnov di RSCM sampai berakhir apabila menurut keterangan dokter, tersangka sudah sembuh,” lanjut Ketua Umum KKB ’66, yang sangat geram jika e-KTP saja begitu teganya sampai dikorupsi dan membuat banyak korban penduduk yang tidak memiliki e KTP.

    Binsar Effendi yang mengutip tema HUT Golkar ke-53 yakni ‘Golkar Sahabat Rakyat’, dihubungkan dengan konteks hingar bingar kasus Setya Novanto yang Ketua Umum DPP Partai Golkar.

    “Sangat benar dan tepat jika Setnov segera diganti. Apa yang mau dipertahankan di tengah opini publik terhadap Golkar yang sedang tidak bersahabat? Sistem partai apalagi yang dijadikan privillij sementara elektabiltas Golkar kian ambruk? Dan, solid yang bagaimana jika suara rakyat bukan lagi menjadi suara Golkar?” pungkasnya.

     

  • KMBK: e-KTP dan Kondensat Mangkrak, Tangkap Setnov, Priyono, dan Honggo!

    Jakarta, Klikanggaran.com (20/10/2017) - Ekonomi Indonesia berada di ambang krisis dengan semakin lemahnya daya beli masyarakat, potensi defisit APBN yang melebar, kewajiban pembayaran hutang luar negeri yang terus meningkat, makin tingginya kurs dolar AS atas rupiah, serta hengkangnya para investor yang menambah angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini menimbulkan keprihatinan di banyak kalangan muda dan generasi milenial, khususnya yang bekerja di sektor wirausaha dan profesional.

    "Banyak peristiwa yang menimbulkan ketidakpastian di Indonesia, sehingga berdampak negatif bagi dunia perekonomian. Utamanya adalah masalah penegakan hukum yang 'tumpul ke atas tajam ke bawah.' Akibatnya, banyak investor dan pelaku usaha yang hengkang dan memilih menyimpan uangnya demi menghindari resiko bisnis di tengah suasana gaduh dan tak kondusif," ujar Juru Bicara Kaukus Muda Berantas Korupsi (KMBK), Soeleman Harta, melalui pesan elektronik kepada media, Jumat (20/10/2017).

    Dia menuturkan, salah satu contoh tidak tegaknya hukum ditandai oleh merajalelanya para pejabat dan bandit perampok kekayaan negara yang justru mendapat kekebalan hukum. Sementara, kriminalisasi dan pemenjaraan malah menimpa penegak hukum yang jujur serta para pencari keadilan.

    Sebagai komparasi, di Amerika Serikat dan China, investor dan pelaku usaha merasa nyaman berinvestasi dan memutar uang karena adanya kepastian hukum tanpa pandang bulu. Bahkan, hukuman mati sering dijatuhkan ke pejabat publik yang secara sengaja berkomplot menyalahgunakan kewenangan merugikan negara untuk memperkaya diri dan kelompoknya.

    "Di China, jika ada pejabat tinggi negara seperti Setya Novanto yang diduga melakukan rangkap kejahatan korupsi KTP elektronik yang disertai dugaan menjual data penduduk kepada kekuatan asing, atau jika terjadi persekutuan jahat mega korupsi kondensat antara mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dengan pengusaha pemilik PT. TPPI Honggo Wendratno yang merekayasa projek dengan dugaan kerugian negara hingga Rp 35 trilyun, pasti mereka telah dihukum gantung, keluarganya juga mendapat sanksi sosial," kecam Soeleman.

    Dalam catatan Kaukus Muda Berantas Korupsi (KMBK), ada banyak skandal megakorupsi yang mendapat kekebalan hukum dan belum dituntaskan bertahun-tahun. Beberapa di antaranya kasus BLBI, Century, KTP Elektronik (E-KTP) dan kondensat BP Migas. Citra pemerintah semakin runtuh, sehingga kepercayaan investor dan dunia internasional terhadap komitmen hukum Pemerintahan Joko Widodo semakin hilang.

    Terkini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus memproses skandal BLBI dan Century, tetapi terkesan lalai dalam penanganan kasus E-KTP, hingga tersangka Setya Novanto yang notabene Ketua DPR RI memenangkan praperadilan yang menyita perhatian dan melukai rasa keadilan rakyat. Sementara dalam skandal kondensat yang ditangani Bareskrim Polri, 2 pejabat BP Migas yang menjadi tersangka yakni Raden Priyono dan Djoko Harsono (mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran) sempat ditahan dan ditangguhkan, dan pengusaha Honggo Wendratno melarikan diri ke Singapura hingga kini.

    "Demi bangkitnya dunia usaha dan perekonomian Indonesia, penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo tak boleh hanya menjadi retorika di berbagai forum dan media. KPK harus segera keluarkan surat perintah penyidikan baru, prindik baru, untuk menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka E-KTP. Dan, Bareskrim Polri harus segera menyeret Honggo Wendratno dan Raden Priyono untuk dipenjarakan!" seru Soeleman Harta.

     

  • Pra Piala Dunia 2018, Argentina vs Peru Seperti KPK vs Setnov, Siapa yang Menang?

    Jakarta, Klikanggaran.com (6/10/2017) - Kualifikasi piala dunia 2018 pada zona Amerika Selatan cukup menegangkan. Dari 4 tiket yang tersedia, baru Tim Brasil yang memastikan dapat tiket untuk putaran piala final di Rusia tahun depan.

    Sedangkan 3 tiket lagi masih diperebutkan, di antaranya Argentina dan Peru yang masing-masing tim masih berpeluang untuk mendapat tiket agar ikut putaran piala dunia 2018.

    Pertandingan antara Argentina melawan Peru ini sepertinya betul-betul akan menegangkan, karena saat ini Argentina menduduki peringkat kelima pada group Amerika Selatan dengan 24 poin. Dan, jumlah poin yang sama dipegang oleh Tim Peru dengan peringkat keempat, karena Peru menggenggam keunggulan selisih gol.

    Dari berbagai macam perbincangan dan asumsi yang diterima Klikanggaran.com, pertandingan antara Argentina vs Peru ini dikatakan oleh publik seperti pertandingan antara KPK dengan Setnov. Posisi KPK vs Setya Novanto (Setnov) dinilai persis sama dengan Tim Argentina vs Peru, sama-sama punya poin 24 angka dari 16 lagi.

    Saat ini nasib Setnov itu dikatakan sama dengan Tim Peru, yang lebih unggul daripada KPK atau Tim Argentina. Karena, keunggulan Peru itu punya selesih gol dibandingkan Argentina. Dan, Setnov juga punya selisih gol dengan KPK, dengan keberhasilan Setnov mengalahkan KPK di praperadilan.

    Pada akhir pertandingan antara Argentina vs Peru, siapakah yang akan menang? Tak lama akan diketahui. Tetapi, pertandingan antara KPK vs Setnov, akan makan waktu untuk mengetahui siapa yang bakal jadi pemenangnya.

    Karena saat ini, setelah KPK kalah di praperadilan, dan untuk menutupi rasa malu, KPK hanya sanggup mengeluarkan surat pencegahan kepada Setnov agar tidak melakukan perjalanan luar negeri hingga April 2018. Sedangkan desakan publik agar KPK mengeluarkan sprindik baru untuk Setnov. Untuk langkah ini, publik menilai, KPK sepertinya masih ragu-ragu. Nah, keragu-raguan KPK ini, apakah karena intervensi politik? Sebentar lagi publik akan mengetahuinya.

    Padahal, ketika KPK masih ragu-ragu dengan sprindik baru, DPR sudah langsung menyerang KPK untuk segera membentuk Pansus Operasi Tangkap Tangan (OTT), agar bisa memenangkan pertandingan Bola Politik ini.

  • Setnov Akan ke Studio Metro Tv, atau Gedung KPK?

    Jakarta, Klikanggaran.com (17/11/2017) – Diketahui, Ketua Umum Golkar, Setya Novanto (Setnov), tersangka kasus dugaan mega korupsi proyek e-KTP, saat ini sudah dibawa keluar dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau, dan dipindahkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

    Sebelumnya Setnov mengalami kecelakaan mobil di kawasan Permata Hijau, tepatnya pada Kamis malam, ketika sedang diburu oleh KPK. Kendaraan yang ditumpangi Setnov menabrak tiang listrik ketika kabarnya, sedang menuju gedung KPK, Kuningan.

    Hal tersebut dibenarkan dan ditegaskan oleh pengacara Setnov, Fredrich Yunadi, bahwa Ketua DPR, Setya Novanto, mengalami kecelakaan saat sedang menuju ke gedung KPK pada Kamis (16/11/2017), dan bukan sedang menuju Studio Metro Tv.

    Seperti ketahui, dalam kecelakaan mobil tersebut, menurut laporan polisi, Setnov disopiri oleh jurnalis Metro Tv, Hilman Matauch. Hilman adalah mantan Ketua Forum Wartawan DPR/Press Room.

    Pengacara Setnov mengatakan bahwa Setnov harus dibawa lebih dulu ke Studio Metro Tv, baru akan ke gedung KPK.

    Tetapi, penyataan pengacara Setnov ini sepertinya dibantah, atau tidak sejalan dengan keterangan pihak Pemimpin Redaksi Metro TV, Don Bosco Salamun.

    Dengan adanya pernyataan dan saling silang pendapat ini, memperlihatkan pada publik, seperti ada sebuah skenario yang belum matang untuk direalisasikan. Pada akhirnya nanti, KPK juga yang bertindak, karena ada dugaan ada yang menghalang-halangi KPK dalam proses penyidikan.

     

  • Siapakah Pimpinan KPK yang Bertemu Setya Novanto?

    Jakarta, Klikanggaran.com (14/11/2017) - Setelah Ketua DPR, Setya Novanto, dijadikan tersangka untuk kedua kalinya oleh KPK, ternyata ada sisa cerita yang menarik, yang selama ini belum diketahui publik. Yaitu adanya "kemesraan"  atau pertemuan antara Pimpinan KPK dengan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

    Cerita menarik ini diceritakan kembali oleh kolega Setnov, yaitu Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Menurut Fahri Hamzah, sempat ada pertemuan antara Ketua DPR, Setya Novanto, dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Dimana tujuan pertemuan itu, Fahri Hamzah menduga untuk melakukan negosiasi terkait dengan Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR terhadap KPK. Dan, Pimpinan KPK sempat melakukan nego agar tidak dipanggil oleh Pansus Angket DPR.

    Tapi, sayang sekali berita menarik ini tidak begitu jelas, siapa pimpinan KPK yang berani melakukan negoisasi ini. Sang Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah pun tidak bersedia menyebutkan siapa nama pimpinan KPK tersebut.

    Atau, Fahri Hamzah tidak berani menyebut nama pimpinan KPK tersebut? Karena hanya untuk mengembuskan sebuah isu, agar bisa memojokkan KPK?

    Yang jelas, KPK melalui Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, membantah tudingan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Dimana pimpinan KPK tidak pernah berkomunikasi dengan Ketua DPR, Setya Novanto, terkait negoisasi dalam rapat Panitia Khusus Hak Angket.

    Laode juga menjamin, tak ada satu pun pimpinan KPK yang pernah menemui Setya Novanto, seperti yang diisukan oleh Fahri Hamzah.

    Manakah yang benar? Kita tunggu kelanjutannya.

     

  • Surat Cinta Keluarga Setnov Buat KPK

    Jakarta, Klikanggaran.com (15/11/2017) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan kepada Ketua DPR, Setya Novanto, dan istrinya, Deisti Astiani Tagor.

    Namun, pemanggilan kepada Setya Novanto agar datang ke kantor KPK itu ditolak oleh Setya Novanto, dengan  mengirim sebuah surat cinta kepada KPK.

    Dalam surat cinta tersebut disampaikan, KPK tidak boleh melakukan pemeriksaan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto, sebelum mendapat izin dari Presiden.

    Pemanggilan kepada sstri Setya Novanto, Deisti Astiani Tagor, juga ditolak dengan mengirimkan sebuah surat cinta pula kepada KPK. Dalam surat tersebut dikatakan bahwa istri Setya Novanto tidak bisa memenuhi panggilan KPK karena tiba-tiba sakit.

    Dengan tidak hadirnya Deisti Astiani Tagor atas pemanggilan pertama, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap istri Setya Novanto tersebut.

    Belajar dari pengalaman tersebut, publik mengkhawatirkan, pada pemanggilan kedua oleh KPK kepada Istri Setya Novanto ini kemungkinan juga bakal tidak datang lagi ke KPK. Karena, kalau Setya Novanto menolak dipanggil oleh KPK, maka Deisti Astiani Tagor akan mengikuti kebijakan sang suami, yaitu sama-sama menolak panggilan KPK.

    Maka menurut publik, ada dua solusi bagi KPK agar suami istri itu bisa hadir ke KPK. Pertama, memenuhi keinginan Setya Novanto, yaitu bersedia datang menghadap penyidik, asal KPK sudah dapat surat izin dari Presiden. Kedua, KPK harus melakukan pemanggilan paksa kepada Setya Novanto.

    Tetapi, untuk langkah kedua sepertinya juga masih meragukan. Karena pengacara Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar ini, Fredrich Yunadi, telah memperingatkan KPK, bahwa pihaknya akan meminta perlindungan Presiden Joko Widodo jika KPK memanggil paksa kliennya.

    Sekarang kita tunggu KPK, jalan mana yang akan mereka lalui. Apakah minta surat izin pada Presiden, atau memanggil paksa Setya Novanto?

    Atau, jangan-jangan, KPK tidak melakukan apa pun, dan mengikuti manuver Setya Novanto agar KPK bisa dikalahkan lagi secara hukum dan politik?

     

  • Tantangan KPK, Membuka Kotak Pandora Mega Korupsi e-KTP

    Jakarta, Klikanggaran.com (30/11/2017) - Terkait kasus mega korupsi e-KTP yang kini mulai kembali bergeliat, Koordinor Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, memberikan tanggapannya kepada tim Klikanggaran.com di kantornya, Kamis (30/11/2017).

    Jajang menuturkan, selama tiga tahun, yakni tahun anggaran 2011, 2012, ditambah 2013, mega proyek e-KTP menjadi bancakan perampok duit rakyat. Kini setelah terkuak, Jajang mebgatakan bahwa yang tersisa saat ini tinggal bangkai serta aroma busuknya yang menyengat.

    “Ini merupakan catatan kelam dan memalukan, para elite mulai dari eksekutif, legislatif, bersama swasta bergotong-royong dalam korupsi,” katanya.

    Sejak dibukanya penyelidikan oleh KPK mulai 26 Juli 2013, Jajang menyesalkan kenyataan bahwa sudah hampir lima tahun kasus korupsi e-KTP ini belum juga beres. Padahal, sedikitnya sudah ada 289 saksi yang diperiksa KPK.

    “Angka ini pun masih terus bertambah. Dan, tercatat 73 nama yang berulangkali disebut dalam sidang tipikor, sebagian adalah nama-nama beken dan masih terhormat,” cetusnya.

    Tapi, hanya 6 orang saja yang baru berhasil diciduk KPK, termasuk Setya Novanto. Bahkan, khusus untuk menangani Setnov, menurut Jajang KPK terlihat keteteran dan menghabiskan banyak energi. Setelah melalui banyak drama, akhirnya kini Setnov kembali duduk di kursi pesakitan.

    “Kita berharap, dengan ditetapkannya Setnov sebagai tersangka, adalah sebagai jalan untuk membuka kotak Pandora. Para perampok duit rakyat yang selama hampir tujuh tahun masih duduk dan tidur nyaman, terbongkar aibnya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hokum,” tutup Jajang.

     

  • Ternyata Tiang Listrik Lebih Jago dari KPK

    Jakarta, Klikanggaran.com (17/11/2017) - Harus kasih jempol buat tiang Listrik yang sudah menemukan Setya Novanto bersama mobil Fortunernya. Karena tanpa tiang listrik, mungkin publik masih bertanya-tanya sampai sekarang. Ketua Umum Golkar Setnov ini sedang lari ke mana dan sembunyi di mana?

    Atas kejadian tersebut, kembali bergulir berbagai macam komentar di ruang publik, salah satunya mengatakan, “Tiang listrik ternyata lebih jago dari KPK.”

    Seperti telah diketahui, beberapa waktu lalu KPK bersama timnya ingin menjemput paksa Setnov dari rumah mewahnya di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tapi, ternyata Setnov diduga sudah "melarikan" diri sebelum KPK diperbolahkan masuk oleh pihak keamanan.

    Gara-gara KPK gagal menjemput paksa Setnov dari kediamannya ini, banyak publik menilai bahwa KPK kalah taktik dengan Setnov. Ada juga yang mengatakan, KPK selama ini hanya jago menciduk kepala daerah, tapi untuk menjemput paksa Setnov sebagai "orang pusat", KPK ngos-ngosan dan sekali lagi, kalah pintar.

    Hari ini, KPK juga kalah pintar dengan tiang listrik, yang bisa "menangkap" Setnov dan langsung mengirim Setnov ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta Barat, Kamis (16/11/2017).

    Akibat Setnov bertemu tiang listrik, dia harus dirawat di rumah sakit tersebut. Tiang listrik bisa membuat Setnov pingsan dan tidak dapat melarikan diri lagi. Selain itu, gara-gara tiang listrik juga, menurut pengacara Setnov, Friedrich Yunadi, yang sudah menjenguk Setnov, Ketua Umum Golkar itu diperkirakan mengalami gejala gegar otak.

    Baru kali ini, ibarat dalam sebuah pertandingan, KPK bisa dikalahkan oleh tiang listrik. Karena berkat tiang listrik ini, orang yang dicari-cari oleh KPK bisa ditemukan dengan gampang. Saat ini orang tersebut sedang terbaring di rumah sakit sambil meminum obat anti radang dan anti sakit.

    Publik berharap, hari ini KPK harus panjang akal, tidak boleh kalah lagi dengan tiang listrik dan Setnov. Segera lakukan terobosan, dengan cara memeriksa Setnov dengan mempergunakan dokter di luar Rumah Sakit Medika Permata Hijau.