• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

PTPN III

  • Diduga Ada Kejanggalan, Usut Kerja Sama Kemenperin dengan PTPN III

    Jakarta, Klikanggaran.com (30/11/2017) – Kerja sama Kementerian Perdagangan dengan PT Perkebunan Nusantara III terkait pemanfaatan aset pada pusat inovasi kelapa sawit kawasan industri Sei Mangke diduga ada kejanggalan. Pasalnya, ditemukan ketidakpastian hukum atas bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Kemenperin oleh pihak PT Perkebunan Nusantara III, baik itu hak Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun kewajiban atas biaya operasional/pemeliharan.

    Terlebih, dari data yang diperoleh Klikanggaran.com diketahui, kondisi tersebut tidak sesuai ketentuan senilai Rp 36,62 miliar.

    Dimana sebelumnya, Kemenperin per 31 Desember 2016 menyajikan nilai aset tetap sebesar Rp 6,5 triliun dan akumulasi penyusutan sebesar Rp 1,8 triliun. Sehingga total nilai aset tetap per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 4,7 triliun.

    Sedangkan untuk Pusat Inovasi Kelapa Sawit Kawasan Industri Sei Mangke nilai aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp 1,2 triliun.

    Namun sayangnya, atas pengelolaan Pusat Inovasi Kelapa Sawit Kawasan Industri Sei Mangke dengan dokumen pendukung berupa Nota Kesepahaman yang telah dibuat antara pihak Kemenperin dengan PT Perkebunan Nusantara III, menunjukkan bahwa pengelolaan Pusat Inovasi Kelapa Sawit Industri Sei Mangke tidak jelas.

    Sehingga, yang terjadi adalah resiko Barang Milik Negara (BMN) hilang atau rusak. Bahkan, mungkin dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

    Maka dari itu, kepada aparat hukum baik itu KPK atau Kejaksaan, untuk segera melakukan penyelidikan atas kejanggalan kerja sama ini.

     

  • Menteri Rini Soemarno Ganti Komisaris PTPN III

    Jakarta, Klikanggaran.com (17/10/2017) – Bertempat di lantai 6 Kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan No 13 Jakarta Pusat, dilaksanakan penyerahan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor : SK-224/MBU/10/2017 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III. Hal ini disampaikan oleh Humas Kementerian BUMN dalam release yang diterima Klikanggaran.com di Jakarta, Selasa (17/10/2017).

    Acara ini dibuka oleh Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro, pada pukul 16.30 WIB, dengan dihadiri oleh Direksi dan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) beserta Pejabat dan Pegawai Kementerian BUMN.

    Disebutkan dalam realese, melalui penyerahan Salinan Keputusan ini, Menteri BUMN, Rini M Soemarno, Selaku Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pekebunan Nusantara III, memberhentikan dengan hormat Sdr. Joefly J. Bahroeny sebagai Komisaris Utama dan Sdr. Dilza Vierson sebagai Komisaris yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-383/MBU/2013 tanggal 21 November 2013 dan Nomor: SK-03/MBU/01/2017 tanggal 10 Januari 2017, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut.

    Dalam Salinan Keputusan yang sama, Menteri BUMN mengalihkan penugasan Sdr. Dahlan Harahap dan Sdr. Deddy Yevri Hanteru Sitorus yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-383/MBU/2013 tanggal 21 November 2013 dan Nomor: SK-164/MBU/07/2016 tanggal 28 Juli 2016 masing-masing semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Independen dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN tersebut serta mengangkat Sdr. Muhammad Syakir sebagai Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan menugaskan Sdr. Deddy Fauzi Elhakim untuk menjalankan tugas sebagai Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selain menjalankan tugasnya sebagai Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sampai dengan diangkatnya Komisaris Utama yang definitif.

     

  • Setelah Menteri BUMN Rombak Jajaran Komisaris Holding Perkebunan PTPN III, Ada Hal yang Perlu Dievaluasi

    Jakarta, Klikanggaran.com (18/10/2017) - Apresiasi yang tinggi perlu dilayangkan kepada Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN yang begitu cepat meninjau kekeliruan yang dilakukan oleh  Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi BUMN, Wahyu Kuncoro. Apresiasi ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, terkait kelalaiannya terhadap status rangkap jabatan dari anggota Komisaris Holding Perkebunan PTPN, yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan bagi kinerja holding.

    “Semoga sikap tegas Rini Soemarno memberikan harapan besar di publik, bahwa Holding Perkebunan bisa sehat kembali. Tetapi, perlu ditindaklanjuti dengan mengevaluasi ulang kompetensi seluruh anggota direksi, mulai dari Holding PTPN III dan anak-anak usahanya, PTPN I sampai dengan PTPN XIV. Agar kinerja seluruh anak perusahaan bisa bangkit kembali, meningkat produktifitas tanaman sawit, karet, gula, the, dan kopi, dengan proses bisnis yang benar dan transparan, dan mencetak laba bagi perusahaan,” pesan khusus Yusri Usman, seperti yang disampaikan pada Klikanggaran.com di Jakarta, Rabu (18/10/2017).

    Menurut Yusri, hal ini perlu dilakukan, sejalan dengan adanya langkah Dirut Holding Dasuki Amsir, yang diduga tak sehat dengan akan memaksa semua anak usaha harus menciptakan laba dengan target tertentu. Misalnya, PTPN V ditargetkan harus menciptakan laba minimal Rp 200 miliar dengan cara apa pun.

    “Begitulah informasi yang beredar luas di antara para anggota direksi dari PTPN 1 sampai dengan PTPN XIV,” jawab Yusri saat dikonfirmasi terkait kabar tersebut.

    “Langkah yang akan dilakukan Dirut Holding dan jajarannya itu tentu sangat benar, dan perlu didukung dengan catatan melakukan efisien dengan benar dan tepat juga wajar. Tetapi anehnya, yang dilakukan Dirut Dasuki Amsir ini adalah manajemen jungkir balik. Proses bisnis di dunia perkebunan kinerjanya bisa dikatakan moncer apabila tiap tanaman itu menghasilkan produksinya dengan maksimal,” lanjutnya.

    Agar mencapai target seperti yang diharuskan itu, menurut Yusri tentu harus konsisten sejak di hulu, dengan melakukan pemeliharaan tanaman dengan benar, pemberian pupuk mengikuti standar baku bagian tanaman, yaitu minimal dua kali setahun, dan infrastruktur kebun berupa jalan-jalan harus baik. Selain itu, truk sebagai transport TBS buah tandan segar harus dipastikan, sejak dipetik tiba di PKS (pabrik kelapa sawit) tepat waktu. Agar menjaga ALB (Asam Lemak Bebas) di angka 2- 3%, agar tingkat restan buah rendah dan rendemen CPO dari PKS menjadi tinggi.

    Yusri juga menjelaskan, bahwa untuk mencetak laba dengan meningkatkan produksi tanaman, menurutnya itu adalah langkah yang sangat benar. Akan tetapi, biar kelihatan memperoleh laba akhirnya jadi memotong beberapa anggaran yang sangat penting dan prinsip.

    “Itu adalah ala menajemen "malin kundang alias abu nawas". Artinya, dengan mengkhianati RKAP yang telah disetujui Kementerian BUMN dan disahkan oleh RUPS, yaitu tanaman bisa ditingkatkan produksinya, tetapi anggarannya sengaja dipotong. Agar terlihat Direksi sekarang telah berhasil menyehatkan Holding Perkebunan yang sempat mencetak rugi bersih dari laporan keuangannya yang sudah diaudit sekitar Rp 1.387 triliun pada tahun 2016,” sindir Yusri.

    Lalu mengatakan, “Tindakan itu dalam jangka pendek terlihat berhasil dan dipuji sebagai prestasi luar biasa. Tetapi, jangan lupa, dalam jangka 2 dan 3 tahun mendatang niscaya akan ada masalah besar terjadi. Holding Perkebunan akan turun drastis kemampuan produksi rata-rata tanaman di setiap kebun.”

    Dan, jika pola itu tetap akan diterapkan oleh Direksi Holding Perkebunan, Yusri menekankan, bisa jadi benar adanya, karena mayoritas Dewan Direksi di Holding Perkebunan berlatarbelakang bidang keuangan, bukan berlatarbelakang bidang tanaman sebagaimana mestinya.

    “Orang keuangan biasanya berorentasi semata pada laba saja, tidak melihat gimana budaya tanaman dapat dioptimalkan agar mencetak laba besar bagi perusahaan. Saya mempunyai data yang akurat bahwa kehilangan potensi perusahaan meraih pendapatan tambahan dari semua jenis tanaman pada tahun 2016 (Potensial loss from prduction) dibandingkan tingkat produksi rata-rata di tahun 2015. Yaitu sekitar Rp 6 triliun,” tutup Yusri Usman.

    (Baca juga: Menteri Rini Soemarno Ganti Komisaris PTPN III)